Ruangrakyatgarut.id — Anggota DPR RI Komisi X dari Fraksi PAN, Hoerudin Amin, menyoroti sejumlah persoalan mendasar yang masih membayangi dunia pendidikan di Kabupaten Garut. Mulai dari tingginya angka putus sekolah, rendahnya rata-rata lama sekolah masyarakat, hingga banyaknya bangunan sekolah yang mengalami kerusakan berat dinilai menjadi tantangan serius yang harus segera mendapat perhatian bersama.
Pernyataan tersebut disampaikan Hoerudin kepada awak media usai menjadi pemateri dalam Seminar Nasional yang merupakan rangkaian Grand Launching Musyawarah Daerah (Musda) XIII HIMA PERSIS Kabupaten Garut di Favehotel Garut, Sabtu (30/5/2026).
Menurut Hoerudin, rata-rata lama sekolah masyarakat Garut saat ini masih berada pada angka delapan tahun atau setara dengan kelas dua SMP. Capaian tersebut menunjukkan bahwa target wajib belajar sembilan tahun masih belum terpenuhi secara optimal.
“Rata-rata lama sekolah masyarakat Garut masih sekitar delapan tahun. Artinya, target wajib belajar sembilan tahun belum tercapai sepenuhnya. Ini menjadi pekerjaan rumah besar yang harus diselesaikan secara bersama-sama,” ujarnya.
Ia menjelaskan, kondisi tersebut tidak terlepas dari masih terbatasnya akses pendidikan di sejumlah wilayah pedesaan dan daerah terpencil. Jarak sekolah yang cukup jauh serta keterbatasan fasilitas pendidikan menjadi faktor yang menyebabkan sebagian anak tidak mampu melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya.
“Kondisi ini sangat memprihatinkan, terutama di daerah-daerah pinggiran Garut. Masih banyak anak yang kesulitan melanjutkan pendidikan karena jarak sekolah yang jauh dan keterbatasan fasilitas pendidikan. Akibatnya, angka putus sekolah masih cukup tinggi,” katanya.
Sebagai anggota Komisi X DPR RI yang membidangi pendidikan, Hoerudin menegaskan bahwa pihaknya terus mendorong perluasan Program Indonesia Pintar (PIP) agar semakin banyak siswa dari keluarga kurang mampu memperoleh bantuan pendidikan secara tepat sasaran.
Menurutnya, program tersebut tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan pendidikan peserta didik, tetapi juga menjadi motivasi bagi siswa untuk tetap melanjutkan sekolah dan bagi orang tua untuk terus mendukung pendidikan anak-anak mereka.
“Kami ingin bantuan PIP benar-benar menjadi stimulus agar anak-anak tetap semangat sekolah dan orang tua memiliki motivasi untuk terus mendukung pendidikan anak-anaknya,” tegas Hoerudin.
Selain persoalan akses pendidikan, Hoerudin juga menyoroti kondisi sarana dan prasarana pendidikan di Garut yang masih memerlukan perhatian serius. Berdasarkan data yang diterimanya, terdapat lebih dari 800 sekolah yang mengalami kerusakan berat, bahkan sekitar 17 sekolah dilaporkan ambruk saat musim penghujan beberapa waktu lalu.
“Kami mencatat ada lebih dari 800 sekolah yang mengalami kerusakan berat dan sekitar 17 sekolah ambruk pada musim penghujan kemarin. Banyak bangunan sekolah yang usianya sudah puluhan tahun dan belum mendapatkan rehabilitasi yang memadai. Ini harus menjadi prioritas bersama,” ungkapnya.
Ia menilai peningkatan kualitas pendidikan tidak dapat dilakukan secara parsial. Menurutnya, diperlukan langkah yang menyeluruh mulai dari pembangunan dan rehabilitasi gedung sekolah, peningkatan akses pendidikan, hingga penyediaan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan layak bagi peserta didik.
Dalam kesempatan tersebut, Hoerudin juga mengingatkan pentingnya validitas data pendidikan yang tercatat dalam sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Ia meminta seluruh satuan pendidikan agar mengisi data sesuai kondisi riil di lapangan sehingga program bantuan pemerintah dapat disalurkan secara tepat sasaran.
“Jangan sampai sekolah yang rusak berat dilaporkan dalam kondisi baik hanya untuk mengejar akreditasi. Pemerintah pusat menentukan prioritas bantuan berdasarkan data Dapodik. Jika datanya tidak sesuai fakta, maka sekolah yang benar-benar membutuhkan bantuan bisa terlewatkan,” jelasnya.
Menurut Hoerudin, akurasi data menjadi salah satu faktor penting dalam mempercepat rehabilitasi dan pembangunan sekolah yang saat ini terus didorong melalui berbagai program pemerintah pusat.
Selain itu, ia menilai keberadaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dapat menjadi salah satu solusi untuk menekan angka putus sekolah di Kabupaten Garut. Namun demikian, ia menegaskan bahwa tata kelola dan manajemen PKBM perlu terus diperkuat agar keberadaannya benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Lebih lanjut, Hoerudin menegaskan bahwa peningkatan kualitas pendidikan memiliki hubungan erat dengan upaya meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Garut yang hingga saat ini masih berada pada kelompok daerah dengan capaian relatif rendah di Jawa Barat.
“Salah satu penyebab rendahnya IPM adalah tingginya angka putus sekolah dan masih banyaknya infrastruktur pendidikan yang belum memadai. Karena itu diperlukan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia pendidikan, dan seluruh elemen masyarakat agar pendidikan di Garut bisa lebih maju,” pungkasnya.
Pada kesempatan yang sama, Hoerudin juga mengajak generasi muda, khususnya kader HIMA PERSIS, untuk terus meningkatkan kualitas diri melalui pendidikan, penguatan karakter, serta kepemimpinan yang berintegritas sebagai bekal menghadapi tantangan masa depan.
Menurutnya, kemajuan daerah tidak hanya ditentukan oleh pembangunan fisik, tetapi juga oleh kualitas sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan, akhlak yang baik, serta semangat pengabdian kepada masyarakat. Oleh karena itu, generasi muda diharapkan mampu menjadi motor penggerak perubahan dan berkontribusi dalam mewujudkan kemajuan Kabupaten Garut di masa mendatang. (Hil)
About the Author
