Ruangrakyatgarut.id – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kabupaten Garut menginisiasi program padat karya berbasis koperasi sebagai upaya pemberdayaan perempuan kepala keluarga (single mother) di tengah meningkatnya angka perceraian di Kabupaten Garut. Gagasan tersebut mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) yang digelar bersama perwakilan single mother di Sekretariat DPC PDI Perjuangan Garut, Jalan Otto Iskandardinata (Otista), Tarogong Kidul, Kamis (16/7/2026).
Kegiatan tersebut merupakan respons PDI Perjuangan terhadap isu darurat perempuan kepala keluarga yang muncul seiring tingginya angka perceraian di Garut, yang dalam diskusi disebut mencapai sekitar 5.000 kasus. Melalui forum tersebut, partai berupaya menghimpun berbagai aspirasi sekaligus merumuskan solusi pemberdayaan ekonomi bagi perempuan yang harus menjadi tulang punggung keluarga pascaperceraian.
Wakil Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak DPC PDI Perjuangan Kabupaten Garut, Hj. Lina Rochhayati, yang didampingi Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Garut, Ilham Faturahman, mengatakan FGD tersebut merupakan bentuk kepedulian sekaligus keberpihakan partai terhadap persoalan sosial yang tengah berkembang di masyarakat.
“Angka perceraian di Garut yang sempat viral dan disebut mencapai sekitar 5.000 kasus tentu tidak bisa dianggap sebagai persoalan biasa. Di balik angka tersebut terdapat berbagai persoalan mendasar sosial dan ekonomi yang harus dicarikan solusinya,” ujar Lina.
Menurutnya, melalui FGD tersebut pihaknya sengaja mengundang para perwakilan single mother untuk mendengarkan secara langsung pengalaman serta tantangan yang mereka hadapi selama proses maupun setelah perceraian.
“Dari hasil diskusi, kami menangkap bahwa persoalan utama yang dihadapi adalah kesulitan ekonomi. Di antaranya akibat judi online, terlilit utang kepada rentenir, konflik finansial dalam keluarga, hingga ketidakpastian pekerjaan dan penghasilan. Selain itu terdapat pula kasus yang dipicu kekerasan dalam rumah tangga maupun ketidaksiapan mental dalam mengelola kehidupan berkeluarga. Karena itu pemerintah memiliki kewajiban memberikan perlindungan dan kesempatan yang setara kepada seluruh warga, termasuk perempuan yang setelah perceraian menjadi tulang punggung keluarganya,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Garut, Ilham Faturahman, menegaskan bahwa sebagai partai politik, PDI Perjuangan memiliki tanggung jawab untuk hadir di tengah persoalan rakyat, menyerap aspirasi masyarakat, sekaligus menawarkan solusi yang dapat diwujudkan melalui kebijakan pemerintah.
Ia menjelaskan salah satu hasil pembahasan dalam FGD adalah gagasan membangun kelembagaan ekonomi berupa koperasi yang menghimpun para perempuan kepala keluarga sebagai anggota.
“Salah satu hasil diskusi hari ini adalah merumuskan pendekatan kelembagaan bagi para single mother. Salah satu konsep yang dapat didorong adalah program padat karya berbasis koperasi untuk pengentasan kemiskinan. Koperasi ini nantinya diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja melalui dukungan pelatihan, bantuan permodalan alat produksi, serta akses pasar yang didukung oleh belanja pemerintah daerah,” kata Ilham.
Menurutnya, koperasi menjadi model pemberdayaan yang dinilai paling tepat karena mampu membangun kemandirian ekonomi secara kolektif.
“Kami ingin membangun sebuah ekosistem pemberdayaan. Jika para ibu belum memiliki keterampilan, mereka akan diberikan pelatihan terlebih dahulu melalui kerja sama dengan Balai Latihan Kerja (BLK). Setelah itu koperasi didorong memiliki unit usaha yang mampu menyerap tenaga kerja anggotanya. Misalnya koperasi mengembangkan usaha konveksi, para anggotanya dilatih menjahit, kemudian dibantu mengakses mesin produksi, permodalan, hingga pemasaran. Produk seperti seragam sekolah atau pakaian dinas dapat diarahkan untuk masuk dalam rantai belanja pemerintah daerah,” paparnya.
Ia menilai, apabila pemerintah daerah menerapkan kebijakan afirmatif yang memberikan ruang bagi produk koperasi tersebut dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, maka akan tercipta lapangan kerja yang berkelanjutan sekaligus membantu mengurangi angka kemiskinan.
“Kalau pemerintah daerah bisa membuat kebijakan afirmatif untuk mengarahkan sebagian belanja daerah menyerap produk mereka, maka akan tercipta lapangan pekerjaan yang berkelanjutan bagi para single mother sekaligus menjadi langkah nyata dalam pengentasan kemiskinan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Ilham menyampaikan pihaknya akan menjalin komunikasi dengan Pemerintah Kabupaten Garut agar gagasan tersebut dapat didukung melalui kebijakan yang berpihak pada pemberdayaan perempuan kepala keluarga.
“Kami akan mendorong program padat karya berbasis koperasi pemberdayaan ini sebagai salah satu strategi pengentasan kemiskinan, khususnya bagi para single mother. Dengan adanya regulasi yang kuat, program ini diharapkan dapat berjalan secara berkelanjutan dan benar-benar memberikan perlindungan sosial bagi kaum perempuan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
About the Author
