Ruangrakyatgarut.id 26 April 2026 – Pelaksanaan Musyawarah Cabang (Muscab) Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Garut tidak berjalan tuntas di lokasi awal. Sidang yang sempat berlangsung akhirnya diskors dan akan dilanjutkan di tingkat DPW Jawa Barat.
Ketua DPW PPP Jabar, Uu Ruzhanul Ulum, menegaskan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari mekanisme organisasi. Namun demikian, kondisi ini menunjukkan bahwa proses Muscab belum sepenuhnya berjalan efektif di tingkat daerah.
“Sidang pertama berjalan, tetapi tidak bisa dilanjutkan dan akhirnya diskors untuk diteruskan di DPW,” ujar Uu.
Ia menegaskan tidak ada deadlock dalam Muscab tersebut. Meski begitu, fakta bahwa sidang harus dilanjutkan di tingkat DPW menandakan adanya kendala yang tidak dapat diselesaikan di forum awal.
Situasi ini memunculkan pertanyaan di kalangan kader terkait kesiapan pelaksanaan serta soliditas internal partai di tingkat cabang. Muscab yang semestinya menjadi ruang konsolidasi justru dihadapkan pada dinamika yang belum tuntas.
DPW memastikan bahwa seluruh proses tetap mengacu pada AD/ART dan Peraturan Organisasi. Namun, transparansi terkait alasan penghentian sidang menjadi hal yang dinilai penting untuk menjaga kepercayaan kader.
Di sisi lain, perubahan mekanisme pemilihan yang tidak lagi berbasis voting langsung PAC juga menjadi perhatian. Sistem ini dinilai perlu disosialisasikan secara menyeluruh agar tidak menimbulkan persepsi berbeda di internal partai.
DPW menargetkan kepengurusan baru DPC PPP Garut dapat terbentuk paling lambat pertengahan Mei 2026. Target ini menuntut proses lanjutan berjalan lebih tertib, terbuka, dan dapat diterima semua pihak.
Terkait adanya penolakan dari sejumlah kader, Uu menilai hal tersebut sebagai bagian dari dinamika politik. Namun, penyelesaian yang adil dan transparan tetap menjadi kunci agar tidak menimbulkan konflik lanjutan.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga kepercayaan dalam pendelegasian kewenangan kepada struktur di bawahnya. Hal ini menjadi krusial agar proses organisasi berjalan konsisten.
Dorongan agar kepemimpinan partai berasal dari kalangan pesantren disebut sebagai bagian dari penguatan identitas PPP. Meski demikian, proses pemilihan tetap dituntut menjunjung prinsip objektivitas dan keterbukaan.
Pada akhirnya, keberhasilan Muscab tidak hanya diukur dari terbentuknya kepengurusan baru, tetapi juga dari sejauh mana prosesnya mampu menjaga legitimasi dan kepercayaan kader.
Jika proses lanjutan di DPW tidak dikelola secara transparan dan akuntabel, potensi polemik di internal partai masih sangat terbuka.
About the Author
