Ruangrakyatgarut.id 25 April 2026 – Polemik Gebyar Pesona Budaya Garut (GPBG) 2026 terus meluas. Setelah menuai kritik karena minimnya pelibatan seniman lokal dan dampak kemacetan, kini muncul sorotan serius terkait tidak diundangnya sejumlah mantan kepala daerah.
Dua tokoh yang disebut tidak menerima undangan adalah mantan Bupati Garut, H. Aceng Fikri, serta mantan Wakil Bupati Garut, Rd. Diky Chandra. Keduanya merupakan figur yang pernah memimpin Garut dan memiliki kontribusi dalam perjalanan pemerintahan daerah.
Fakta ini memicu tanda tanya publik, mengingat acara yang mengusung nama budaya Garut justru terkesan mengabaikan tokoh-tokoh penting dalam sejarah kepemimpinan daerah.
Eldy, salah satu pengamat lokal, menilai panitia penyelenggara tidak profesional dalam mempersiapkan acara, bahkan terkesan abai terhadap etika penghormatan kepada tokoh daerah.
“Ini bukan hanya soal undangan, tapi soal penghargaan. Kalau mantan pemimpin daerah saja tidak diakomodasi, ini menunjukkan lemahnya manajemen dan sensitivitas panitia,” ujarnya.
Saat dikonfirmasi, H. Aceng Fikri membenarkan dirinya tidak menerima undangan dari panitia.
“Ya, saya tidak menerima undangan. Tapi tidak apa-apa, mungkin panitia lupa,” ujarnya singkat.
Pernyataan tersebut dinilai sebagai sikap santun, namun di sisi lain justru menguatkan dugaan adanya kelalaian serius dalam penyusunan daftar undangan.
Hal serupa juga disampaikan oleh Rd. Diky Chandra yang mengaku tidak mendapatkan undangan, mempertegas bahwa persoalan ini bukan sekadar insiden tunggal.
Sejumlah kalangan menilai, tidak diundangnya mantan kepala daerah dalam event resmi berskala kabupaten merupakan bentuk pengabaian terhadap etika pemerintahan dan nilai penghormatan terhadap pemimpin sebelumnya.
“Ini bukan sekadar lupa. Ini soal tata krama dalam pemerintahan. Kalau tokoh daerah diabaikan, maka wajar publik mempertanyakan arah dan tujuan acara ini,” ujar seorang pengamat.
Kondisi ini semakin memperpanjang daftar kritik terhadap GPBG 2026 yang dinilai bermasalah sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan.
Sebelumnya, acara ini telah menuai protes dari kalangan seniman karena minimnya pelibatan pelaku seni lokal, serta dari sopir angkutan umum akibat kemacetan dan buruknya pengaturan lalu lintas.
Akumulasi persoalan tersebut memunculkan persepsi publik bahwa penyelenggaraan GPBG 2026 tidak dikelola secara maksimal dan cenderung mengabaikan aspek substansi maupun teknis.
Hingga berita ini diturunkan, pihak penyelenggara belum memberikan klarifikasi resmi terkait tidak diundangnya mantan kepala daerah maupun berbagai kritik lain yang berkembang.
Jika tidak segera dijelaskan, situasi ini berpotensi menggerus kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan event budaya yang seharusnya menjadi kebanggaan bersama masyarakat Garut.
About the Author
