Ruangrakyatgarut.id 05 Juni 2026 – Dugaan pungutan liar (pungli) dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) di Desa Malangbong bukan sekadar kasus kecil yang bisa dianggap angin lalu. Ini adalah alarm keras bagi pemerintah daerah bahwa ada yang tidak beres dalam sistem pengawasan dan penyaluran bantuan kepada masyarakat.
Video warga yang mengaku diminta Rp50.000 saat mengambil bantuan pangan tahun 2026 membuka fakta yang tidak bisa diabaikan. Ketika bantuan untuk rakyat kecil justru dipungut biaya, maka yang rusak bukan hanya prosedur, tetapi juga moral birokrasi.
Bansos adalah hak, bukan transaksi. Tidak ada istilah “pajak desa” dalam penyaluran bantuan. Jika praktik seperti ini benar terjadi, maka itu adalah bentuk penyimpangan yang terang-terangan dan mencederai tujuan program itu sendiri.
Lebih mengkhawatirkan lagi, dugaan ini muncul bukan dari laporan resmi, melainkan dari suara warga di media sosial. Ini menunjukkan bahwa saluran pengaduan dan pengawasan formal belum berjalan efektif atau bahkan tidak dipercaya.
Pertanyaannya sederhana: di mana pengawasan selama ini? Bagaimana praktik seperti ini bisa terjadi di lapangan tanpa terdeteksi?
Pemerintah daerah tidak bisa berlindung di balik alasan “akan dicek” atau “menunggu laporan resmi”. Ketika isu sudah terbuka ke publik, respons yang lambat hanya akan memperbesar ketidakpercayaan masyarakat.
Peran Inspektorat sebagai pengawas internal juga patut dievaluasi. Jika dugaan pungli muncul ke permukaan, itu berarti ada celah serius dalam sistem pengendalian yang seharusnya mampu mencegah sejak awal.
Aparat penegak hukum harus melihat ini sebagai pintu masuk. Jangan hanya berhenti pada klarifikasi, tetapi telusuri hingga ke akar. Jika ada pelanggaran, proses hukum harus ditegakkan tanpa kompromi.
Kasus ini bukan hanya tentang Rp50.000. Ini tentang keadilan, kepercayaan, dan keberpihakan negara kepada rakyat kecil. Ketika hak rakyat dipotong, sekecil apa pun nilainya, dampaknya jauh lebih besar dari sekadar angka.
Pemerintah Garut kini diuji. Apakah akan bertindak tegas dan transparan, atau membiarkan kasus ini menjadi satu lagi cerita yang menguap tanpa penyelesaian?
