Ruangrakyatgarut.id 2 September 2026 -Garut memang luar biasa dalam urusan membanggakan anak daerahnya, selama kebanggaan itu gratis dan tidak memerlukan alokasi APBD.
Tengok saja sosok Iwan Muri (Iwan Ridwan). Seniman rupa asal Garut ini berhasil menyabet penghargaan Museum Rekor-Dunia Indonesia (MURI) pada 2005 lewat karya lukisan miniatur super presisi. Di saat orang lain melukis di kanvas lebar dengan kuas mahal, Iwan melukis wajah tokoh-tokoh dunia di atas kanvas mikro menggunakan ujung pisau cutter. Karyanya diapresiasi kolektor mancanegara dan kini tengah membidik Guinness World Records.
Prestasi yang sangat menjual untuk dijadikan narasi pidato birokrasi, bukan? Sayangnya, di balik gemerlap rekor tersebut, tersimpan komedi satir: pemerintah daerahnya sangat lihai dalam bertepuk tangan, tetapi mendadak amnesia ketika bicara soal dukungan fasilitas dan anggaran.
Realisme Seni vs. Realitas Kebijakan Daerah
Aliran realisme yang diusung Iwan Muri dan para pelukis Garut sejatinya merekam kondisi sosio-politik daerah secara jujur. Mereka memotret letihnya wajah buruh tani, dinamika pasar rakyat, hingga ketimpangan sosial yang selalu berhasil dipoles indah dalam laporan akuntabilitas kinerja pejabat. Seni rupa Garut bukan sekadar pajangan, melainkan cermin realitas.
Namun, penguasa daerah tampaknya lebih menyukai “seni seremonial”. Anggaran kebudayaan mengalir deras untuk festival pariwisata yang riuh, kembang api, dan panggung hiburan instan yang habis dalam semalam. Sementara seni rupa murni yang membangun karakter peradaban jangka panjang, cukup diberi porsi “pemanis” di sudut acara.
Tiga Catatan Kritis untuk Pemkab Garut
Pertama, hingga hari ini, Garut tidak memiliki galeri seni rupa publik yang layak dan dikelola secara profesional. Pelukis berkelas MURI hingga talenta muda diresapi nasib yang sama, menggalang dana swadaya, menyewa ruang kafe, atau menggelar karya di tempat seadanya agar karyanya bisa dinikmati warga.
Kedua, gedung Pemerintahan mewah, sementara lukisan seniman lokal absen. Pemerintah Daerah tidak pernah memiliki kebijakan pembelian karya. Dinding kantor-kantor dinas yang megah lebih sering dihiasi foto baliho ketimbang karya perupa asli daerah. Mengharapkan Pemda mengoleksi lukisan maestro lokal tampaknya terlalu tinggi, karena memajangnya di gedung daerah saja belum tentu terpikirkan.
Ketiga, apresiasi sebatas potong pita. Hadir di pembukaan pameran mandiri, tersenyum di depan kamera, lalu pulang tanpa membawa regulasi atau kebijakan nyata. Itulah pola apresiasi yang berulang. Keberpihakan pada ekosistem seni rupa seolah selesai setelah potongan pita terlepas.
Menunggu Keberpihakan Nyata
Iwan Muri telah membuktikan bahwa keterbatasan fasilitas daerah tak mampu membendung kreativitasnya. Namun, terus-menerus membiarkan seniman berjuang secara swadaya sambil mengklaim prestasi mereka sebagai “kebanggaan Garut” adalah sebuah kebiasaan yang menggelikan.
Penguasa Garut sudah saatnya membuktikan apresiasi lewat tindakan konkret. Sediakan galeri publik yang representatif, alokasikan anggaran pemajuan seni rupa secara terintegrasi, dan belilah karya mereka. Jika tidak, lebih baik berhentilah mengatasnamakan para seniman dalam narasi kemajuan kebudayaan daerah.
About the Author
