Ruangrakyatgarut.id 2 September 2026 – Anggota DPR RI Fraksi PAN, Muhammad Hoerudin Amin, menyoroti pentingnya akurasi data desil dalam penentuan berbagai kebijakan pemerintah. Ia mengingatkan bahwa ketidakakuratan data tersebut dapat berdampak langsung pada masyarakat dan berpotensi menimbulkan salah sasaran program bantuan.
Hoerudin menegaskan bahwa data desil memang diperlukan untuk memetakan kondisi ekonomi masyarakat secara nasional. Namun, ia menilai data tersebut tidak boleh dijadikan satu-satunya acuan dalam menentukan penerima program, terutama di sektor pendidikan.
Menurutnya, kebijakan publik yang bertumpu pada data yang tidak akurat berisiko menghasilkan keputusan yang keliru. Kondisi tersebut dapat berdampak pada ketidakadilan dalam distribusi bantuan maupun layanan negara.
“Data itu memandu kebijakan. Kalau data salah, kebijakannya tidak akan tepat,” ujarnya.
Ia menjelaskan, masih terdapat sejumlah persoalan dalam proses pendataan desil, mulai dari kesalahan input hingga pengolahan data yang belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil masyarakat di lapangan.
Akibatnya, lanjut Hoerudin, tidak sedikit masyarakat yang seharusnya berhak menerima bantuan justru tidak terdata dengan benar. Sebaliknya, ada pula pihak yang tidak sesuai kriteria namun tetap masuk dalam daftar penerima.
Kondisi ini dinilai dapat menciptakan ketimpangan dalam pelaksanaan program pemerintah, terutama yang berbasis data kesejahteraan sosial.
Hoerudin juga menyoroti penggunaan data desil dalam penyaluran beasiswa pendidikan. Ia menilai kebijakan tersebut kurang tepat jika disamakan dengan skema bantuan sosial (bansos) yang selama ini difokuskan pada kelompok desil 1 hingga 4.
“Yang desil 1 sampai 4 itu untuk bansos seperti BLT. Masa anggaran pendidikan harus masuk bansos?” tegasnya.
Ia menekankan bahwa pendidikan merupakan investasi negara yang seharusnya dapat diakses oleh seluruh warga negara tanpa dibatasi secara kaku oleh klasifikasi ekonomi semata.
Lebih lanjut, Hoerudin mengingatkan bahwa ketidakakuratan data desil dapat berakibat serius, yakni terjadinya salah sasaran dalam berbagai program pemerintah yang berbasis data tersebut.
“Kalau salah input data, salah olah data, ya salah kesimpulan,” tambahnya.
Ia pun mendesak pemerintah untuk segera melakukan pembenahan menyeluruh terhadap sistem pendataan, termasuk memperkuat mekanisme validasi di lapangan agar kebijakan yang diambil benar-benar tepat sasaran dan tidak merugikan masyarakat.
About the Author
