Ruangrakyatgarut.id 16 Juni 2026 – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Garut melontarkan kritik keras terhadap dugaan penyimpangan pengelolaan keuangan di tujuh kecamatan di Kabupaten Garut. Temuan tersebut merujuk pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang mengindikasikan adanya praktik tidak transparan dalam penggunaan anggaran publik.
Ketua HMI Cabang Garut, Yusup Saepul Hayat, menegaskan bahwa persoalan ini tidak bisa dipandang sebagai kesalahan administratif semata. Ia menilai, pola temuan yang berulang di sejumlah kecamatan mengarah pada lemahnya pengawasan serta dugaan adanya praktik yang dibiarkan berlangsung secara sistemik.
“HMI menilai ini bukan sekadar persoalan administrasi. Ketika pola yang sama terus berulang, maka ada indikasi kuat lemahnya kontrol dan potensi penyimpangan yang terstruktur,” ujarnya.
Menurutnya, publik berhak mengetahui secara transparan bagaimana anggaran digunakan, terutama ketika ditemukan indikasi penggunaan dana tanpa pertanggungjawaban yang sah.
“Jika dibiarkan, praktik seperti ini berpotensi merugikan keuangan daerah dan mencederai kepercayaan masyarakat. Ini bukan sekadar administrasi, tapi menyangkut integritas pengelolaan anggaran,” tegasnya.
Sejumlah temuan yang disorot meliputi dugaan belanja tidak sesuai peruntukan, lemahnya bukti pertanggungjawaban, hingga indikasi belanja fiktif. Kondisi tersebut dinilai mencerminkan rendahnya komitmen terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik.
HMI juga mempertanyakan efektivitas pengawasan internal pemerintah daerah, khususnya peran Inspektorat yang dinilai belum optimal dalam mencegah potensi penyimpangan di tingkat kecamatan.
Lebih lanjut, HMI mendesak aparat penegak hukum (APH) untuk segera melakukan penyelidikan mendalam terhadap temuan tersebut. Langkah tegas dinilai penting untuk menghadirkan efek jera serta mencegah praktik serupa terulang.
Selain itu, Pemerintah Kabupaten Garut didorong untuk bersikap terbuka kepada publik terkait perkembangan penanganan kasus ini, sekaligus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aparatur yang diduga terlibat.
HMI menegaskan akan terus mengawal persoalan ini hingga ada kejelasan dan pertanggungjawaban yang nyata. Mereka juga mengingatkan bahwa pembiaran terhadap dugaan penyimpangan anggaran hanya akan memperkuat budaya buruk dalam birokrasi.
Kasus ini menjadi ujian serius bagi komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Tanpa langkah konkret, kepercayaan publik berisiko semakin tergerus.
About the Author
