Ruangrakyatgarut.id 25 April 2026 – Penyelenggaraan Gebyar Pesona Seni Budaya Kabupaten Garut (GPBG) 2026 kembali menuai sorotan publik. Kritik kali ini datang dari Ketua Organda Garut, H. Yudi Nurcahyadi, yang menyoroti dampak kemacetan serta tidak dilibatkannya pengemudi angkutan umum dalam pengaturan teknis di lapangan.
Menurut H. Yudi, kemacetan yang terjadi selama kegiatan berlangsung mencerminkan lemahnya perencanaan, khususnya dalam aspek rekayasa lalu lintas dan koordinasi dengan pelaku transportasi.
Ia menegaskan, pihak Organda tidak pernah diajak berdiskusi terkait perubahan rute maupun skema operasional angkutan umum selama acara berlangsung.
“Kami tidak pernah diajak bicara. Tiba-tiba rute diubah, jadi acak-acakan. Sopir dan masyarakat sama-sama bingung harus naik angkot di mana,” ujarnya.
Kemacetan parah dilaporkan terjadi di sejumlah ruas jalan utama di pusat Kota Garut, yang berdampak langsung terhadap mobilitas warga dan operasional angkutan umum.
Akibat kondisi tersebut, penumpang kesulitan menemukan titik naik dan turun angkutan. Bahkan muncul fenomena “megat angkot”, yakni penumpang harus berpindah kendaraan di tengah perjalanan.
Selain menimbulkan kebingungan, situasi ini juga berdampak pada beban ekonomi pengemudi. Di tengah kenaikan harga BBM non-subsidi, bahan bakar justru terbuang sia-sia akibat kendaraan terjebak kemacetan dalam waktu lama.
Para sopir mengaku harus menanggung biaya operasional lebih tinggi tanpa adanya peningkatan pendapatan yang signifikan.
Di sisi lain, kritik terhadap GPBG 2026 juga sebelumnya disampaikan oleh Ketua Persatuan Artis Seni dan Kreativitas Indonesia (PASKI) Garut, Kang Nunuy, yang menyoroti minimnya pelibatan seniman lokal dalam puncak acara.
Ia menyebut banyak seniman asal Garut yang telah berprestasi di tingkat regional maupun nasional, namun tidak diberikan ruang tampil dalam agenda utama yang mengusung nama budaya daerah.
Sejumlah warga turut menilai penyelenggaraan acara belum diimbangi dengan perencanaan yang matang, baik dari sisi substansi budaya maupun aspek teknis di lapangan.
Ketua Organda juga menyoroti pemilihan lokasi kegiatan di pusat kota yang dinilai kurang representatif untuk event berskala besar.
Menurutnya, kawasan Sarana Olahraga (SOR) dapat menjadi alternatif yang lebih tepat karena memiliki area lebih luas dan berpotensi mengurangi kepadatan lalu lintas.
Ia menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor, khususnya dengan pelaku transportasi, agar kegiatan serupa ke depan tidak menimbulkan dampak yang merugikan masyarakat.
Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, pihak penyelenggara GPBG 2026 belum memberikan keterangan resmi terkait berbagai kritik yang berkembang, baik soal kemacetan, pengaturan lalu lintas, maupun pelibatan seniman lokal.
Berbagai sorotan tersebut diharapkan menjadi bahan evaluasi agar penyelenggaraan event budaya ke depan tidak hanya meriah secara seremoni, tetapi juga tertib, inklusif, dan berpihak pada kepentingan publik.
About the Author
