Ruangrakyatgarut.id 23 April 2026 — Ketidakselarasan komunikasi antar lembaga negara di Kabupaten Garut kembali menjadi sorotan. Ketua Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Garut, Fazha Moch Nazhar Nazhrullah, menilai kondisi tersebut telah berkembang dari sekadar persoalan koordinasi menjadi krisis kepemimpinan yang serius.
Menurutnya, tidak harmonisnya hubungan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif menjadi hambatan utama dalam mewujudkan visi pembangunan daerah yang selama ini digaungkan sebagai “Garut Hebat”. Ia menyebut, persoalan tersebut mencerminkan lemahnya komitmen kolektif antar lembaga dalam menghadirkan tata kelola pemerintahan yang berpihak pada kepentingan rakyat.
“Eksekutif kerap berjalan dengan arah kebijakan yang tidak terintegrasi dengan legislatif. Di sisi lain, legislatif belum maksimal menjalankan fungsi pengawasan yang progresif. Sementara yudikatif belum sepenuhnya hadir sebagai pengoreksi sistemik terhadap kebijakan publik,” ujarnya.
Fazha menilai, komunikasi antar lembaga saat ini cenderung bersifat formalitas administratif, bukan komunikasi yang substansial dan solutif. Dampaknya, kebijakan yang dihasilkan dinilai tidak menyentuh kebutuhan riil masyarakat serta minim evaluasi berkelanjutan terhadap kinerja pemerintah daerah.
Dalam perspektif ideologis yang berlandaskan ajaran Soekarno, ia menegaskan bahwa negara seharusnya hadir sebagai alat perjuangan untuk membebaskan rakyat dari ketidakadilan. Oleh karena itu, ketidakselarasan antar lembaga negara dianggap sebagai bentuk kelalaian serius terhadap amanat rakyat.
Ia juga mengingatkan bahwa tanpa kesamaan visi, keterbukaan, dan keseriusan dalam membangun komunikasi lintas lembaga, visi “Garut Hebat” berpotensi hanya menjadi slogan tanpa arah dan makna.
Sebagai bentuk sikap, GMNI Cabang Garut menegaskan tidak akan tinggal diam jika kondisi tersebut terus berlanjut. Organisasi mahasiswa itu berencana memperkuat konsolidasi gerakan, mengawal kebijakan publik, serta mendorong tekanan politik sebagai wujud keberpihakan kepada masyarakat.
“Ketika komunikasi antar lembaga negara gagal dibangun secara sehat, maka yang dikorbankan adalah rakyat. Dalam situasi itu, mahasiswa memiliki tanggung jawab historis untuk turun tangan, mengoreksi, dan melawan setiap bentuk penyimpangan kekuasaan,” tegasnya.
GMNI menekankan bahwa “Garut Hebat” bukan milik segelintir elit, melainkan milik seluruh rakyat. Jika para pemangku kebijakan tidak mampu menyatukan langkah, mereka memastikan akan berada di garis depan untuk mengembalikan arah pembangunan daerah pada prinsip keadilan sosial.
About the Author
