Ruangrakyatgarut.id 23 April 2026 – Rencana Pemerintah Kabupaten Garut melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) untuk menggelar kegiatan “Gebyar Pesona Budaya Garut” pada 25 April mendatang menuai sorotan tajam dari berbagai kalangan. Kegiatan yang dikemas secara megah tersebut dinilai tidak sejalan dengan kondisi riil masyarakat yang masih dihadapkan pada beragam persoalan mendasar.
Sorotan publik menguat setelah mencuatnya informasi anggaran yang disebut mencapai Rp480 juta untuk pelaksanaan acara yang hanya berlangsung satu hari. Sejumlah pihak menilai, besarnya anggaran tersebut mencerminkan ketidakpekaan pemerintah terhadap kondisi sosial ekonomi warga yang hingga kini masih bergulat dengan kemiskinan, keterbatasan infrastruktur, serta minimnya fasilitas publik.
Tak hanya itu, kegiatan ini juga dinilai terkesan dipaksakan sebagai upaya memperbaiki citra daerah pasca sejumlah polemik yang sempat mencoreng nama Kabupaten Garut. Alih-alih berfokus pada pembenahan substansial, pemerintah dianggap lebih menonjolkan aspek seremonial yang belum tentu mencerminkan kondisi sebenarnya di lapangan.
“Ini bukan soal menolak budaya, tetapi soal kepekaan dan penentuan prioritas. Ketika masyarakat masih berjuang memenuhi kebutuhan dasar, pemerintah seharusnya hadir dengan solusi nyata, bukan sekadar pertunjukan,” ujar Eldy Supriadi, Presidium Ruang Rakyat Garut (RRG).
Menurut Eldy, persoalan utama bukan semata pada besaran anggaran, melainkan pada arah dan keberpihakan kebijakan. Ia menilai masih banyak kebutuhan mendesak yang belum tertangani, seperti rumah tidak layak huni, infrastruktur jalan yang rusak, hingga fasilitas pendidikan yang belum memadai.
“Ini bukan sekadar soal angka Rp480 juta, tapi soal keberpihakan. Ketika rakyat masih bergulat dengan kemiskinan dan anak-anak putus sekolah, pemerintah justru mengalokasikan anggaran besar untuk acara hiburan,” tegasnya.
Ia juga menyoroti adanya kontradiksi antara pelaksanaan kegiatan tersebut dengan narasi efisiensi anggaran yang selama ini digaungkan pemerintah. Menurutnya, kondisi ini berpotensi menciptakan kesenjangan antara kebijakan elit dan realitas yang dihadapi masyarakat.
Lebih lanjut, Eldy mendesak Pemerintah Kabupaten Garut untuk membuka secara transparan rincian penggunaan anggaran kepada publik. Transparansi dinilai penting guna menghindari kecurigaan sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
“Jangan sampai kegiatan ini hanya menjadi panggung pencitraan. Jika tidak berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, maka jelas ini merupakan pemborosan anggaran yang tidak bisa dibenarkan,” ujarnya.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa budaya tetap merupakan identitas dan kekayaan daerah yang perlu dilestarikan. Namun, pelaksanaannya harus mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat agar tidak menimbulkan kesenjangan persepsi di tengah publik.
Hingga kini, pihak penyelenggara belum memberikan penjelasan resmi terkait urgensi maupun rincian anggaran kegiatan tersebut. Sementara itu, gelombang kritik dari masyarakat dan aktivis terus menguat, mendesak pemerintah agar lebih peka serta memprioritaskan kebutuhan dasar rakyat.
Kegiatan yang semula diharapkan menjadi ajang promosi budaya dan kebanggaan daerah itu kini justru berisiko berubah menjadi simbol ketidaksensitifan pemerintah terhadap kondisi masyarakatnya sendiri.
About the Author
