Ruangrakyatgarut.id 7 September 2026 – Kenaikan harga beras yang terjadi di berbagai daerah menuai perhatian serius dari DPR RI. Pasalnya, lonjakan harga tersebut dinilai tidak sejalan dengan kondisi stok beras pemerintah yang saat ini mencapai sekitar 5,1 juta ton.
Anggota Komisi VI DPR RI, Imas Aan Ubudiyah, mendesak pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk mengendalikan harga beras agar tetap terjangkau masyarakat. Ia menilai, stok yang besar seharusnya menjadi instrumen utama dalam menjaga stabilitas harga di pasaran.
Menurut Imas, kenaikan harga beras bukan sekadar persoalan ekonomi biasa, melainkan menyangkut kebutuhan pokok masyarakat luas. Ia menegaskan, setiap kenaikan harga beras akan langsung berdampak pada pengeluaran rumah tangga, terutama kelompok berpenghasilan rendah.
“Kenaikan harga beras ini berdampak langsung kepada masyarakat. Ketika harga naik, masyarakat harus mengeluarkan biaya lebih besar untuk memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari,” ujarnya di Jakarta.
Lebih lanjut, ia meminta pemerintah melalui Kementerian Perdagangan bersama lembaga terkait untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap rantai pasok beras. Pengawasan dinilai harus dilakukan dari hulu hingga hilir, mulai dari produsen, penggilingan, distributor, pedagang grosir hingga pengecer.
Imas juga menyoroti kemungkinan adanya persoalan dalam distribusi, tingginya biaya logistik, penahanan stok, hingga margin perdagangan yang tidak wajar. Menurutnya, faktor-faktor tersebut harus segera diinvestigasi agar penyebab kenaikan harga dapat diidentifikasi secara tepat.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan tren kenaikan harga beras masih berlanjut. Pada Agustus 2026, harga beras di tingkat penggilingan tercatat naik 1,32 persen secara bulanan dan 5,52 persen secara tahunan, meningkat dibandingkan bulan sebelumnya.
Kondisi ini dinilai menjadi alarm bagi pemerintah untuk segera memperbaiki sistem distribusi dan tata niaga beras nasional. DPR mengingatkan agar stok beras yang besar tidak hanya tercatat secara administratif, tetapi benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat melalui harga yang stabil.
Imas menegaskan, pemerintah harus mampu mengidentifikasi akar persoalan secara komprehensif agar kebijakan yang diambil tidak hanya bersifat jangka pendek, melainkan mampu menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat secara berkelanjutan.
About the Author
