Ruangrakyatgarut.id – Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), H. Hoerudin Amien, menegaskan bahwa peringatan Hari Lahir Pancasila tidak boleh berhenti pada seremoni tahunan tanpa implementasi nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Menurutnya, setiap tanggal 1 Juni sering kali dipenuhi dengan kegiatan simbolik, mulai dari upacara hingga seremoni formal, namun belum sepenuhnya diikuti dengan penguatan nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan publik maupun praktik sosial di tengah masyarakat.
Ia menilai kondisi tersebut harus menjadi bahan refleksi bersama, mengingat Pancasila sejatinya merupakan dasar negara sekaligus pedoman hidup yang seharusnya tercermin dalam setiap aspek kehidupan berbangsa.
“Jangan sampai Pancasila hanya ramai saat diperingati, tetapi sepi dalam pengamalan. Ini yang harus kita kritisi bersama,” ujar Hoerudin, Senin (1/6/2026).
Hoerudin menyoroti berbagai persoalan nasional seperti ketimpangan sosial, melemahnya solidaritas, hingga polarisasi di tengah masyarakat sebagai indikator belum optimalnya implementasi nilai-nilai Pancasila.
Menurutnya, jika nilai keadilan sosial benar-benar dijalankan, maka kesenjangan tidak akan semakin melebar, dan jika nilai persatuan dijaga, maka konflik sosial tidak mudah muncul di ruang publik.
Ia menegaskan bahwa kecintaan kepada bangsa harus diwujudkan secara konkret, tidak hanya melalui retorika, tetapi juga lewat kebijakan yang berpihak kepada rakyat serta tindakan yang mencerminkan keadilan dan persatuan.
“Kalau kita bicara Pancasila, maka yang diuji adalah keberpihakan terhadap rakyat, keadilan sosial, dan persatuan. Tanpa itu, peringatan ini hanya menjadi formalitas,” tegasnya.
Lebih lanjut, Hoerudin juga mengingatkan pentingnya peran generasi muda agar tidak terjebak pada pemahaman simbolik semata, melainkan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai kebangsaan di tengah tantangan globalisasi dan derasnya arus informasi.
Ia berharap momentum Hari Lahir Pancasila dapat menjadi titik balik untuk memperkuat komitmen seluruh elemen bangsa dalam menghadirkan praktik bernegara yang lebih adil, inklusif, dan berorientasi pada kepentingan rakyat luas, sehingga Pancasila benar-benar hidup dalam kebijakan dan tindakan, bukan sekadar slogan tahunan.
