Ruangrakyatgarut.id – Anggota DPRD Kabupaten Garut dari Fraksi PDI Perjuangan, Yudha Puja Turnawan, menggelar kegiatan reses di Kampung Sindanggali RW 13, Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Tarogong Kidul, Senin (18/5/2026). Kegiatan tersebut dihadiri perwakilan dari 22 RW, dengan mayoritas peserta merupakan perempuan kepala keluarga dan para janda yang tergolong dalam kelompok wanita rawan sosial ekonomi.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut sejumlah kepala dinas dan perwakilan instansi terkait, di antaranya Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBPPPA) Kabupaten Garut, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), perwakilan Dinas Sosial, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Sekretariat Kecamatan Tarogong Kidul, PT BPR Garut, serta Perumda Air Minum Tirta Intan Kabupaten Garut.
Dalam sambutannya, Yudha menegaskan bahwa reses merupakan momentum penting bagi wakil rakyat untuk mendengar secara langsung berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.
“Mayoritas peserta yang hadir adalah perempuan kepala keluarga dan para janda yang termasuk kategori wanita rawan sosial ekonomi. Mereka membutuhkan perhatian nyata dari pemerintah, baik berupa bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi, maupun layanan dasar lainnya,” ujar Yudha.
Ia menjelaskan bahwa perhatian terhadap kelompok rentan tersebut sejalan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
Soroti Infrastruktur dan Layanan Dasar
Dalam forum reses, warga menyampaikan berbagai aspirasi, mulai dari perbaikan jalan kabupaten, saluran air, kirmir, penerangan jalan umum (PJU), bantuan UMKM, hingga persoalan administrasi pertanahan.
Yudha menyoroti kondisi sejumlah ruas jalan di Kelurahan Sukagalih yang dinilai rusak dan membutuhkan penanganan segera, khususnya jalur dari Bakan Loa menuju Hampor.
“Saya meminta pemerintah daerah, khususnya Dinas PUPR, agar memprioritaskan perbaikan jalan yang rusak. Masih ada ruas yang belum dihotmix, padahal Sukagalih merupakan kawasan strategis dan berada di pusat pemerintahan,” tegasnya.
Selain itu, Yudha juga menindaklanjuti keluhan warga Perumahan Griya Pamoyanan I yang telah melunasi pembayaran rumah, namun belum menerima sertifikat hak milik.
“Nanti saya akan memfasilitasi audiensi bersama developer, DPRD, dan dinas terkait agar persoalan ini dapat segera diselesaikan,” katanya.
BPJS Kesehatan Nonaktif Jadi Keluhan Utama
Salah satu persoalan yang paling banyak dikeluhkan warga adalah kartu BPJS Kesehatan yang mendadak nonaktif, sehingga masyarakat miskin kesulitan mendapatkan layanan kesehatan.
Menurut Yudha, kasus tersebut umumnya terjadi pada peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang sebelumnya dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Yang nonaktif dari APBN harus segera disubstitusi menggunakan anggaran APBD Garut. Saya meminta Bidang Linjamsos Dinas Sosial untuk memetakan warga miskin yang benar-benar membutuhkan agar kepesertaan BPJS mereka dapat diaktifkan kembali,” ungkapnya.
Ia juga mendorong kolaborasi melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) dari berbagai perusahaan untuk membantu pembiayaan BPJS warga miskin.
“Kalau kepala keluarganya masih mampu membeli rokok setiap hari, seharusnya bisa mandiri. Namun bagi warga yang benar-benar miskin, negara wajib hadir menjamin layanan kesehatannya,” tambah Yudha.
Hadirkan Pelayanan Publik Langsung di Lokasi Reses
Dalam kegiatan reses tersebut, Yudha juga menghadirkan berbagai layanan publik secara langsung guna mempermudah masyarakat memperoleh pelayanan dasar yang selama ini kerap terkendala oleh jarak, waktu, maupun prosedur administrasi.
Layanan yang disediakan meliputi pengurusan dokumen kependudukan bekerja sama dengan Disdukcapil Kabupaten Garut, pemeriksaan kesehatan gratis bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Garut, serta kegiatan donor darah yang didukung oleh PMI Kabupaten Garut.
Menurut Yudha, kehadiran layanan-layanan tersebut merupakan bentuk nyata komitmennya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya bagi perempuan kepala keluarga, janda, dan kelompok wanita rawan sosial ekonomi.
“Reses bukan hanya forum untuk menyerap aspirasi, tetapi juga momentum untuk menghadirkan solusi konkret bagi masyarakat. Dengan adanya layanan administrasi, pemeriksaan kesehatan, dan donor darah, kami ingin masyarakat merasakan manfaat langsung dari kegiatan ini,” ujarnya.
Ia berharap model reses yang disertai pelayanan terpadu ini dapat membantu masyarakat mengakses hak-haknya dengan lebih mudah, cepat, dan tanpa harus mengeluarkan biaya tambahan.
BUMD Salurkan Bantuan untuk Korban Kebakaran
Kehadiran Perumda Air Minum Tirta Intan Garut dan PT BPR Garut juga dimaksudkan untuk memberikan bantuan kepada warga yang menjadi korban kebakaran di Kampung Sindanggali, Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Tarogong Kidul.
Perumda Air Minum Tirta Intan Garut menyerahkan bantuan sebesar Rp1,5 juta kepada masing-masing dari tiga keluarga terdampak, sehingga total bantuan yang diberikan mencapai Rp4,5 juta.
Sementara itu, PT BPR Garut menyalurkan bantuan sebesar Rp1 juta kepada masing-masing dari tiga keluarga korban kebakaran, yakni keluarga Bapak Jujun, Bapak Sarmana, dan Ibu Sopi.
Bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian BUMD Kabupaten Garut terhadap warga yang sedang mengalami musibah, sekaligus upaya untuk meringankan beban para korban dalam memenuhi kebutuhan mendesak pascakebakaran.
Seluruh Aspirasi Akan Diperjuangkan
Yudha menegaskan bahwa seluruh aspirasi masyarakat akan dicatat dan diperjuangkan melalui mekanisme resmi di DPRD Kabupaten Garut. Ia juga meminta setiap usulan dilengkapi dengan proposal agar dapat diproses lebih lanjut.
“Reses ini dibiayai oleh negara, sehingga sudah menjadi tanggung jawab saya untuk memperjuangkan apa yang disampaikan masyarakat. Semoga saya bisa menjadi jembatan antara kebutuhan warga dan kebijakan pemerintah,” pungkasnya.
(Hilman)
About the Author
