Ruangrakyatgarut.id — Anggota DPRD Kabupaten Garut dari Fraksi Partai Golkar, H. Imat Rohimat, S.IP., M.M., melaksanakan kegiatan reses Masa Sidang I Tahun 2026 di Aula Desa Bagendit, Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut, Jumat (9/10/2026).
Kegiatan tersebut menjadi momentum bagi H. Imat Rohimat untuk menyerap aspirasi masyarakat sekaligus mendengarkan berbagai persoalan yang dihadapi warga, mulai dari kebutuhan pembangunan infrastruktur, pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), perbaikan jalan usaha tani (JUT), hingga optimalisasi fungsi Situ Bagendit.
Dalam kegiatan tersebut, masyarakat menyampaikan sejumlah usulan yang dinilai penting untuk mendukung peningkatan kesejahteraan warga. Aspirasi yang muncul tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik, tetapi juga menyangkut penguatan ekonomi masyarakat dan pengelolaan potensi daerah.
H. Imat Rohimat mengatakan, kebutuhan pembangunan infrastruktur dan dukungan terhadap UMKM masih menjadi perhatian masyarakat. Menurutnya, aspirasi tersebut perlu diperjuangkan agar pembangunan daerah dapat memberikan manfaat nyata bagi warga.
“Pada dasarnya, masyarakat menginginkan infrastruktur yang baik. Ada yang mengusulkan perbaikan jalan lingkungan, jalan usaha tani, dan ada juga yang mengharapkan dukungan untuk UMKM,” ungkapnya dalam kegiatan reses.
Pengerukan Situ Bagendit Jadi Aspirasi Utama
Salah satu aspirasi yang menjadi perhatian dalam pertemuan tersebut adalah usulan pengerukan Situ Bagendit untuk mengembalikan dan mengoptimalkan fungsi kawasan perairan tersebut.
H. Imat mengungkapkan, seorang tokoh masyarakat Desa Bagendit menyampaikan bahwa Situ Bagendit seharusnya tidak hanya dipandang sebagai destinasi wisata, tetapi juga memiliki fungsi strategis sebagai tampungan air atau embung yang dapat mendukung kebutuhan irigasi pertanian.
Menurut aspirasi masyarakat, ketersediaan air menjadi faktor penting bagi keberlangsungan sektor pertanian sekaligus pengembangan pariwisata di kawasan tersebut.
Masyarakat berharap adanya penanganan yang terencana agar Situ Bagendit dapat kembali memberikan manfaat secara optimal, baik untuk kebutuhan pengairan lahan pertanian maupun sebagai daya tarik wisata Kabupaten Garut.
“Beliau mengusulkan agar Situ Bagendit dikembalikan seperti semula, sehingga airnya bisa lebih banyak dan fungsinya sebagai embung maupun sumber irigasi dapat berjalan. Kalau airnya tersedia, sektor pertanian bisa terbantu dan wisatanya juga berpotensi berkembang,” jelas H. Imat.
Ia menilai, persoalan Situ Bagendit membutuhkan perhatian serius karena berkaitan dengan kepentingan masyarakat yang lebih luas. Oleh sebab itu, penanganannya perlu melibatkan sejumlah instansi terkait, termasuk perangkat daerah yang membidangi pariwisata, pekerjaan umum, dan pertanian.
H. Imat juga menyampaikan rencana untuk berkoordinasi dengan pihak eksekutif guna mendorong pembahasan lebih lanjut mengenai optimalisasi fungsi Situ Bagendit.
Menurutnya, diperlukan sinergi antara pemerintah kabupaten dan pemerintah pusat agar berbagai persoalan teknis, perencanaan, serta kebutuhan pendanaan dapat dikaji secara komprehensif.
Ia turut menyoroti potensi Situ Bagendit dalam mendukung pengairan lahan pertanian yang, berdasarkan pembahasan yang pernah diterimanya, diperkirakan dapat menjangkau sekitar 5.000 hektare. Potensi tersebut, menurutnya, perlu dikaji lebih lanjut oleh instansi teknis yang berwenang.
Soroti Penonaktifan BPJS PBI dan Ketepatan Data Desil
Selain persoalan pembangunan dan pengelolaan sumber daya air, H. Imat Rohimat juga menyoroti keluhan masyarakat mengenai penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI).
Ia menilai, persoalan tersebut perlu mendapat perhatian karena menyangkut akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, khususnya bagi warga yang kondisi ekonominya membutuhkan bantuan pemerintah.
Menurutnya, berbagai keluhan masyarakat harus menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah agar kebijakan yang berkaitan dengan pelayanan dasar tidak menimbulkan kesulitan bagi warga yang benar-benar membutuhkan.
H. Imat juga menekankan pentingnya ketepatan data desil dalam menentukan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Ia menyebutkan, masih terdapat keluhan mengenai pengelompokan desil yang dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan keadaan sebenarnya di lapangan.
Padahal, data sosial ekonomi memiliki peran penting dalam menentukan akses masyarakat terhadap berbagai program bantuan, termasuk di bidang kesehatan dan pendidikan.
“Persoalan desil ini perlu dipikirkan bersama. Jangan sampai masyarakat yang kondisi ekonominya terbatas justru masuk kategori yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Data harus diperbarui agar bantuan bisa tepat sasaran,” ujarnya.
Ia mendorong adanya pemutakhiran data secara berkala dengan melibatkan pemerintah desa dan unsur terkait yang memahami kondisi masyarakat secara langsung.
Menurutnya, pemerintah desa dapat menjadi salah satu sumber informasi penting dalam proses verifikasi, sehingga data yang digunakan untuk menentukan penerima bantuan lebih sesuai dengan kondisi faktual masyarakat.
Ia juga berharap koordinasi antara pemerintah daerah dan DPRD dapat diperkuat agar berbagai persoalan yang muncul di tengah masyarakat dapat segera ditindaklanjuti.
Dukung Kebutuhan Sosial Masyarakat
Dalam kegiatan reses tersebut, aspirasi masyarakat juga menyentuh kebutuhan sarana sosial, termasuk keranda jenazah yang digunakan untuk membantu pelayanan kepada warga ketika terjadi musibah kematian.
Menanggapi hal itu, H. Imat menyampaikan kesiapannya untuk membantu sesuai kemampuan, termasuk membuka kemungkinan memberikan dukungan melalui dana pribadi apabila diperlukan.
Menurutnya, kebutuhan sosial seperti itu memiliki manfaat langsung bagi masyarakat dan perlu mendapatkan perhatian bersama.
Ia menegaskan bahwa kegiatan reses tidak hanya menjadi sarana untuk menampung usulan pembangunan berskala besar, tetapi juga kesempatan untuk mendengarkan kebutuhan masyarakat yang bersifat mendasar.
Aspirasi Masyarakat Menjadi Bahan Perjuangan
H. Imat Rohimat menegaskan, seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat dalam kegiatan reses akan menjadi bahan perhatian untuk diperjuangkan sesuai kewenangan dan mekanisme yang berlaku.
Ia berharap, berbagai persoalan yang disampaikan warga Desa Bagendit dapat ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan pemerintah daerah maupun instansi terkait.
Menurutnya, pembangunan yang berpihak kepada masyarakat harus berangkat dari kebutuhan nyata di lapangan, baik dalam bentuk perbaikan infrastruktur, penguatan ekonomi, peningkatan pelayanan kesehatan, maupun pengelolaan potensi sumber daya daerah.
Secara khusus, ia berharap persoalan Situ Bagendit dapat menjadi perhatian bersama karena memiliki keterkaitan dengan sektor pariwisata, pertanian, dan kebutuhan air masyarakat.
Melalui kegiatan reses tersebut, H. Imat Rohimat menegaskan pentingnya komunikasi antara wakil rakyat dan masyarakat agar setiap aspirasi yang disampaikan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan arah pembangunan Kabupaten Garut.
Masyarakat berharap, hasil reses ini tidak berhenti sebatas penyampaian usulan, tetapi dapat berlanjut pada langkah konkret melalui perencanaan, koordinasi lintas sektor, dan kebijakan yang benar-benar menjawab kebutuhan warga. (Hilman)
About the Author
