Ruangrakyatgarut.id 09 Oktober 2026 — Persoalan beban ganda dan kesehatan mental perempuan menjadi perhatian Sarinah dari Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (PA GMNI) Garut. Melalui gagasan pembentukan Komunitas Perempuan Garut Inggit Garnasih, gerakan ini mendorong penguatan pemberdayaan perempuan sekaligus pembangunan sosial yang lebih inklusif dan berperspektif gender di Kabupaten Garut.
Gagasan tersebut digagas oleh Enggar G. Puspitasari, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Bidang Pemberdayaan Ekonomi PA GMNI. Sebagai penggagas utama sekaligus Co-Founder Komunitas Perempuan Garut Inggit Garnasih, Enggar menaruh perhatian pada berbagai persoalan yang dihadapi perempuan, terutama beban ganda, tekanan ekonomi, kesehatan mental, dan keterbatasan akses terhadap layanan pendukung.
Menurut Enggar, persoalan kesehatan mental perempuan tidak dapat dipandang semata-mata sebagai masalah individual. Persoalan tersebut berkaitan erat dengan kondisi ekonomi keluarga, konstruksi sosial dan budaya, pembagian peran dalam rumah tangga, serta kebijakan pembangunan yang belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan perempuan.
Di Kabupaten Garut, perempuan memiliki peran penting dalam menopang kehidupan keluarga dan perekonomian masyarakat. Selain menjalankan tanggung jawab domestik, tidak sedikit perempuan yang turut bekerja di sektor pertanian, perdagangan, industri rumahan, hingga usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Namun, kontribusi tersebut kerap tidak diimbangi dengan pembagian tanggung jawab rumah tangga yang setara. Akibatnya, perempuan berisiko mengalami kelelahan fisik dan emosional akibat tuntutan pekerjaan yang datang secara bersamaan.
Beban Ganda dan Tantangan Kesehatan Mental Perempuan
Enggar menilai, beban ganda terjadi ketika perempuan harus menjalankan peran produktif untuk menopang ekonomi keluarga sekaligus memikul tanggung jawab domestik, seperti mengasuh anak, mengurus rumah tangga, dan memastikan kebutuhan keluarga terpenuhi.
Persoalannya bukan hanya banyaknya pekerjaan yang harus diselesaikan, melainkan juga ketimpangan pembagian tanggung jawab serta terbatasnya dukungan yang diterima perempuan.
Apabila berlangsung terus-menerus, kondisi tersebut dapat meningkatkan risiko stres berkepanjangan, kecemasan, dan kelelahan mental atau burnout.
Di sisi lain, norma sosial yang mengharuskan perempuan selalu kuat, sabar, dan mampu menyelesaikan persoalan keluarga dapat membuat mereka enggan menyampaikan keluhan maupun mencari bantuan profesional.
Stigma bahwa persoalan keluarga harus disimpan sendiri juga berpotensi menghambat perempuan dalam memperoleh dukungan yang dibutuhkan.
Karena itu, Enggar memandang bahwa kesehatan mental perempuan perlu ditempatkan sebagai bagian dari persoalan pembangunan sosial yang membutuhkan keterlibatan keluarga, masyarakat, pemerintah, dan berbagai organisasi yang bergerak dalam pemberdayaan perempuan.
Pembagian tanggung jawab pengasuhan dan pekerjaan domestik yang lebih adil, menurutnya, menjadi salah satu langkah penting untuk menciptakan lingkungan keluarga yang sehat dan suportif.
Kesehatan Mental Perempuan Berkaitan dengan Masa Depan Generasi
Persoalan kesehatan mental perempuan juga memiliki keterkaitan dengan kualitas pengasuhan dan perkembangan anak.
Perempuan yang menghadapi tekanan emosional berkepanjangan dapat mengalami kesulitan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, termasuk memberikan pendampingan kepada anak.
Meski demikian, kondisi tersebut tidak seharusnya menjadi alasan untuk menyalahkan ibu. Sebaliknya, situasi ini menunjukkan pentingnya dukungan keluarga, lingkungan sosial yang sehat, kondisi ekonomi yang memadai, dan layanan kesehatan mental yang mudah dijangkau.
Anak membutuhkan lingkungan yang aman dan suportif untuk tumbuh secara optimal. Pada saat yang sama, ibu juga membutuhkan ruang untuk beristirahat, mengembangkan potensi diri, dan memperoleh bantuan ketika menghadapi tekanan psikologis.
Dengan demikian, perhatian terhadap kesehatan mental perempuan tidak hanya menyangkut kesejahteraan individu, tetapi juga menjadi bagian penting dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Garut.
Pembangunan daerah, menurut perspektif ini, tidak cukup hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur. Kualitas kehidupan keluarga, kesejahteraan psikologis masyarakat, serta keterlibatan perempuan dalam kehidupan sosial juga perlu menjadi perhatian.
Pemberdayaan Ekonomi Harus Berjalan Seiring dengan Kesejahteraan Perempuan
Sebagai Wakil Ketua Bidang Pemberdayaan Ekonomi PA GMNI, Enggar juga menyoroti hubungan antara kesehatan mental dan keberlanjutan pemberdayaan ekonomi perempuan.
Perempuan di Garut memiliki kontribusi dalam berbagai sektor ekonomi, mulai dari pertanian, perdagangan, industri rumahan, hingga pengembangan UMKM berbasis potensi lokal.
Akan tetapi, ketika aktivitas ekonomi harus dijalankan bersamaan dengan tanggung jawab domestik yang tidak seimbang, kesempatan perempuan untuk mengembangkan usaha dapat menjadi terbatas.
Kelelahan fisik dan mental juga berpotensi memengaruhi konsentrasi, kreativitas, pengambilan keputusan, dan kemampuan mengelola usaha.
Oleh karena itu, pemberdayaan ekonomi perempuan tidak seharusnya berhenti pada pelatihan keterampilan, bantuan modal, atau pengembangan pemasaran produk.
Lebih dari itu, perempuan membutuhkan ekosistem yang mendukung keberlanjutan usaha sekaligus menjaga kesejahteraan fisik dan mental mereka.
Penguatan kelompok usaha perempuan, kelompok wanita tani, koperasi, dan komunitas ekonomi berbasis masyarakat perlu diiringi dengan dukungan sosial serta pembagian tanggung jawab keluarga yang lebih seimbang.
Dengan pendekatan tersebut, pemberdayaan perempuan diharapkan tidak hanya meningkatkan pendapatan keluarga, tetapi juga memperluas kemandirian, partisipasi sosial, dan kualitas hidup perempuan.
Komunitas Inggit Garnasih sebagai Ruang Penguatan Perempuan
Gagasan pembentukan Komunitas Perempuan Garut Inggit Garnasih menjadi bagian dari upaya memperkuat ruang partisipasi dan pemberdayaan perempuan di Kabupaten Garut.
Melalui gerakan berbasis komunitas, berbagai persoalan perempuan diharapkan dapat dibicarakan secara terbuka, mulai dari ketimpangan pembagian peran dalam keluarga, tekanan ekonomi, kesehatan mental, hingga keterbatasan kesempatan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan.
Keberadaan komunitas perempuan juga berpotensi menjadi ruang untuk membangun solidaritas, memperluas pengetahuan, mengembangkan kapasitas, dan mendorong kolaborasi dengan berbagai pihak.
Bagi Enggar, persoalan perempuan tidak dapat diselesaikan melalui pendekatan individual semata. Diperlukan gerakan bersama yang mampu menghubungkan kebutuhan perempuan dengan agenda pemberdayaan ekonomi dan pembangunan sosial.
Karena itu, kolaborasi antara komunitas perempuan, organisasi masyarakat, perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan pemerintah desa menjadi penting untuk memperluas jangkauan edukasi serta dukungan bagi perempuan.
Mendorong Kebijakan Pembangunan yang Responsif Gender
Selain penguatan komunitas, perhatian terhadap kesehatan mental perempuan perlu diterjemahkan ke dalam kebijakan dan program pembangunan yang konkret.
Sejumlah langkah yang dapat didorong antara lain pengembangan edukasi kesehatan mental di tingkat desa, penguatan akses konseling yang terjangkau, peningkatan kapasitas kader masyarakat, serta penyediaan mekanisme pendampingan dan rujukan bagi perempuan yang membutuhkan bantuan profesional.
Pendidikan pengasuhan dan edukasi keluarga juga perlu diperkuat untuk mendorong pembagian tanggung jawab domestik yang lebih adil antara laki-laki dan perempuan.
Di tingkat pemerintahan, keterlibatan perempuan dalam musyawarah desa, perencanaan pembangunan, dan pengambilan keputusan perlu diperluas agar kebijakan yang dihasilkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara lebih menyeluruh.
Pendekatan pembangunan yang responsif gender diharapkan dapat memperkuat ketahanan keluarga, memperluas kesempatan ekonomi, dan menciptakan lingkungan sosial yang lebih inklusif.
Dalam konteks tersebut, kesehatan mental perempuan bukan sekadar isu tambahan dalam program pemberdayaan, melainkan bagian penting yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan pembangunan daerah.
Perempuan Berdaya, Fondasi Pembangunan Sosial Garut
Enggar G. Puspitasari berpandangan bahwa persoalan beban ganda dan kesehatan mental perempuan perlu mendapatkan perhatian yang lebih serius dalam agenda pembangunan Kabupaten Garut.
Beban ganda yang tidak ditangani berpotensi memengaruhi kesejahteraan perempuan, kualitas kehidupan keluarga, produktivitas ekonomi, dan partisipasi masyarakat.
Sebaliknya, perempuan yang memperoleh dukungan memadai, akses layanan yang layak, dan kesempatan yang adil untuk mengembangkan potensinya akan memiliki ruang lebih besar untuk berkontribusi dalam pembangunan.
Karena itu, keberhasilan pemberdayaan perempuan tidak semestinya hanya diukur dari peningkatan pendapatan atau jumlah program yang dilaksanakan. Kesehatan mental, kualitas hidup, keamanan, dan kesempatan berpartisipasi juga perlu menjadi bagian dari ukuran keberhasilan pembangunan.
Melalui gagasan Komunitas Perempuan Garut Inggit Garnasih, Enggar mendorong agar perempuan ditempatkan sebagai subjek pembangunan yang memiliki hak, potensi, dan kontribusi nyata bagi masyarakat.
Pembangunan Kabupaten Garut yang berkelanjutan membutuhkan pendekatan yang tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan kualitas manusia, ketahanan keluarga, dan keadilan sosial.
Sebab, ketika perempuan memperoleh ruang untuk tumbuh, hidup sehat secara mental, dan berpartisipasi secara setara, manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh perempuan itu sendiri, tetapi juga oleh keluarga, masyarakat, dan masa depan Kabupaten Garut. (Hil)
About the Author
