Ruangrakyatgarut.id 18 November 2026 -Musibah rumah ambruk kembali menjadi pengingat bahwa persoalan kesejahteraan dan kelayakan tempat tinggal masyarakat Kabupaten Garut masih membutuhkan perhatian serius pemerintah daerah. Rumah milik Marjang dan istrinya, Mirawati, di Kampung Legok Muncang RT 01 RW 02, Desa Mekarwangi, Kecamatan Cihurip, ambruk pada Rabu, 18 November 2026, sekitar pukul 06.30 WIB.
Peristiwa tersebut diduga dipicu hujan deras yang mengguyur wilayah setempat sehingga kondisi tanah di bawah rumah menjadi gembur dan mengalami pergeseran. Akibatnya, bangunan rumah tidak mampu bertahan dan akhirnya ambruk.
Ironisnya, ketika kejadian berlangsung, Marjang bersama keluarganya sedang berada di dalam rumah. Beruntung, tidak ada anggota keluarga yang mengalami luka maupun cedera. Meski demikian, musibah tersebut membuat keluarga kehilangan tempat tinggal yang layak dan membutuhkan penanganan segera.
Pada hari yang sama, anggota DPRD Kabupaten Garut bersama Ganjar Ahadiat Tursana, Yuyus selaku Ketua BAPEKSI Garut, serta Yayat selaku Kepala Desa Mekarwangi, mendatangi kediaman keluarga korban untuk melihat langsung kondisi pascakejadian sekaligus memberikan dukungan moril.
Dalam kunjungan tersebut, diserahkan tali asih berupa bantuan sembako dan santunan uang tunai untuk membantu meringankan beban Marjang dan Mirawati. Bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian sekaligus solidaritas terhadap masyarakat yang sedang tertimpa musibah.
Namun, persoalan yang lebih mendasar justru terungkap ketika diketahui bahwa keluarga Marjang masuk kategori desil satu berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Artinya, keluarga tersebut berada dalam kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan paling rendah. Ironisnya, keluarga ini belum mendapatkan seluruh komponen perlindungan sosial dari pemerintah pusat.
Kondisi tersebut menjadi catatan penting bahwa pendataan dan penyaluran bantuan sosial harus benar-benar dikawal agar masyarakat yang paling membutuhkan tidak justru terlewatkan. Status desil satu semestinya menjadi perhatian serius dalam proses verifikasi dan penentuan penerima program perlindungan sosial, sesuai persyaratan masing-masing program.
Anggota DPRD Garut tersebut berharap Bupati Garut dapat segera mengarahkan Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) untuk melakukan peninjauan serta membantu proses perbaikan rumah Marjang dan keluarganya. Apabila belum memungkinkan direalisasikan pada tahun berjalan, pemerintah daerah diminta memastikan keluarga tersebut masuk dalam prioritas penerima bantuan perbaikan rumah pada Tahun Anggaran 2027.
Lebih jauh, sorotan tidak hanya tertuju pada satu keluarga korban bencana. Anggota DPRD Garut itu juga meminta Bupati Garut mengevaluasi pemerataan alokasi program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) dalam perencanaan APBD Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2027, sebelum anggaran tersebut ditetapkan dan dilaksanakan.
Berdasarkan dokumen CPCL dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Disperkim Garut yang diterima, terdapat alokasi bantuan Rutilahu sebanyak 15 rumah untuk Kecamatan Cihurip. Namun, seluruh calon penerima manfaat yang tercantum berada di Desa Cihurip. Sementara itu, Desa Cisangkal, Desa Mekarwangi, dan Desa Jayamukti belum mendapatkan satu pun alokasi bantuan perbaikan rumah dalam daftar tersebut.
Kondisi ini dinilai perlu dikaji ulang. Sebab, kebutuhan rumah layak huni tidak hanya berada di satu desa. Pemerintah daerah harus memastikan bahwa proses penentuan calon penerima manfaat dilakukan berdasarkan kebutuhan riil masyarakat, tingkat kerentanan sosial, kondisi bangunan, serta hasil verifikasi lapangan, bukan semata-mata berdasarkan daftar yang sudah tersusun.
“Jangan sampai ada desa yang terus mendapatkan alokasi bantuan, sementara desa lainnya tidak kebagian sama sekali. Pemerataan harus menjadi prinsip dalam penyusunan APBD. Jangan biarkan masyarakat miskin di desa lain kehilangan kesempatan hanya karena perencanaan yang belum mencerminkan keadilan,” menjadi pesan yang ditekankan dalam desakan tersebut.
Pemerataan bukan berarti setiap desa harus mendapatkan jumlah bantuan yang sama, melainkan setiap wilayah harus memperoleh kesempatan yang adil berdasarkan tingkat kebutuhan dan kondisi masyarakatnya. Karena itu, evaluasi CPCL Rutilahu sebelum APBD 2027 ditetapkan menjadi langkah penting agar anggaran benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan.
Pemerintah Kabupaten Garut tidak cukup hanya berbicara tentang pembangunan dan peningkatan kesejahteraan. Keberpihakan terhadap rakyat harus terlihat dalam kebijakan anggaran, termasuk memastikan masyarakat miskin, lansia, keluarga rentan, dan korban bencana mendapatkan akses terhadap hunian yang aman dan layak.
Harapannya, Bupati Garut dapat mewujudkan APBD Tahun Anggaran 2027 yang lebih berkeadilan, transparan, dan berpihak kepada kebutuhan masyarakat. Sebab, rumah bukan sekadar bangunan, melainkan tempat rakyat berlindung dan mempertahankan kehidupan. Jangan sampai masyarakat harus menunggu rumahnya ambruk terlebih dahulu untuk mendapatkan perhatian pemerintah.
