Ruangrakyatgarut.id 18 November 2026 -Kepemimpinan baru Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Jawa Barat di bawah nahkoda H. Yudi Nugraha Lasminingrat dihadapkan pada peluang besar untuk memperkuat ekonomi kerakyatan. Salah satunya melalui keterlibatan pedagang pasar tradisional dalam rantai pasok Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Momentum tersebut mengemuka setelah Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, menghadiri pelantikan pengurus APPSI DPW Jawa Barat di Bandung, Selasa (17/11/2026). Dalam kesempatan itu, BGN menyampaikan rencana menggandeng pedagang pasar tradisional, petani, dan peternak sebagai pemasok resmi kebutuhan bahan baku MBG.
Langkah tersebut menjadi peluang strategis bagi pedagang pasar tradisional untuk mendapatkan akses pasar yang lebih luas. Selama ini, pasar rakyat menjadi salah satu pusat distribusi kebutuhan pangan masyarakat, mulai dari sayuran, buah-buahan, daging hingga ikan.
BGN menyiapkan aplikasi pembelian daring bernama Loka MBG sebagai sarana menghimpun para pemasok bahan baku. Pedagang yang memenuhi persyaratan akan masuk dalam kategori verified seller atau penjual terverifikasi untuk menjadi bagian dari jaringan pemasok resmi BGN.
Proses verifikasi mencakup kejelasan identitas dan profil pedagang, lokasi pasar, jenis komoditas, serta kemampuan menjamin mutu, kualitas dan kuantitas barang yang dipasok. Skema ini diharapkan menciptakan sistem pengadaan yang lebih terorganisasi dan dapat dipertanggungjawabkan.
Bagi kepengurusan APPSI Jawa Barat di bawah H. Yudi Nugraha Lasminingrat, peluang tersebut menjadi pekerjaan penting untuk memastikan pedagang pasar tidak hanya menjadi penonton dalam pelaksanaan program strategis pemerintah, tetapi ikut menikmati manfaat ekonominya.
APPSI diharapkan mampu melakukan konsolidasi hingga tingkat kabupaten dan kota, mendata pedagang potensial, mengidentifikasi komoditas unggulan, serta membantu anggotanya memenuhi persyaratan sebagai pemasok kebutuhan MBG.
Kepala BGN Sudaryono juga menegaskan komitmennya untuk memperhatikan perjuangan APPSI dan pedagang pasar tradisional. Ia mengakui perjalanan politiknya bermula dari organisasi tersebut dan menyebut dukungan Jawa Barat memiliki peran penting dalam perjalanan kepemimpinannya di APPSI.
Menurut Sudaryono, APPSI selama ini turut berperan dalam memperjuangkan dan mengadvokasi pedagang pasar tradisional, termasuk menghadapi persoalan hukum hingga ancaman penggusuran pasar. Komitmen tersebut menjadi sinyal penting bagi penguatan posisi organisasi dalam memperjuangkan kepentingan anggotanya.
Namun, peluang masuk dalam rantai pasok MBG juga harus dibarengi pengawasan yang transparan. Jangan sampai program yang memiliki anggaran besar justru hanya menguntungkan segelintir pemasok bermodal kuat, sementara pedagang kecil yang menjadi tulang punggung pasar tradisional kembali tersisih.
Karena itu, kepengurusan APPSI Jawa Barat perlu memastikan akses pemasok terbuka secara adil, proses verifikasi tidak diskriminatif, pembayaran berjalan tepat waktu, serta tidak ada praktik monopoli dalam distribusi bahan pangan untuk kebutuhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Kepemimpinan H. Yudi Nugraha Lasminingrat kini memiliki momentum untuk membuktikan bahwa APPSI bukan sekadar organisasi yang menaungi pedagang, melainkan kekuatan ekonomi rakyat yang mampu membangun kemitraan strategis dengan pemerintah tanpa kehilangan keberpihakan kepada pedagang kecil.
Pada akhirnya, keberhasilan program MBG tidak cukup hanya diukur dari jumlah makanan yang tersalurkan kepada penerima manfaat. Program ini juga harus mampu menggerakkan ekonomi lokal, membuka kesempatan usaha, dan meningkatkan kesejahteraan pedagang pasar tradisional, petani serta peternak. Jangan sampai rakyat hanya menjadi penerima manfaat MBG, sementara keuntungan ekonomi justru dinikmati oleh kelompok pemasok tertentu.
