Ruangrakyatgarut.id 18 November 2026 -Konsolidasi internal Partai Demokrat Kabupaten Garut menjelang Pemilu 2029 mulai memperlihatkan dinamika politik. H. Aman Nurjaman dikabarkan memperoleh dukungan dari 42 Dewan Pimpinan Anak Cabang (DPAC) untuk kembali mencalonkan diri sebagai Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Garut.
Dukungan tersebut menjadi modal politik penting bagi Aman Nurjaman untuk kembali memimpin partai berlambang mercy di Kabupaten Garut. Namun, dukungan di tingkat daerah bukan satu-satunya penentu. Keputusan akhir tetap harus mengikuti mekanisme organisasi dan proses penetapan di tingkat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat.
Menariknya, di balik besarnya dukungan tersebut, muncul pengakuan dari salah seorang pengurus Partai Demokrat yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan. Ia mengungkapkan bahwa dukungan yang diberikan kepada Aman Nurjaman salah satunya karena belum terlihat adanya kader lain yang maju dalam pencalonan ketua.
“Ya, saya memberikan dukungan karena saya menganggap tidak ada lagi nama yang maju. Kalau ada nama lain yang visinya lebih baik demi kebaikan partai, ya ada kemungkinan dukungan juga akan terbagi,” ujarnya sambil tersenyum.
Pernyataan tersebut menyisakan pertanyaan mengenai sejauh mana kompetisi gagasan berlangsung dalam proses konsolidasi internal Demokrat Garut. Sebab, dukungan mayoritas memang penting, tetapi kualitas kepemimpinan seharusnya juga diuji melalui perbandingan visi, rekam jejak, dan kemampuan menghadirkan perubahan.
Di tengah persiapan menghadapi Pemilu 2029, persoalan terbesar Demokrat Garut bukan sekadar menentukan siapa yang akan menduduki kursi ketua. Partai ini juga harus berani melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penurunan perolehan suara pada Pemilu 2024 yang berdampak pada berkurangnya jumlah kursi legislatif.
Pengurus tersebut secara terbuka mengakui bahwa capaian Pemilu 2024 menjadi catatan serius yang harus dievaluasi oleh seluruh jajaran partai, mulai dari tingkat daerah hingga pusat.
“Harapan kami melalui konsolidasi hari ini adalah meraih suara sebanyak-banyaknya di tahun 2029. Jujur memang di tahun 2024 kami mengalami penurunan raihan suara yang sangat signifikan sehingga perolehan kursi menjadi sedikit. Ini juga harus dievaluasi oleh pimpinan Partai Demokrat dari daerah sampai ke pusat,” ungkapnya.
Pengakuan itu seharusnya tidak berhenti sebagai keluhan internal. Penurunan suara harus dijawab dengan evaluasi konkret. Apa penyebab melemahnya kepercayaan pemilih? Bagaimana kinerja mesin partai selama ini? Apakah kader di tingkat bawah mendapatkan pembinaan dan dukungan yang memadai?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting dijawab agar konsolidasi menjelang 2029 tidak hanya menjadi agenda formalitas organisasi, sementara persoalan mendasar justru dibiarkan berlarut-larut.
Sorotan lainnya datang dari persoalan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan organisasi. Pengurus tersebut berharap kepemimpinan Demokrat Garut ke depan lebih memperhatikan kader di tingkat bawah dan terbuka dalam menjalankan agenda partai.
“Intinya saya berharap ke depannya pimpinan partai di Garut lebih memperhatikan kami dan kader yang berada di tingkat bawah, lebih transparan dan akuntabel dalam mengurus roda partai. Minimal tahu bantuan keuangan yang diberikan pemerintah daerah dipakai untuk apa saja? Hanya itu harapan saya, biar Partai Demokrat lebih maju,” imbuhnya.
Pernyataan mengenai bantuan keuangan partai politik tersebut menjadi catatan yang patut diperhatikan. Sebab, bantuan keuangan partai yang bersumber dari APBD merupakan uang publik yang penggunaannya harus sesuai ketentuan, disertai laporan pertanggungjawaban, serta dapat diawasi sesuai peraturan perundang-undangan.
Kader partai semestinya tidak hanya menjadi ujung tombak ketika menghadapi pemilu, tetapi juga memiliki ruang untuk mengetahui arah kebijakan organisasi dan mendapatkan perhatian dalam proses penguatan struktur hingga tingkat paling bawah.
Dengan dukungan 42 DPAC, H. Aman Nurjaman memang memiliki posisi tawar politik yang kuat dalam proses pencalonan. Namun, tantangan sesungguhnya justru terletak pada kemampuannya menjawab berbagai pekerjaan rumah Demokrat Garut: penurunan suara, penguatan kaderisasi, pemerataan perhatian, serta transparansi pengelolaan organisasi.
DPP Partai Demokrat juga diharapkan tidak hanya melihat besarnya dukungan sebagai ukuran utama. Kapasitas, integritas, rekam jejak, dan kemampuan melakukan pembenahan harus menjadi pertimbangan penting dalam menentukan kepemimpinan Demokrat Garut ke depan.
Sebab, 42 DPAC mungkin bisa mengantarkan seseorang menuju kursi ketua, tetapi hanya kerja nyata, keterbukaan, dan keberpihakan kepada kader serta masyarakat yang mampu mengembalikan kepercayaan politik. Jangan sampai konsolidasi hanya sibuk menentukan siapa yang berkuasa, sementara evaluasi atas kemunduran partai justru kehilangan arah.
