Ruangrakyatgarut.id 23 Mei 2026 – Polemik pengangkatan kembali Koordinator Wilayah (Korwil) Pendidikan di Kabupaten Garut kini menjadi sorotan serius publik. Di tengah minimnya transparansi, mencuat dugaan adanya “mahar jabatan” hingga Rp25 juta untuk setiap posisi korwil. Jika dugaan tersebut benar terjadi, kondisi itu dinilai mencerminkan rusaknya tata kelola pendidikan di lingkungan birokrasi.
Sejumlah pengamat dan elemen masyarakat mendesak agar Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Garut segera dilakukan evaluasi menyeluruh guna menjawab keresahan publik yang semakin meluas.
Presidium RRG, Eldy Supriadi, menilai persoalan ini bukan lagi isu biasa, melainkan sudah menjadi alarm keras bagi kepemimpinan daerah. Ia meminta Bupati Garut tidak bersikap pasif dan segera mengambil langkah konkret, mulai dari evaluasi tingkat kepala seksi (kasi), kepala bidang (kabid), hingga kepala dinas (kadis).
“Ini bukan sekadar isu. Ini sudah masuk kategori darurat integritas. Kalau benar ada transaksi jabatan, maka ini penghinaan terhadap dunia pendidikan,” tegas Eldy.
Menurutnya, proses pengangkatan korwil yang berlangsung tanpa keterbukaan publik justru memperkuat kecurigaan masyarakat. Tidak adanya penjelasan resmi secara komprehensif dinilai membuka ruang spekulasi, termasuk dugaan praktik pungutan yang mencederai etika birokrasi.
Eldy menegaskan bahwa jabatan korwil memiliki peran strategis dalam menjaga dan mengawal mutu pendidikan di tingkat wilayah. Karena itu, posisi tersebut harus diisi oleh figur yang memiliki integritas dan kapasitas, bukan hasil transaksi kepentingan.
“Kalau jabatan bisa dibeli, maka yang dikorbankan adalah kualitas pendidikan. Ini berbahaya dan tidak bisa ditoleransi,” ujarnya.
Ia juga mendesak agar dilakukan audit terbuka dan menyeluruh terhadap proses pengangkatan korwil. Bahkan, apabila ditemukan indikasi pelanggaran, aparat penegak hukum diminta segera turun tangan melakukan penyelidikan.
“Jangan tunggu gaduh makin besar. Kalau ada indikasi pelanggaran, harus diusut. Jangan ada pembiaran,” katanya.
Lebih lanjut, Eldy mengingatkan bahwa sikap diam pemerintah hanya akan memperburuk situasi. Ketika publik tidak mendapatkan kejelasan, maka ketidakpercayaan terhadap pemerintah akan terus tumbuh dan berpotensi merusak legitimasi kebijakan daerah.
“Bupati harus bersikap. Evaluasi total harus dilakukan. Kalau tidak, publik akan menilai ada yang disembunyikan,” tandasnya.
Polemik ini menjadi ujian serius bagi komitmen Pemerintah Kabupaten Garut dalam menjaga integritas sektor pendidikan. Transparansi dan akuntabilitas dinilai bukan lagi pilihan, melainkan sebuah keharusan.
Jika tidak ada langkah tegas dalam waktu dekat, isu tersebut dikhawatirkan berkembang menjadi krisis kepercayaan yang lebih luas, tidak hanya terhadap kebijakan pendidikan, tetapi juga terhadap kepemimpinan daerah secara keseluruhan. (Red)
About the Author
