Ruangrakyatgarut.id 26 Juni 2026 – Kondisi rumah tidak layak huni yang nyaris ambruk dan membahayakan keselamatan penghuninya kembali menjadi sorotan publik. Bangunan berdinding bilik bambu yang sudah lapuk, miring, dan sebagian atapnya ambruk menjadi gambaran nyata masih adanya persoalan sosial yang belum tertangani secara optimal di Kabupaten Garut.
Presidium Ruang Rakyat Garut (RRG), Eldy Supardi, melontarkan kritik keras kepada Pemerintah Kabupaten Garut yang dinilai belum maksimal dalam melakukan pendataan, pengawasan, serta penanganan terhadap warga yang hidup dalam kondisi memprihatinkan.
Menurut Eldy, pemerintah tidak boleh menunggu suatu persoalan menjadi viral di media sosial atau ramai diberitakan media massa sebelum mengambil langkah konkret.
“Jangan sampai pemerintah hanya bergerak ketika persoalan sudah viral. Fungsi pemerintah itu hadir sebelum musibah terjadi, bukan setelah mendapat sorotan publik. Rumah seperti ini jelas sudah lama dalam kondisi memprihatinkan dan membahayakan penghuninya. Pertanyaannya, ke mana fungsi pengawasan dan pendataan yang selama ini dilakukan?” tegas Eldy.
Ia menilai masih banyak laporan masyarakat yang disampaikan melalui RT, RW, kader sosial, hingga pemerintah desa yang belum mendapatkan tindak lanjut secara cepat dari instansi terkait. Akibatnya, warga miskin terpaksa bertahan hidup di rumah-rumah yang tidak layak dan berisiko roboh sewaktu-waktu.
Menurutnya, persoalan rumah tidak layak huni bukan sekadar masalah infrastruktur, melainkan persoalan kemanusiaan yang harus menjadi prioritas utama pemerintah daerah.
“Ini bukan hanya soal rumah reyot, tetapi soal keselamatan warga. Jangan menunggu ada korban jiwa baru bergerak. Pemerintah harus membuka ruang seluas-luasnya untuk menampung aspirasi masyarakat dari tingkat RT, RW, desa hingga kecamatan agar setiap keluhan bisa segera ditindaklanjuti dan direalisasikan,” katanya.
Eldy juga menyoroti peran sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki kewenangan dalam penanganan persoalan sosial, seperti Dinas Sosial, Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim), serta Baznas Kabupaten Garut. Menurutnya, koordinasi dan respons cepat antarinstansi harus diperkuat agar masyarakat tidak terus-menerus menunggu bantuan ketika kondisi sudah semakin parah.
Lebih lanjut, Eldy mendesak Bupati Garut untuk segera membentuk Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) sebagai langkah strategis memperkuat kolaborasi dalam penanganan persoalan sosial dan kemanusiaan di Kabupaten Garut.
Menurutnya, keberadaan Forum TJSLP dapat menjadi jembatan antara pemerintah daerah dengan perusahaan, perbankan, BUMN, BUMD, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya dalam membantu masyarakat yang membutuhkan.
“Kami mendesak Bupati Garut segera membentuk Forum TJSLP. Jangan sampai potensi bantuan dari dunia usaha tidak terkelola dengan baik. Forum ini penting untuk memperkuat kolaborasi pendanaan bagi masyarakat miskin, pembangunan rumah tidak layak huni, bantuan pendidikan, kesehatan, dan program sosial lainnya,” ujarnya.
Eldy menambahkan, masih tingginya angka rumah tidak layak huni, kemiskinan, dan persoalan sosial lainnya merupakan tamparan keras bagi pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas program yang selama ini dijalankan.
“Masyarakat tidak membutuhkan pencitraan. Masyarakat membutuhkan solusi nyata. Pemerintah harus hadir lebih cepat, lebih responsif, dan lebih peduli terhadap kondisi rakyat kecil. Jangan sampai rakyat terus menunggu sementara rumah mereka semakin rapuh dan nyawa mereka terancam setiap hari,” pungkasnya.
Kondisi rumah yang nyaris roboh tersebut menjadi simbol masih adanya pekerjaan rumah besar yang harus segera dituntaskan oleh Pemerintah Kabupaten Garut. Kehadiran negara melalui kebijakan yang responsif, terukur, dan tepat sasaran menjadi harapan masyarakat agar keadilan sosial dan kesejahteraan dapat dirasakan oleh seluruh warga tanpa harus menunggu sebuah musibah atau viralnya sebuah persoalan. (Hilman)
About the Author
