Ruangrakyatgarut.id 16 Agustus 2026 — Kabupaten Garut dinilai membutuhkan keberanian untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap arah kebijakan pemerintah daerah. Setelah lebih dari satu tahun pemerintahan Bupati Abdusy Syakur Amin dan Wakil Bupati Putri Karlina, masyarakat dinilai berhak mempertanyakan sejauh mana visi “Garut Hebat dan Berkelanjutan” benar-benar diterjemahkan menjadi perubahan nyata.
“Saatnya Evaluasi Total Tata Kelola, Kemiskinan Ekstrem, Infrastruktur, Kesehatan, Pendidikan dan Tindak Lanjut BPK”
Pernyataan tersebut disampaikan Jajang Saepuloh, S.IP., M.Si., Ketua Demisioner GMNI Garut sekaligus akademisi dan pengamat kebijakan publik, sebagai bentuk kontrol sosial serta kepedulian terhadap masa depan tata kelola pemerintahan Kabupaten Garut.
Menurut Jajang, kritik terhadap pemerintah bukan merupakan bentuk permusuhan. Sebaliknya, kritik merupakan bagian dari demokrasi dan tanggung jawab masyarakat untuk memastikan kekuasaan tetap berjalan pada jalur kepentingan publik.
“Kami tidak sedang mencari-cari kesalahan pemerintah. Kami sedang mempertanyakan apakah kebijakan yang dibuat hari ini benar-benar menjawab persoalan rakyat Garut. Jangan sampai Garut Hebat hanya hebat dalam dokumen perencanaan, tetapi masyarakat masih berhadapan dengan kemiskinan, infrastruktur yang belum merata, pelayanan kesehatan, pendidikan yang belum optimal dan persoalan tata kelola pemerintahan,” tegas Jajang.
Ia menilai visi dan misi pembangunan daerah tidak boleh berhenti sebagai slogan maupun dokumen perencanaan.
Pemerintah Kabupaten Garut telah menetapkan sejumlah misi pembangunan 2025–2029, antara lain penguatan penanggulangan kemiskinan, tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, pelayanan publik yang inklusif, serta pemerataan kualitas infrastruktur dan pembangunan kawasan perdesaan.
Namun, menurut Jajang, seluruh target tersebut harus diuji melalui capaian nyata di lapangan.
“Visi-misi harus diuji di lapangan. Ukurannya sederhana: apakah rakyat miskin semakin berkurang, apakah jalan semakin baik, apakah pelayanan kesehatan semakin mudah, apakah pelayanan publik semakin cepat, dan apakah kesenjangan antara wilayah perkotaan dengan desa semakin kecil?”
8 TUNTUTAN DAN AGENDA EVALUASI UNTUK BUPATI GARUT
1. Evaluasi Total Program dan Kebijakan Syakur–Putri
Jajang mendesak Bupati Garut melakukan evaluasi terbuka terhadap seluruh program prioritas sejak awal masa pemerintahan Syakur–Putri.
Menurutnya, setiap program harus diuji berdasarkan tiga indikator utama, yakni target, anggaran, dan manfaat langsung kepada masyarakat.
Evaluasi tersebut penting untuk memastikan anggaran daerah benar-benar menghasilkan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
2. Jadikan Kemiskinan Ekstrem sebagai Emergency Policy
Persoalan kemiskinan ekstrem, kata Jajang, harus ditempatkan sebagai agenda darurat pembangunan.
Penanganannya tidak cukup hanya melalui bantuan sosial, tetapi harus dilakukan secara terpadu melalui pemberdayaan ekonomi, penciptaan lapangan pekerjaan, pendidikan, kesehatan, perumahan, serta penguatan ekonomi desa.
“Kemiskinan ekstrem harus ditangani secara terintegrasi. Jangan hanya memberikan bantuan, tetapi masyarakat harus didorong agar memiliki kemampuan ekonomi untuk keluar dari kemiskinan secara berkelanjutan.”
3. Percepat Pembangunan dan Pemerataan Infrastruktur
Jajang juga mendesak pemerintah daerah mempercepat pembangunan dan pemerataan infrastruktur, terutama jalan, jembatan, irigasi, air bersih, sanitasi dan infrastruktur desa.
Menurutnya, penentuan prioritas pembangunan harus dilakukan secara objektif berdasarkan tingkat kerusakan, jumlah masyarakat terdampak, nilai manfaat ekonomi serta aspek pemerataan antarwilayah.
Infrastruktur, lanjutnya, tidak boleh hanya terkonsentrasi di kawasan tertentu, sementara masyarakat di wilayah perdesaan masih menghadapi persoalan akses dasar.
4. Reformasi Pelayanan Kesehatan hingga Tingkat Desa
Pelayanan kesehatan, kata Jajang, tidak boleh hanya baik di pusat kota.
Pemerintah harus mengevaluasi pemerataan tenaga kesehatan, fasilitas Puskesmas, ketersediaan obat, layanan ibu dan anak, ambulans, sistem rujukan hingga akses masyarakat di wilayah terpencil.
“Masyarakat Garut di pelosok memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak. Negara tidak boleh kalah hanya karena persoalan jarak geografis.”
Ia menilai kualitas hidup masyarakat dan pelayanan publik yang inklusif harus benar-benar diwujudkan sampai tingkat desa.
5. Buka Transparansi Progres Tindak Lanjut Rekomendasi BPK
Jajang meminta Pemerintah Kabupaten Garut dan seluruh perangkat daerah tidak berhenti pada pencapaian opini pemeriksaan.
Menurutnya, opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP harus dipahami sesuai konteksnya sebagai opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan.
“WTP adalah opini atas kewajaran laporan keuangan, bukan cek kosong untuk mengatakan bahwa semua persoalan pemerintahan sudah selesai. Setiap rekomendasi pemeriksaan harus ditindaklanjuti secara serius.”
Karena itu, ia meminta pemerintah membuka kepada publik perkembangan tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan secara transparan dan terukur.
6. Perkuat Merit System dan Profesionalisme Birokrasi
Reformasi birokrasi juga harus menjadi agenda nyata pemerintahan Syakur–Putri.
Jajang menegaskan bahwa penempatan pejabat dan aparatur harus didasarkan pada kompetensi, integritas, kinerja, rekam jejak dan kebutuhan organisasi, bukan kedekatan politik maupun kepentingan kelompok.
“Kalau ada kepala perangkat daerah yang tidak mampu menerjemahkan visi-misi menjadi kinerja nyata, jangan dipertahankan hanya karena alasan kenyamanan birokrasi. Pemerintahan membutuhkan orang yang bekerja, bukan sekadar menduduki jabatan.”
Menurutnya, birokrasi profesional merupakan salah satu kunci agar kebijakan pemerintah dapat diterjemahkan menjadi pelayanan dan pembangunan yang dirasakan masyarakat.
7. Evaluasi Kualitas Pendidikan dan Pembangunan SDM
Sektor pendidikan juga menjadi perhatian serius.
Jajang mengingatkan agar pembangunan pendidikan tidak berhenti pada pembangunan gedung dan serapan anggaran.
“Jangan sampai pembangunan pendidikan berhenti pada pembangunan gedung dan serapan anggaran.”
Karena itu, Pemkab Garut dinilai perlu menyusun target pembangunan sumber daya manusia yang terukur untuk lima tahun, lengkap dengan indikator kualitas pendidikan, kualitas guru, kondisi sekolah, kompetensi lulusan, angka putus sekolah, pengangguran muda dan keterhubungan lulusan dengan dunia kerja.
8. Bentuk Forum Evaluasi Publik Garut Hebat
Tuntutan terakhir adalah pembentukan Forum Evaluasi Publik Garut Hebat.
Forum tersebut diusulkan melibatkan akademisi, mahasiswa, organisasi masyarakat, pers, tokoh masyarakat, pelaku usaha, organisasi profesi serta kelompok masyarakat desa.
Jajang menilai evaluasi terhadap pemerintahan harus dilakukan secara berkala dan hasilnya diumumkan kepada publik.
“Masyarakat harus diberikan ruang untuk melihat sejauh mana visi Garut Hebat diterjemahkan menjadi kebijakan dan hasil pembangunan.”
BUPATI HARUS BERANI MENGEVALUASI DIRI
Menurut Jajang, pemerintahan yang kuat bukanlah pemerintahan yang alergi terhadap kritik.
Pemerintahan yang kuat adalah pemerintahan yang mampu menerima kritik, membuka data, mengoreksi kebijakan dan memperbaiki kesalahan.
Ia meminta Bupati Abdusy Syakur Amin dan Wakil Bupati Putri Karlina berani melakukan evaluasi terhadap pemerintahannya sendiri.
“Kami meminta Bupati Syakur dan Wakil Bupati Putri berani melakukan evaluasi terhadap pemerintahannya sendiri. Jangan menunggu masyarakat marah baru pemerintah bergerak. Jangan menunggu persoalan menjadi krisis baru kebijakan diperbaiki.”
Jajang menegaskan, kritik tersebut bukan ditujukan untuk menjatuhkan pemerintahan Syakur–Putri.
Sebaliknya, kritik tersebut disebut sebagai bentuk dorongan agar pemerintahan saat ini mampu menjalankan mandat pembangunan dan menghasilkan perubahan yang benar-benar dirasakan masyarakat.
“Justru kami ingin pemerintahan ini berhasil. Karena kalau pemerintahan berhasil, yang menikmati keberhasilannya bukan Bupati, bukan partai, bukan kelompok tertentu, tetapi seluruh masyarakat Garut.”
GARUT MEMBUTUHKAN HASIL, BUKAN SEKADAR JANJI
Jajang menegaskan, visi “Terwujudnya Garut Hebat dan Berkelanjutan” harus dibuktikan melalui indikator yang dapat dilihat, diukur dan dirasakan masyarakat.
Delapan agenda evaluasi tersebut, menurutnya, merupakan bentuk peringatan sekaligus tawaran konstruktif kepada Pemerintah Kabupaten Garut untuk melakukan koreksi dan perbaikan kebijakan.
“Garut Hebat harus terbukti di jalan, di desa, di Puskesmas, di sekolah, di pasar, dan di rumah-rumah masyarakat miskin.”
Jajang Saepuloh, S.IP., M.Si., merupakan mantan Ketua BEM FISIP Uniga, Pemuda Pelopor Kabupaten Garut, Ketua Demisioner GMNI Garut, serta akademisi/pengamat kebijakan publik.
About the Author
