Ruangrakyatgarut.id 15 September 2026 — Wakil Ketua 234 SC DPC Kabupaten Garut, Ryan Multama Ranu Putra, menegaskan bahwa APBD tidak boleh dilihat sebatas persoalan teknis-administratif.
“APBD itu hilir, hulunya adalah political will. Karena itu, seorang kepala daerah tidak boleh berhenti pada soal menempatkan anggaran, menyusun nomenklatur, lalu menganggap semuanya selesai.”
Menurut Ryan, di balik setiap angka APBD terdapat pilihan politik dan keberpihakan seorang kepala daerah. Karena itu, masyarakat berhak mengetahui siapa yang sebenarnya menjadi prioritas pemerintah dan kepentingan siapa yang hendak diperjuangkan.
“Administrasi yang tertib itu kewajiban. Tapi keberpihakan adalah karakter kepemimpinan. Jangan sampai kita sibuk memperdebatkan judul program dan angka anggaran, tetapi lupa bertanya: political will-nya untuk siapa?”
Ia menilai seorang Bupati memiliki pertanggungjawaban etis, bukan hanya administratif. Setiap kebijakan anggaran harus mampu dikomunikasikan kepada publik: mengapa anggaran diarahkan ke sana, persoalan apa yang hendak diselesaikan, dan manfaatnya dirasakan oleh siapa.
“Keberpihakan itu harus terlihat dan terkomunikasikan. Kalau pemerintah mengaku berpihak kepada rakyat, maka keberpihakan itu harus terbaca jelas dalam kebijakan dan struktur anggarannya.”
Karena itu, Ryan mengajak seluruh elemen masyarakat Garut untuk tidak hanya membedah APBD dari sisi angka, tetapi juga membongkar political will di balik angka-angka tersebut.
“Kita jangan hanya bertanya APBD-nya berapa. Kita harus bertanya: cara berpikir apa yang melahirkan APBD itu, siapa yang diprioritaskan, dan Garut sebenarnya sedang dibawa ke arah mana?”
“Karena APBD adalah hilir. Political will adalah hulunya. Dan rakyat berhak menguji keduanya.”
About the Author
