Ruangrakyatgarut.id – Ratusan relawan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tergabung dalam Aliansi Relawan MBG Kabupaten Garut menggelar aksi penyampaian aspirasi di depan Gedung DPRD Kabupaten Garut, Senin (6/7/2026). Dalam aksi tersebut, mereka menyampaikan delapan poin tuntutan kepada pemerintah terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.
Para relawan menegaskan tetap mendukung penuh program strategis Presiden. Namun, mereka meminta adanya perbaikan tata kelola, kepastian hukum, perlindungan bagi relawan dan mitra pelaksana, serta evaluasi terhadap berbagai kebijakan yang dinilai menimbulkan ketidakpastian dalam pelaksanaan program.
Perwakilan Aliansi Relawan MBG Kabupaten Garut, Rian Muntamar, mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk kepedulian para relawan terhadap keberlangsungan program yang dinilai telah memberikan manfaat besar bagi masyarakat.
“Ini adalah aksi yang dilakukan oleh para relawan MBG se-Kabupaten Garut. Berdasarkan data yang kami himpun, ada sekitar 200 dapur yang terlibat, meskipun jumlah perwakilan yang hadir bervariasi,” ujar Rian.
Menurutnya, berbagai kebijakan terkait Program MBG merupakan kewenangan pemerintah pusat. Karena itu, pihaknya berharap Pemerintah Kabupaten Garut dan DPRD Kabupaten Garut dapat meneruskan seluruh aspirasi relawan kepada pemerintah pusat sebagai pengambil kebijakan.
Rian menjelaskan, Program MBG telah memberikan dampak ekonomi yang signifikan di Kabupaten Garut. Saat ini terdapat sekitar 460 dapur MBG yang melibatkan sekitar 6.000 tenaga kerja, mulai dari tenaga dapur, pemasok bahan pangan, hingga pelaku UMKM.
“Yang ingin kami tunjukkan kepada pemerintah daerah adalah betapa besarnya lapangan pekerjaan yang dihasilkan dari program ini. Kalau program ini berhenti, bisa dibayangkan berapa banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan,” katanya.
Selain menyerap tenaga kerja, program tersebut juga dinilai mampu meningkatkan permintaan hasil pertanian, peternakan, serta produk UMKM lokal sehingga mendorong perputaran ekonomi daerah.
Meski demikian, Rian mengungkapkan masih terdapat sejumlah persoalan yang menimbulkan ketidakpastian bagi para relawan, di antaranya isu penutupan dan penggabungan dapur MBG, serta moratorium pembangunan dapur yang sebelumnya telah berjalan berdasarkan arahan Badan Gizi Nasional (BGN).
“Kami ingin mendapatkan kejelasan dari Badan Gizi Nasional mengenai isu penutupan beberapa dapur, penggabungan dapur, serta moratorium pembangunan dapur yang dihentikan akibat kebijakan dari pusat. Padahal pembangunan tersebut sebelumnya merupakan instruksi dari BGN sendiri,” ujarnya.
Ia menilai penghentian pembangunan secara sepihak telah merugikan berbagai pihak yang telah mengeluarkan investasi untuk membangun fasilitas pendukung program.
Meski demikian, Rian menegaskan pihaknya tetap mendukung langkah pemerintah apabila melakukan evaluasi dan pembenahan di tubuh Badan Gizi Nasional.
“Kami mendukung proses bersih-bersih di tubuh BGN. Namun kami berharap relawan dan masyarakat tidak menjadi korban dari kebijakan ataupun tindakan yang bukan kami lakukan. Yang kami inginkan adalah program ini diperbaiki dan dapat terus berjalan,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Aliansi Relawan MBG Kabupaten Garut juga membacakan pernyataan sikap yang berisi delapan tuntutan kepada pemerintah.
Mereka menilai Program Makan Bergizi Gratis telah memberikan manfaat nyata, mulai dari membuka lapangan pekerjaan bagi ibu rumah tangga dan pemuda yang sebelumnya menganggur hingga meningkatkan perekonomian daerah melalui keterlibatan petani, peternak, pedagang pasar, dan pelaku UMKM.
Adapun delapan tuntutan yang disampaikan meliputi:
- Meminta pemerintah bersama DPR segera menyusun Undang-Undang yang secara khusus mengatur Program Makan Bergizi Gratis agar memiliki kepastian hukum dan tidak hanya bergantung pada surat edaran atau instruksi internal.
- Mendukung langkah Presiden melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Badan Gizi Nasional, termasuk menindak oknum yang terbukti menyalahgunakan kewenangan atau mengambil kebijakan yang merugikan masyarakat.
- Meminta adanya kepastian status, hak, perlindungan, serta pembayaran insentif yang layak dan tepat waktu bagi seluruh relawan MBG.
- Mendesak pemerintah memenuhi seluruh hak mitra sesuai Perjanjian Kerja Sama (PKS) agar operasional dapur MBG tetap berjalan dan tidak berdampak pada ribuan relawan.
- Meminta pemerintah mencabut moratorium pembukaan dapur MBG karena dinilai menghambat penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi masyarakat.
- Mendorong keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis sebagai program strategis nasional yang memberikan manfaat luas bagi masyarakat.
- Menyatakan dukungan terhadap program strategis Presiden lainnya, seperti Koperasi Desa Merah Putih dan Sekolah Rakyat, yang dinilai mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- Meminta Badan Gizi Nasional melibatkan seluruh unsur ekosistem MBG, mulai dari relawan, mitra, pelaku UMKM, petani, akademisi, ahli gizi, hingga pemerintah daerah dalam penyusunan kebijakan agar lebih partisipatif, adil, dan mudah diterapkan di lapangan.
Menutup pernyataan sikapnya, Aliansi Relawan MBG Kabupaten Garut menegaskan bahwa perjuangan mereka bukan untuk menolak Program Makan Bergizi Gratis, melainkan untuk memastikan program tersebut memiliki tata kelola yang baik, kepastian hukum, perlindungan bagi para pelaksana, serta mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Indonesia.
Melalui aksi tersebut, para relawan berharap Pemerintah Kabupaten Garut dan DPRD Kabupaten Garut dapat meneruskan seluruh aspirasi kepada pemerintah pusat sekaligus mendukung keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis demi menjaga lapangan pekerjaan dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Aliansi Relawan MBG Garut Sampaikan Delapan Tuntutan di Depan DPRD, Dukung Program Presiden namun Minta Perbaikan Tata Kelola
Garut – Ratusan relawan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tergabung dalam Aliansi Relawan MBG Kabupaten Garut menggelar aksi penyampaian aspirasi di depan Gedung DPRD Kabupaten Garut, Senin (6/7/2026). Dalam aksi tersebut, mereka menyampaikan delapan poin tuntutan kepada pemerintah terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.
Para relawan menegaskan tetap mendukung penuh program strategis Presiden. Namun, mereka meminta adanya perbaikan tata kelola, kepastian hukum, perlindungan bagi relawan dan mitra pelaksana, serta evaluasi terhadap berbagai kebijakan yang dinilai menimbulkan ketidakpastian dalam pelaksanaan program.
Perwakilan Aliansi Relawan MBG Kabupaten Garut, Rian Muntamar, mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk kepedulian para relawan terhadap keberlangsungan program yang dinilai telah memberikan manfaat besar bagi masyarakat.
“Ini adalah aksi yang dilakukan oleh para relawan MBG se-Kabupaten Garut. Berdasarkan data yang kami himpun, ada sekitar 200 dapur yang terlibat, meskipun jumlah perwakilan yang hadir bervariasi,” ujar Rian.
Menurutnya, berbagai kebijakan terkait Program MBG merupakan kewenangan pemerintah pusat. Karena itu, pihaknya berharap Pemerintah Kabupaten Garut dan DPRD Kabupaten Garut dapat meneruskan seluruh aspirasi relawan kepada pemerintah pusat sebagai pengambil kebijakan.
Rian menjelaskan, Program MBG telah memberikan dampak ekonomi yang signifikan di Kabupaten Garut. Saat ini terdapat sekitar 460 dapur MBG yang melibatkan sekitar 6.000 tenaga kerja, mulai dari tenaga dapur, pemasok bahan pangan, hingga pelaku UMKM.
“Yang ingin kami tunjukkan kepada pemerintah daerah adalah betapa besarnya lapangan pekerjaan yang dihasilkan dari program ini. Kalau program ini berhenti, bisa dibayangkan berapa banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan,” katanya.
Selain menyerap tenaga kerja, program tersebut juga dinilai mampu meningkatkan permintaan hasil pertanian, peternakan, serta produk UMKM lokal sehingga mendorong perputaran ekonomi daerah.
Meski demikian, Rian mengungkapkan masih terdapat sejumlah persoalan yang menimbulkan ketidakpastian bagi para relawan, di antaranya isu penutupan dan penggabungan dapur MBG, serta moratorium pembangunan dapur yang sebelumnya telah berjalan berdasarkan arahan Badan Gizi Nasional (BGN).
“Kami ingin mendapatkan kejelasan dari Badan Gizi Nasional mengenai isu penutupan beberapa dapur, penggabungan dapur, serta moratorium pembangunan dapur yang dihentikan akibat kebijakan dari pusat. Padahal pembangunan tersebut sebelumnya merupakan instruksi dari BGN sendiri,” ujarnya.
Ia menilai penghentian pembangunan secara sepihak telah merugikan berbagai pihak yang telah mengeluarkan investasi untuk membangun fasilitas pendukung program.
Meski demikian, Rian menegaskan pihaknya tetap mendukung langkah pemerintah apabila melakukan evaluasi dan pembenahan di tubuh Badan Gizi Nasional.
“Kami mendukung proses bersih-bersih di tubuh BGN. Namun kami berharap relawan dan masyarakat tidak menjadi korban dari kebijakan ataupun tindakan yang bukan kami lakukan. Yang kami inginkan adalah program ini diperbaiki dan dapat terus berjalan,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Aliansi Relawan MBG Kabupaten Garut juga membacakan pernyataan sikap yang berisi delapan tuntutan kepada pemerintah.
Mereka menilai Program Makan Bergizi Gratis telah memberikan manfaat nyata, mulai dari membuka lapangan pekerjaan bagi ibu rumah tangga dan pemuda yang sebelumnya menganggur hingga meningkatkan perekonomian daerah melalui keterlibatan petani, peternak, pedagang pasar, dan pelaku UMKM.
Adapun delapan tuntutan yang disampaikan meliputi:
- Meminta pemerintah bersama DPR segera menyusun Undang-Undang yang secara khusus mengatur Program Makan Bergizi Gratis agar memiliki kepastian hukum dan tidak hanya bergantung pada surat edaran atau instruksi internal.
- Mendukung langkah Presiden melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Badan Gizi Nasional, termasuk menindak oknum yang terbukti menyalahgunakan kewenangan atau mengambil kebijakan yang merugikan masyarakat.
- Meminta adanya kepastian status, hak, perlindungan, serta pembayaran insentif yang layak dan tepat waktu bagi seluruh relawan MBG.
- Mendesak pemerintah memenuhi seluruh hak mitra sesuai Perjanjian Kerja Sama (PKS) agar operasional dapur MBG tetap berjalan dan tidak berdampak pada ribuan relawan.
- Meminta pemerintah mencabut moratorium pembukaan dapur MBG karena dinilai menghambat penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi masyarakat.
- Mendorong keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis sebagai program strategis nasional yang memberikan manfaat luas bagi masyarakat.
- Menyatakan dukungan terhadap program strategis Presiden lainnya, seperti Koperasi Desa Merah Putih dan Sekolah Rakyat, yang dinilai mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- Meminta Badan Gizi Nasional melibatkan seluruh unsur ekosistem MBG, mulai dari relawan, mitra, pelaku UMKM, petani, akademisi, ahli gizi, hingga pemerintah daerah dalam penyusunan kebijakan agar lebih partisipatif, adil, dan mudah diterapkan di lapangan.
Menutup pernyataan sikapnya, Aliansi Relawan MBG Kabupaten Garut menegaskan bahwa perjuangan mereka bukan untuk menolak Program Makan Bergizi Gratis, melainkan untuk memastikan program tersebut memiliki tata kelola yang baik, kepastian hukum, perlindungan bagi para pelaksana, serta mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Indonesia.
Melalui aksi tersebut, para relawan berharap Pemerintah Kabupaten Garut dan DPRD Kabupaten Garut dapat meneruskan seluruh aspirasi kepada pemerintah pusat sekaligus mendukung keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis demi menjaga lapangan pekerjaan dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. (Hilman)
About the Author
