Ruangrakyatgarut.id 08 Juni 2026 – Pemeriksaan sejumlah pejabat di lingkungan Sekretariat DPRD Garut oleh Polda Jawa Barat bukan sekadar kabar biasa. Ini alarm keras bagi publik bahwa ada persoalan serius dalam tata kelola anggaran yang tidak boleh disembunyikan.
Dugaan keterkaitan dengan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun anggaran 2024 semakin memperjelas bahwa masalah ini bukan isu kecil. Jika benar ada ketidaksesuaian dalam pengelolaan keuangan, maka ini menyangkut uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan secara terbuka.
Yang menjadi sorotan tajam, hingga kini DPRD Kabupaten Garut justru terkesan bungkam. Tidak ada penjelasan resmi, tidak ada klarifikasi terbuka. Sikap ini bukan hanya mencurigakan, tetapi juga mencederai kepercayaan publik.
Sekretariat DPRD seharusnya menjadi garda terdepan dalam menjaga integritas administrasi dan keuangan lembaga legislatif. Namun jika justru terseret dalam dugaan persoalan anggaran, maka ini adalah kegagalan serius dalam sistem pengawasan internal.
Polda Jawa Barat harus bertindak tegas dan transparan. Jangan sampai proses pemeriksaan ini hanya berhenti di klarifikasi tanpa kejelasan ujungnya. Publik menunggu, siapa yang bertanggung jawab dan sejauh mana kerugian yang mungkin ditimbulkan.
Lebih dari itu, tidak boleh ada upaya melindungi pihak-pihak tertentu. Penegakan hukum harus berdiri di atas prinsip keadilan, bukan kepentingan. Jika ada pelanggaran, siapapun yang terlibat harus diproses tanpa pandang jabatan.
Masyarakat Garut bukan penonton pasif. Mereka berhak tahu ke mana uang daerah digunakan dan bagaimana pengelolaannya. Transparansi bukan pilihan, melainkan kewajiban mutlak dalam pemerintahan yang sehat.
Kasus ini juga menjadi cermin buruk lemahnya pengawasan. Jika dugaan ini benar, maka perlu ada evaluasi total terhadap sistem pengelolaan anggaran di lingkungan DPRD, termasuk peran pengawasan internal yang patut dipertanyakan.
Jika dalam waktu dekat tidak ada penjelasan resmi, maka wajar jika publik menilai ada sesuatu yang sengaja ditutup-tutupi. Dan jika itu terjadi, krisis kepercayaan terhadap lembaga legislatif di Garut hanya tinggal menunggu waktu.
Ini bukan sekadar teka-teki. Ini ujian serius bagi komitmen transparansi, integritas, dan keberanian menegakkan kebenaran di Kabupaten Garut.
About the Author
