Ruangrakyatgarut.id KARAWANG, 6 April 2026 — Kawasan industri di Karawang berubah menjadi lautan massa pada Senin (6/4/2026). Ribuan Kepala Desa dan Perangkat Desa dari berbagai daerah di Jawa Barat turun ke jalan dalam aksi solidaritas besar bertajuk “Jiwa Korsa Desa”, yang dipusatkan di depan gerbang PT Pertiwi Lestari.
Aksi ini bukan sekadar demonstrasi biasa. Ia menjelma menjadi simbol perlawanan terhadap apa yang mereka sebut sebagai “arogansi modal” yang kian menekan posisi desa dalam pusaran investasi industri.
Gelombang massa ini dipicu oleh insiden di Desa Wanasari, Kecamatan Telukjambe Barat, yang diduga melibatkan tindakan represif oleh oknum satpam dan kelompok organisasi masyarakat binaan perusahaan terhadap perangkat desa. Peristiwa tersebut memantik kemarahan kolektif para kepala desa se-Jawa Barat.
Seruan Perlawanan dari Mobil Komando
Di atas mobil komando, H. Sukarya WK, Kepala Desa Wanasari sekaligus tokoh sentral dalam aksi, tampil dengan orasi yang menggugah emosi massa. Dengan suara lantang, ia menegaskan bahwa aksi ini bukan sekadar tuntutan, melainkan perjuangan menjaga martabat desa.
“Hari ini Karawang menjadi saksi. Kami tidak datang untuk meminta belas kasihan. Kami datang untuk menjemput kembali harga diri yang coba dirampas,” tegasnya di hadapan ribuan peserta aksi.
Ia juga menegaskan bahwa setiap bentuk kekerasan terhadap aparatur desa merupakan serangan terhadap seluruh desa di Jawa Barat.
“Jika satu aparatur desa terluka saat membela hak rakyat, maka seluruh kepala desa di Jawa Barat adalah korbannya. Ini luka kolektif yang tidak bisa dibiarkan,” lanjutnya.
Solidaritas Mengalir dari Berbagai Daerah
Aksi ini menunjukkan kuatnya solidaritas lintas wilayah. Dari Priangan Timur, rombongan kepala desa turut hadir, dipimpin oleh Ketua DPC APDESI Merah Putih Kabupaten Garut, H. Oban.
Meski tidak hadir secara langsung, Kepala Desa Sukalilah, Asep Haris, menyampaikan pesan keras melalui pernyataan tertulis yang dibacakan di tengah massa.
“Peristiwa di Wanasari adalah cermin rapuhnya perlindungan terhadap kami di garis depan pelayanan rakyat. Pemerintah Provinsi harus hadir. Jangan biarkan investor bertindak seolah menjadi penguasa di atas tanah kami,” demikian isi pernyataan tersebut.
Ultimatum untuk Pemerintah dan Investor
Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan tuntutan tegas kepada pemerintah dan para pelaku investasi. Mereka mendesak adanya perubahan mendasar dalam hubungan antara perusahaan dan pemerintah desa.
Para kepala desa menuntut agar desa diposisikan sebagai mitra strategis dalam setiap aktivitas investasi, bukan sekadar pelengkap administratif.
Nada ultimatum pun tak terhindarkan. Massa mengingatkan bahwa jika aspirasi mereka diabaikan, bukan tidak mungkin gelombang aksi yang lebih besar akan terjadi dan berpotensi mengganggu stabilitas kawasan industri.
“Jangan bangunkan macan tidur,” menjadi pesan penutup yang menggema di akhir aksi.
Aksi Berlangsung Kondusif, Ketegangan Masih Terasa
Meski berlangsung dalam pengawalan ketat aparat, aksi berjalan relatif kondusif tanpa bentrokan lanjutan. Namun, ketegangan simbolis tetap terasa kuat di antara massa aksi dan pihak perusahaan.
Kini, sorotan publik tertuju pada langkah Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Respons cepat dan tegas dinilai menjadi kunci untuk meredam potensi eskalasi konflik yang lebih luas di wilayah industri strategis tersebut.
Aksi ini menjadi penanda bahwa desa tidak lagi ingin diposisikan sebagai pihak yang lemah dalam arus besar investasi. Mereka menuntut pengakuan, perlindungan, dan kemitraan yang setara.
About the Author
