Ruangrakyatgarut.id 18 November 2026 -Rencana rotasi dan mutasi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut mulai mendapat perhatian masyarakat. Lukmannul Hakim, salah seorang warga Kecamatan Banjarwangi, meminta agar kebijakan pergeseran jabatan tidak hanya berorientasi pada penyegaran birokrasi, tetapi benar-benar mempertimbangkan rekam jejak kinerja, kompetensi, kebutuhan organisasi, serta kondisi riil di setiap wilayah.
Menurut Lukmannul Hakim, rotasi dan mutasi pejabat merupakan kewenangan kepala daerah. Namun, kewenangan tersebut harus dijalankan secara profesional, objektif, transparan, dan berorientasi pada kepentingan pelayanan publik, bukan sekadar pergantian personel dalam struktur pemerintahan. Terlebih, produk akhir kebijakan tersebut berupa Surat Keputusan (SK) yang memiliki konsekuensi terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan.
“Kami menyikapinya melalui surat permohonan pertimbangan terbuka. Ini merupakan bentuk penyampaian aspirasi masyarakat agar Bupati Garut mempertimbangkan secara matang setiap keputusan rotasi dan mutasi, khususnya yang berkaitan dengan kebutuhan pembangunan di daerah,” ungkap Lukmannul.
Ia secara khusus meminta Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, agar mempertimbangkan kembali rencana rotasi Camat Banjarwangi, mengingat saat ini terdapat pekerjaan strategis yang sedang berlangsung dan membutuhkan kesinambungan koordinasi di tingkat kecamatan.
Salah satu pertimbangan utama adalah pelaksanaan program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD) yang saat ini masih dalam tahap pengerjaan di wilayah Kecamatan Banjarwangi. Program tersebut dinilai membutuhkan pengawalan intensif, komunikasi lintas sektor, serta keterlibatan aktif pemerintah kecamatan.
Menurutnya, selama proses persiapan hingga pelaksanaan kegiatan IJD, Camat Banjarwangi telah mengambil peran dalam menjembatani aspirasi masyarakat dengan kementerian terkait sebagai pemilik program maupun pihak ketiga yang melaksanakan pekerjaan di lapangan.
Selain itu, camat juga dinilai berperan dalam membangun komunikasi antara masyarakat, pemerintah desa, dan pelaksana proyek. Koordinasi tersebut penting untuk menjaga kelancaran pekerjaan sekaligus meminimalkan potensi persoalan sosial selama pembangunan berlangsung.
Lukmannul menilai, pergantian camat di tengah berlangsungnya proyek berpotensi mengganggu kesinambungan komunikasi dan koordinasi yang selama ini telah terbangun. Terlebih, pembangunan infrastruktur tidak hanya membutuhkan anggaran dan pelaksana teknis, tetapi juga dukungan masyarakat serta pengawalan pemerintah di tingkat kewilayahan.
Ia menegaskan bahwa permintaannya bukan bentuk penolakan terhadap kebijakan rotasi dan mutasi. Sebaliknya, dirinya memahami bahwa penyegaran birokrasi merupakan bagian dari dinamika pemerintahan. Namun, kebijakan tersebut harus ditempatkan secara proporsional dengan memperhatikan momentum dan kebutuhan daerah.
Secara regulasi, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara menegaskan pentingnya sistem merit dalam manajemen ASN. Prinsip tersebut mengedepankan kualifikasi, kompetensi, potensi, kinerja, integritas, dan moralitas dalam pengelolaan aparatur negara. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur kewenangan kepala daerah dalam pengelolaan pemerintahan dan kepegawaian sesuai ketentuan perundang-undangan.
Bagi masyarakat Banjarwangi, keberhasilan pembangunan IJD bukan semata-mata persoalan selesainya pekerjaan fisik jalan. Lebih dari itu, pembangunan tersebut menyangkut aksesibilitas masyarakat, kelancaran mobilitas ekonomi, serta peningkatan konektivitas wilayah yang selama ini menjadi harapan warga.
Karena itu, Lukmannul Hakim berharap Bupati Garut tidak terburu-buru mengambil keputusan untuk mengganti Camat Banjarwangi sebelum program IJD selesai dilaksanakan. Jika memang rotasi harus dilakukan, ia meminta agar waktunya dipertimbangkan setelah pekerjaan tersebut tuntas sehingga tidak mengganggu proses pembangunan.
“Rotasi dan mutasi jabatan harus mempertimbangkan kinerja serta kebutuhan daerah. Jangan sampai kebijakan penyegaran birokrasi justru mengganggu program pembangunan yang sedang berjalan dan membutuhkan pengawalan bersama,” demikian penegasan Lukmannul Hakim.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan birokrasi bukan terletak pada seberapa sering pejabat diganti, melainkan sejauh mana pejabat mampu bekerja, menyelesaikan persoalan masyarakat, dan memastikan program pembangunan benar-benar memberikan manfaat.
Penyegaran birokrasi boleh dilakukan, tetapi jangan sampai kesinambungan pembangunan menjadi korban. Jabatan adalah amanah, sementara kepentingan masyarakat harus tetap menjadi prioritas utama.
