Ruangrakyatgarut.id 25 Mei 2026 — Anggota DPRD Kabupaten Garut Fraksi PKS, Muhammad Nur Jamaluddin menggelar kegiatan Reses Masa Sidang III di Villa Guntur Sari, Kabupaten Garut. Kegiatan tersebut menjadi ajang silaturahmi sekaligus menyerap berbagai aspirasi masyarakat, mulai dari persoalan pendidikan, tenaga honorer, kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi berbasis digital.
Dalam sambutannya, Muhammad Nur Jamaluddin menegaskan pentingnya sinergi strategis antara organisasi keummatan, khususnya Persatuan Ummat Islam (PUI), dengan pemerintah daerah dalam mewujudkan masyarakat Garut yang maju dan berakhlakul karimah.
“Sinergi strategis Persatuan Ummat Islam (PUI) dan pemerintah daerah sangat penting untuk mewujudkan masyarakat hebat dan berakhlakul karimah,” ujarnya di hadapan peserta reses.
Ia menilai pembangunan Kabupaten Garut tidak dapat berjalan sendiri tanpa keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Menurutnya, cita-cita “Garut Hebat” hanya bisa terwujud apabila seluruh komponen umat bergerak bersama dalam satu barisan dengan pemerintah daerah.
“Pembangunan Garut tidak bisa berjalan sendiri. ‘Garut Hebat’ hanya akan terwujud jika seluruh komponen umat, khususnya PUI, bergerak serentak bersama pemerintah,” katanya.
Muhammad Nur Jamaluddin juga mengajak masyarakat memperkuat persatuan dan menyatukan potensi demi mewujudkan Kabupaten Garut yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ia menekankan pentingnya keseimbangan antara pembangunan fisik dan nilai spiritual dalam pembangunan daerah.
“Pembangunan fisik tanpa ruh spiritual adalah kehampaan. Cita-cita spiritual tanpa kebijakan dan anggaran adalah angan-angan. Keduanya harus bersatu,” tegasnya.
Soroti Nasib Guru Honorer dan Kebijakan Nasional
Dalam sesi dialog bersama masyarakat, Muhammad Nur Jamaluddin turut menyoroti persoalan kesejahteraan guru honorer, baik yang berada di bawah Dinas Pendidikan maupun Kementerian Agama. Menurutnya, hingga saat ini masih banyak tenaga honorer yang belum memperoleh kepastian status maupun kesejahteraan yang layak.
Ia menjelaskan, berdasarkan data yang ada, jumlah tenaga pendidikan dan kesehatan di Kabupaten Garut mencapai lebih dari 15 ribu orang. Sementara kemampuan anggaran daerah masih sangat terbatas untuk memenuhi tuntutan peningkatan kesejahteraan para honorer.
“Kalau dihitung dengan kemampuan anggaran daerah saat ini tentu sangat berat. Misalnya satu juta rupiah saja dikalikan lebih dari 15 ribu tenaga honorer, dalam setahun sudah mencapai sekitar Rp180 miliar. Itu baru untuk tenaga pendidikan dan kesehatan,” ujarnya.
Ia juga menyoroti masih banyak tenaga honorer yang sudah terdata di Dapodik namun belum mendapatkan kepastian status dalam skema ASN maupun PPPK. Menurutnya, persoalan tersebut membutuhkan solusi dan regulasi nasional yang berpihak kepada tenaga honorer.
“Kebijakan pendidikan dan kesehatan ini tidak bisa hanya dibebankan kepada daerah. Harus ada solusi dan regulasi nasional yang berpihak kepada para honorer,” katanya.
Dorong Perlindungan Guru Ngaji dan BPJS Kesehatan
Selain persoalan tenaga honorer, Muhammad Nur Jamaluddin juga menyinggung program BPJS kesehatan masyarakat yang saat ini mengalami penyesuaian data akibat pembaruan dari DTKS menjadi DTSN. Kondisi tersebut, menurutnya, berdampak pada masyarakat yang sebelumnya aktif namun kini harus melakukan verifikasi ulang.
Di bidang keagamaan, dirinya mendorong peningkatan insentif bagi guru ngaji, ustaz, dan ustazah di Kabupaten Garut. Bahkan, pihaknya juga tengah memperjuangkan agar para guru ngaji mendapatkan fasilitas BPJS kesehatan.
“Kami ingin guru ngaji juga diperhatikan. Bukan hanya insentifnya, tetapi juga perlindungan kesehatannya melalui BPJS,” ungkapnya.
UMKM dan Digitalisasi Jadi Fokus Pemberdayaan
Dalam reses tersebut, Muhammad Nur Jamaluddin turut mendorong pengembangan ekonomi masyarakat berbasis produk lokal dan digitalisasi usaha. Ia menilai Kabupaten Garut memiliki potensi besar dalam meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pengembangan UMKM dan pemasaran digital.
Menurutnya, program pemberdayaan harus dimulai dari proses produksi, promosi hingga distribusi. Ia bahkan mendorong masyarakat untuk mulai memanfaatkan platform digital dan pemasaran online guna memperluas pasar produk lokal.
“Sekarang waktunya mulai digital. Produk masyarakat harus punya market test, dipromosikan melalui media sosial, dan didorong sampai bisa memiliki pasar yang jelas,” katanya.
Pada sesi serap aspirasi, sejumlah usulan juga disampaikan peserta reses, di antaranya kebutuhan kelengkapan sekretariat PUI Kabupaten Garut, program pemberdayaan perempuan, dukungan terhadap UMKM kader PUI melalui produk Bolu Susu Garut (BSG), hingga usulan insentif bagi tenaga honorer guru di bawah Kementerian Agama.
Muhammad Nur Jamaluddin memastikan seluruh aspirasi masyarakat akan menjadi perhatian dan diperjuangkan melalui fungsi legislasi serta pengawasan di DPRD Kabupaten Garut.
“Kita tidak boleh pesimis. Mudah-mudahan sedikit demi sedikit ada perubahan yang konkret untuk masyarakat Garut,” pungkasnya.
Kegiatan reses berlangsung hangat dan penuh antusiasme, dihadiri tokoh masyarakat, kader PUI, unsur perempuan, pelaku UMKM, serta warga dari berbagai wilayah di Kabupaten Garut. (Hil)
About the Author
