Ruangrakyatgarut.id – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Garut menggelar refleksi Dies Natalis ke-72 GMNI pada Kamis (16/4/2026) di Gedung Pemuda Garut. Kegiatan ini mengusung tema “Kebebasan Demokrasi & Reforma Agraria: Jalan Panjang Perjuangan Kaum Marhaen.”
Acara tersebut menghadirkan sejumlah narasumber dari kalangan nasional dan aktivis, di antaranya Ketua Umum DPP GMNI Sujahri Somar, Direktur Eksekutif Lokataru Foundation Delpedro Marhaen, Ketua Dewan Nasional Konsorsium Pembaruan Agraria Yudi Kurnia, serta aktivis HAM dan demokrasi Muzaffar Salim.
Rangkaian kegiatan diawali dengan seremoni pada pagi hari, kemudian dilanjutkan dengan diskusi publik pada siang hari. Forum ini menjadi ruang refleksi sekaligus konsolidasi gagasan bagi kader GMNI dan masyarakat dalam meninjau perjalanan perjuangan kaum marhaen, khususnya dalam isu keadilan sosial dan reforma agraria.
Dalam sambutannya, Sujahri Somar menegaskan pentingnya konsistensi GMNI sebagai garda terdepan dalam memperjuangkan nilai-nilai kerakyatan. Ia menyebut, di usia ke-72 tahun, GMNI harus tetap adaptif terhadap dinamika zaman tanpa meninggalkan ideologi marhaenisme.
Sementara itu, Yudi Kurnia menyoroti ketimpangan penguasaan tanah yang hingga kini masih menjadi persoalan mendasar bangsa. Menurutnya, reforma agraria harus mampu menghadirkan kepastian hukum sekaligus keadilan bagi masyarakat kecil. Ia juga menekankan adanya tantangan terhadap ruang demokrasi yang dinilai semakin menyempit, serta pentingnya menjaga kebebasan sipil agar partisipasi masyarakat tidak mengalami kemunduran.
Ketua DPC GMNI Garut, Faza, menegaskan bahwa peringatan HUT ke-72 GMNI tidak sekadar bersifat seremonial, tetapi diisi dengan pembahasan substansial terkait kondisi demokrasi, baik di tingkat nasional maupun daerah, serta isu reforma agraria.
“Acara ini bukan hanya selebrasi. Hari pertama diisi refleksi dan diskusi, kemudian dilanjutkan dengan gerakan nyata berupa penanaman 1.001 pohon. Ini bentuk komitmen kami bahwa perjuangan tidak berhenti di forum, tetapi berlanjut dalam aksi,” ujarnya.
Faza juga menyoroti kondisi sosial masyarakat di Kabupaten Garut yang dinilainya masih memprihatinkan. Ia mengaku masih menemukan masyarakat kecil yang hidup dalam keterbatasan, bahkan hingga tidur di emperan toko di kawasan perkotaan.
“Kaum marhaen hari ini belum sepenuhnya merdeka. Kita masih melihat kemiskinan di depan mata. Itu yang harus kita bela dan perjuangkan,” tegasnya.
Terkait dinamika politik di Kabupaten Garut yang diwarnai isu “dua matahari”, Faza menilai hal tersebut lebih disebabkan oleh kurangnya komunikasi antar pemangku kepentingan, khususnya antara kepala daerah dan wakil kepala daerah.
“Bukan soal siapa yang lebih kuat, tetapi komunikasi yang harus diperbaiki. Jika komunikasi berjalan baik, isu seperti itu tidak akan muncul,” katanya.
Selain itu, GMNI Garut juga tengah menyiapkan sejumlah kajian strategis dan gerakan advokasi, di antaranya terkait reforma agraria dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Faza menyoroti masih adanya persoalan di sektor pendidikan, khususnya praktik pungutan di sekolah yang dinilai bertentangan dengan semangat pendidikan gratis.
“Pendidikan gratis seharusnya benar-benar dirasakan masyarakat. Namun di lapangan masih ada pungutan, baik untuk seragam maupun biaya lainnya. Ini yang harus dibenahi,” pungkasnya.
Melalui momentum refleksi 72 tahun ini, GMNI Garut menegaskan komitmennya untuk terus hadir di tengah rakyat serta memperjuangkan keadilan sosial bagi kaum marhaen.
