RuangRakyatGarut.id 13 November 2026 — Guru Besar Ekonomi Politik Universitas Nasional, Prof. Dr. Yuddy Chrisnandi, mengajak seluruh elemen bangsa untuk menghormati mandat konstitusional Presiden Prabowo Subianto dalam menentukan sosok Wakil Presiden pengganti, menyusul pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka.
Menurut Yuddy, konstitusi telah mengatur secara jelas mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden apabila terjadi kekosongan. Dalam ketentuan tersebut, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) memiliki kewenangan memilih Wakil Presiden dari dua nama calon yang diajukan oleh Presiden.
“Konstitusi kita sangat jelas. Ketika terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR memilih Wakil Presiden dari calon yang diajukan oleh Presiden. Secara formil, Presiden memang mengajukan dua nama. Namun secara substansi, konstitusi menempatkan Presiden sebagai pihak yang menentukan siapa yang layak mendampinginya. Para perumus amandemen UUD 1945 secara sadar memberikan kewenangan itu kepada Presiden, bukan kepada partai, bukan kepada fraksi, dan bukan kepada kelompok mana pun,” ujar Yuddy dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Ia menjelaskan, pengaturan tersebut memiliki landasan kuat dalam sistem pemerintahan presidensial. Sebagai kepala pemerintahan, Presiden memegang tanggung jawab tertinggi atas seluruh kebijakan dan jalannya pemerintahan. Dengan demikian, keberhasilan maupun kegagalan pemerintahan hingga 2029 nantinya akan menjadi tanggung jawab Presiden.
Atas dasar itu, Yuddy menilai wajar apabila Presiden memiliki pertimbangan dan preferensi tersendiri dalam menentukan sosok yang akan mendampinginya menjalankan pemerintahan.
“Maka wajar dan sah jika Presiden memiliki preferensi pribadi tentang siapa yang paling tepat mendampinginya. Preferensi itu bukan selera semata, melainkan kebutuhan tata kelola. Tidak ada pemimpin yang bisa bekerja efektif dengan wakil yang tidak ia percayai sepenuhnya,” ujar mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sekaligus mantan Duta Besar RI untuk Ukraina tersebut.
Yuddy menegaskan, berbagai usulan nama calon Wakil Presiden dari partai politik, tokoh masyarakat, maupun elemen lainnya merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang sehat. Namun, seluruh aspirasi tersebut tetap perlu ditempatkan sesuai dengan mekanisme konstitusional yang berlaku.
“Namun pada akhirnya, kita semua perlu memberikan penghormatan, kepercayaan, dan dukungan penuh kepada siapa pun yang menjadi pilihan Presiden,” katanya.
Ia juga mengingatkan bahwa MPR sebagai lembaga yang memiliki kewenangan memilih Wakil Presiden perlu mempertimbangkan kehendak dan kebutuhan Presiden Prabowo dalam menentukan pendamping pemerintahan hingga akhir masa jabatan.
Menurutnya, pemahaman terhadap sosok yang dikehendaki Presiden menjadi salah satu faktor penting untuk menjaga soliditas pemerintahan.
“Para anggota MPR yang mulia harus mengetahui siapa yang diinginkan Presiden sebagai pendamping pemerintahannya hingga tahun 2029. Dengan memahami kehendak itu, MPR dapat menghormati sekaligus memberikan dukungan penuh atas pilihan beliau, demi pemerintahan yang solid hingga akhir masa jabatan,” tuturnya.
Dari perspektif ekonomi politik, Yuddy berpandangan bahwa sosok Wakil Presiden pengganti idealnya merupakan figur yang mampu meringankan beban Presiden, bukan justru menghadirkan persoalan baru dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Ia menilai, kepercayaan menjadi modal utama dalam hubungan kerja antara Presiden dan Wakil Presiden. Karena itu, figur yang dipilih sebaiknya merupakan orang yang telah lama dikenal dan dipercaya Presiden, serta memiliki rekam jejak kesetiaan terhadap visi dan arah kebijakan pemerintahan.
“Kepercayaan seperti itu tidak bisa dibangun dalam hitungan minggu. Ia lahir dari perjalanan panjang bersama,” ujarnya.
Selain faktor kepercayaan, Yuddy menilai Wakil Presiden mendatang harus memiliki kemampuan komunikasi politik yang baik, khususnya dalam membangun hubungan dengan parlemen dan berbagai kekuatan politik, termasuk kelompok yang berada di luar koalisi pemerintahan.
Kemampuan tersebut dinilai penting agar agenda pembangunan nasional dapat berjalan efektif tanpa terbebani konflik maupun hambatan politik yang tidak perlu.
Di tengah tekanan ekonomi global, Yuddy juga menekankan pentingnya kapasitas dan pemahaman mendalam terhadap kebijakan ekonomi serta pengelolaan anggaran negara. Menurutnya, figur Wakil Presiden yang memahami persoalan ekonomi dan keuangan negara dapat membantu menjaga kepercayaan investor sekaligus memastikan program prioritas Presiden memperoleh dukungan anggaran yang memadai.
“Pasar dan dunia usaha membaca setiap sinyal politik. Wakil Presiden yang terbiasa mengawal kebijakan ekonomi dan keuangan negara akan memperkuat kepercayaan investor, sekaligus memastikan program-program Presiden mendapat dukungan anggaran yang tepat,” katanya.
Lebih lanjut, ia menyebut Indonesia membutuhkan sosok Wakil Presiden yang mampu menyelesaikan persoalan melalui dialog, menjembatani perbedaan pandangan, serta terbuka terhadap aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan.
Dalam perspektif ekonomi politik, kemampuan tersebut dapat menekan biaya transaksi politik sehingga energi pemerintahan tidak terkuras untuk mengelola konflik, melainkan dapat difokuskan pada pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
“Indonesia juga membutuhkan wakil yang terbiasa menyelesaikan persoalan dengan dialog, mampu menjembatani kelompok yang berbeda pendapat, dan mau mendengar aspirasi rakyat dari berbagai lapisan. Dalam bahasa ekonomi politik, figur seperti ini menurunkan biaya transaksi politik. Pemerintahan menjadi lebih efisien karena energi tidak habis untuk mengelola konflik, melainkan untuk bekerja,” jelasnya.
Yuddy juga menekankan bahwa dalam sistem presidensial, posisi Wakil Presiden seharusnya menjadi penguat kepemimpinan Presiden, bukan membentuk pusat kekuasaan kedua yang berpotensi menimbulkan dualisme dalam pemerintahan.
Karena itu, ia memandang penting adanya figur yang mengutamakan kerja nyata, mampu menyelesaikan persoalan, serta tidak menjadikan jabatan sebagai panggung untuk membangun popularitas pribadi.
“Yang dibutuhkan adalah sosok yang terbiasa bekerja tanpa membangun panggung sendiri, yang lebih memilih menyelesaikan persoalan di balik layar daripada mencari sorotan. Wakil seperti itulah yang benar-benar meringankan beban Presiden,” katanya.
Di akhir keterangannya, Yuddy mengingatkan agar proses pengisian jabatan Wakil Presiden dapat berlangsung secara tenang, terukur, dan tidak berlarut-larut. Menurutnya, ketidakpastian politik yang berkepanjangan berpotensi memengaruhi kepercayaan pasar, dunia usaha, serta stabilitas ekonomi nasional.
Ia berharap seluruh elemen bangsa dapat menghormati mekanisme konstitusional dan memberikan ruang kepada Presiden untuk menentukan figur yang dinilai paling tepat mendampinginya menjalankan pemerintahan.
“Semakin cepat semua pihak menghormati pilihan Presiden, semakin cepat pemerintahan kembali utuh dan fokus bekerja untuk rakyat. Mari kita hormati suara hati Presiden, dan percayakan kepada para anggota MPR yang mulia untuk mewujudkannya,” pungkas Yuddy Chrisnandi.
About the Author
