Ruangrakyatgarut.id – Pelaksanaan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Garut Masa Sidang I Tahun Sidang 2026 menjadi perhatian. Di tengah agenda pembahasan sejumlah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), termasuk Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027, muncul dugaan perilaku seorang anggota DPRD dari Fraksi Partai Golkar yang menggunakan perangkat IQOS di dalam ruang rapat paripurna.
Rapat paripurna yang berlangsung pada Jumat (13/11/2026) tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Garut bersama jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut, unsur pimpinan DPRD, serta seluruh pihak yang mengikuti agenda persidangan.
Namun, di tengah berlangsungnya forum resmi kelembagaan tersebut, muncul dugaan penggunaan perangkat IQOS (produk tembakau yang dipanaskan) oleh salah seorang anggota DPRD Kabupaten Garut dari Fraksi Partai Golkar.
Dugaan tersebut menjadi perhatian karena terjadi ketika rapat paripurna masih berlangsung, bahkan di hadapan unsur pimpinan DPRD, Bupati Garut, serta sejumlah anggota Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Garut.
Peristiwa ini kemudian memunculkan pertanyaan mengenai kedisiplinan, kepatutan, serta komitmen anggota legislatif dalam menaati tata tertib dan kode etik selama mengikuti agenda resmi kelembagaan.
Rapat Paripurna Forum Resmi, Etika Anggota Dewan Menjadi Sorotan
Rapat paripurna merupakan forum resmi kelembagaan DPRD yang semestinya berlangsung dengan menjunjung tinggi kedisiplinan, ketertiban, dan penghormatan terhadap aturan persidangan.
Setiap anggota dewan memiliki tanggung jawab untuk menjaga sikap dan perilaku selama mengikuti seluruh rangkaian kegiatan resmi tersebut.
Terlebih, anggota DPRD merupakan pejabat publik yang tidak hanya memiliki kewenangan dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, tetapi juga terikat dengan kewajiban menaati peraturan perundang-undangan, tata tertib, serta kode etik yang berlaku.
Dalam konteks ini, persoalannya bukan semata-mata mengenai perangkat apa yang digunakan, melainkan juga menyangkut kepatutan perilaku seorang wakil rakyat ketika mengikuti forum resmi kelembagaan.
DPRD Garut Sudah Memiliki Peraturan Kode Etik
Persoalan ini menjadi penting untuk dicermati karena DPRD Kabupaten Garut telah memiliki regulasi khusus yang mengatur perilaku dan etika para anggotanya.
DPRD Kabupaten Garut telah menetapkan Peraturan DPRD Kabupaten Garut Nomor 2 Tahun 2025 tentang Kode Etik tertanggal 6 November 2025.
Peraturan tersebut menjadi pedoman bagi seluruh anggota DPRD dalam menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas lembaga legislatif.
Dengan adanya regulasi tersebut, dugaan penggunaan perangkat IQOS di ruang rapat paripurna patut menjadi perhatian, terutama untuk memastikan apakah tindakan tersebut bersesuaian dengan ketentuan kode etik, tata tertib persidangan, maupun aturan lain yang mengatur penggunaan produk tembakau di lingkungan gedung pemerintahan.
Kode etik bukan sekadar dokumen administratif, melainkan pedoman yang wajib menjadi landasan perilaku setiap anggota DPRD dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai wakil rakyat.
UU MD3 Mengatur Kewajiban dan Etika Anggota DPRD
Kewajiban anggota DPRD untuk menjaga etika dan menaati tata tertib juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) beserta perubahannya.
Dalam Pasal 373 UU MD3, disebutkan sejumlah kewajiban anggota DPRD kabupaten/kota, di antaranya:
- Menaati tata tertib dan kode etik.
- Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Selanjutnya, Pasal 399 UU MD3 mengatur bahwa DPRD kabupaten/kota menyusun kode etik yang memuat norma-norma yang wajib dipatuhi setiap anggota selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
Ketentuan tersebut menegaskan bahwa setiap anggota dewan memiliki tanggung jawab untuk menjaga perilaku, baik ketika menjalankan tugas kedewanan maupun saat mengikuti kegiatan resmi lembaga.
Dengan demikian, penerapan kode etik menjadi bagian penting dalam menjaga kehormatan dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif.
Badan Kehormatan DPRD Hadir, Akankah Ada Klarifikasi?
Hal yang juga menjadi perhatian adalah keberadaan sejumlah anggota Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Garut dalam rapat paripurna tersebut.
Ironisnya, dugaan penggunaan perangkat IQOS itu muncul ketika agenda persidangan masih berlangsung dan dihadiri langsung oleh unsur pimpinan DPRD, Bupati Garut, serta anggota BK yang memiliki tugas menjaga dan menegakkan kode etik anggota dewan.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai bagaimana sikap Badan Kehormatan dalam menyikapi informasi tersebut.
Sebagai alat kelengkapan DPRD yang memiliki kewenangan menjaga serta menegakkan kode etik, BK diharapkan dapat melakukan penelusuran apabila terdapat informasi maupun bukti awal yang memadai.
Klarifikasi terhadap anggota DPRD yang bersangkutan juga penting dilakukan agar persoalan menjadi terang dan tidak berkembang menjadi spekulasi di tengah masyarakat.
Apabila dalam proses pemeriksaan ditemukan adanya pelanggaran, penanganannya harus dilakukan secara objektif, transparan, dan sesuai mekanisme serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sebaliknya, apabila tidak ditemukan pelanggaran, hasil penelusuran juga perlu disampaikan secara proporsional agar tidak menimbulkan penilaian sepihak terhadap anggota dewan maupun institusi DPRD.
Masyarakat tentu berharap Badan Kehormatan tidak hanya menjalankan fungsi kelembagaan secara administratif, tetapi juga memastikan setiap ketentuan kode etik benar-benar dihormati oleh seluruh anggota dewan tanpa terkecuali.
Wakil Rakyat Harus Menjadi Contoh bagi Masyarakat
Sebagai pejabat publik sekaligus wakil rakyat, anggota DPRD memiliki tanggung jawab moral untuk menunjukkan sikap disiplin, menjaga kepatutan, serta menghormati aturan yang berlaku.
Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif tidak hanya dibangun melalui produk kebijakan dan keputusan politik, tetapi juga melalui perilaku para anggotanya dalam menjalankan tugas sehari-hari.
Bagaimana masyarakat dapat diajak untuk menaati peraturan apabila para pejabat yang memiliki kewenangan membentuk peraturan tidak memberikan contoh dalam menghormati aturan?
Persoalan ini bukan semata-mata mengenai dugaan penggunaan perangkat IQOS di ruang rapat paripurna, melainkan juga menyangkut konsistensi penerapan etika, kedisiplinan, dan tanggung jawab anggota DPRD sebagai pejabat publik.
Jangan sampai kode etik hanya menjadi dokumen formal yang disahkan dan disimpan sebagai kelengkapan administrasi kelembagaan, tetapi tidak benar-benar dijadikan pedoman dalam perilaku setiap anggota dewan.
Kini, publik menunggu bagaimana sikap Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Garut dalam menyikapi dugaan tersebut.
Apakah informasi ini akan ditindaklanjuti melalui mekanisme klarifikasi dan penelusuran sesuai kewenangannya, atau justru berlalu tanpa penjelasan kepada masyarakat?
Pada akhirnya, kehormatan lembaga legislatif bukan hanya ditentukan oleh kebijakan dan peraturan yang dihasilkan, tetapi juga oleh integritas, kedisiplinan, serta perilaku setiap anggotanya.
Sebab, kode etik seharusnya tidak hanya menjadi aturan tertulis, tetapi juga tercermin dalam setiap tindakan dan sikap wakil rakyat. (Hil)
About the Author
