ruangrakyatgarut.id — DPRD Kabupaten Garut menggelar rapat paripurna dalam rangka mengikuti penyampaian Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Kegiatan berlangsung di Gedung DPRD Kabupaten Garut, Jumat (14/8/2026), dan dihadiri sekitar 300 peserta dari berbagai unsur. Hadir di antaranya Bupati Garut Abdusy Syakur Amin, Wakil Bupati Garut Luthfianisa Putri Karlina, Ketua DPRD Garut Aris Munandar beserta jajaran anggota DPRD, kepala SKPD, Forkopimda, TNI-Polri, pimpinan partai politik, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, serta tamu undangan lainnya.
Rapat paripurna yang dimulai sekitar pukul 09.00 WIB itu dipimpin langsung Ketua DPRD Kabupaten Garut, Aris Munandar. Para peserta mengikuti Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo Subianto melalui layar yang disediakan di ruang paripurna.
Pidato Presiden menjadi perhatian karena memuat sejumlah pesan strategis mengenai ketahanan pangan, kesejahteraan petani, reformasi birokrasi, pemberantasan korupsi, hingga pentingnya pemerintah mendengar dan merespons kebutuhan masyarakat.
Prabowo: Bangsa Kuat Harus Mampu Memberi Makan Rakyatnya
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa salah satu ukuran kekuatan sebuah bangsa adalah kemampuan negara memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya sendiri.
“Bangsa yang kuat adalah bangsa yang mampu memberi makan rakyatnya sendiri,” tegas Prabowo.
Presiden juga menyoroti berbagai persoalan yang masih dihadapi petani, mulai dari akses terhadap pupuk, harga gabah saat musim panen, hingga regulasi yang dinilai terlalu berbelit-belit.
Menurut Prabowo, persoalan tersebut harus dihadapi dengan keberanian dan semangat mencari solusi, bukan dengan saling menyalahkan.
“Kita harus berani menghadapi kesulitan dan masalah ini. Dengan demikian, walaupun kita tidak menyalahkan siapapun, kita melangkah dengan mencari solusi,” ujarnya.
Pesan tersebut menjadi relevan bagi daerah seperti Kabupaten Garut yang memiliki sektor pertanian sebagai salah satu penopang kehidupan ekonomi masyarakat.
Soroti Birokrasi Tidak Efisien dan Korupsi
Selain ketahanan pangan, Prabowo memberikan perhatian serius terhadap persoalan birokrasi. Ia menegaskan bahwa birokrasi tidak boleh menjadi penghambat keputusan maupun kebijakan yang berpihak kepada masyarakat.
“Birokrasi tidak boleh menghambat keputusan yang baik,” kata Prabowo.
Presiden juga mengingatkan bahwa birokrasi yang berbelit-belit dan tidak efisien dapat menghambat pembangunan. Lebih jauh, ia menyoroti oknum yang menyalahgunakan jabatan dan kewenangan untuk memperkaya diri sendiri, keluarga maupun kelompok.
Praktik tersebut, kata Prabowo, harus diberantas dan tidak boleh ditutup-tutupi.
“Ini harus kita berantas. Bukan kita tutup-tutupi,” tegasnya.
Prabowo juga mengingatkan bahwa perkembangan teknologi dan era digital membuat penyelenggaraan pemerintahan semakin terbuka di hadapan masyarakat.
Ia menegaskan pentingnya komitmen bersama untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan.
“Birokrasi yang tidak efisien, birokrasi yang korup akan menghancurkan suatu bangsa,” ujarnya.
“Tanya Rakyat, Dengarkan Suara Rakyat”
Salah satu pesan yang paling mendapat perhatian dalam pidato tersebut adalah penegasan Presiden mengenai kewajiban negara untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat.
“Negara harus memudahkan rakyat, bukan mempersulit,” tegas Prabowo.
Presiden menekankan bahwa prinsip tersebut harus menjadi perhatian seluruh jenjang pemerintahan, termasuk pemerintah daerah.
Ia meminta para pemimpin pemerintahan turun langsung mendengarkan masyarakat dan memastikan program pemerintah benar-benar sampai kepada kelompok sasaran.
“Tanya rakyat, dengarkan suara rakyat,” kata Prabowo.
Pesan itu menjadi penegasan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari banyaknya program yang dibuat, tetapi juga dari sejauh mana program tersebut memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Aris Munandar: Kemerdekaan Harus Diisi dengan Kerja Nyata
Menanggapi momentum tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Garut Aris Munandar menegaskan bahwa peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI tidak boleh berhenti pada seremoni.
Menurut Aris, kemerdekaan harus dimaknai sebagai momentum untuk memperkuat pengabdian, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memastikan pembangunan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Momentum ini bukan hanya untuk mengenang perjalanan sejarah bangsa, tetapi juga menjadi pengingat bagi kita semua bahwa kemerdekaan harus diisi dengan kerja nyata, menjaga persatuan dan memberikan pengabdian terbaik kepada masyarakat,” ujar Aris.
Ia menilai semangat kemerdekaan harus diterjemahkan ke dalam kebijakan dan pembangunan yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Pembangunan Harus Berpihak pada Kepentingan Rakyat
Aris mengatakan masih terdapat berbagai tantangan pembangunan yang harus dihadapi bersama. Karena itu, pemerintah daerah dan DPRD perlu terus melakukan evaluasi serta memperkuat koordinasi agar kebijakan tidak berhenti pada perencanaan, tetapi benar-benar dirasakan masyarakat.
“Pembangunan tentu masih memiliki banyak tantangan. Karena itu, semangat kemerdekaan harus kita terjemahkan menjadi semangat untuk bekerja, memperbaiki kekurangan dan menghadirkan kebijakan yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” katanya.
Menurutnya, pesan Presiden mengenai pentingnya mendengar suara rakyat harus menjadi perhatian seluruh penyelenggara pemerintahan, termasuk di tingkat daerah.
Program pembangunan, kata Aris, harus memiliki orientasi yang jelas terhadap peningkatan kesejahteraan, kualitas pelayanan publik dan pemerataan pembangunan.
Sinergitas Pemerintah dan DPRD Harus Diperkuat
Aris juga menekankan pentingnya sinergitas antara DPRD, pemerintah daerah, TNI-Polri, Forkopimda dan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga stabilitas sekaligus mendorong percepatan pembangunan Kabupaten Garut.
“Sinergitas seluruh unsur sangat penting. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. DPRD tidak bisa bekerja sendiri. Semua harus berjalan bersama, karena tujuan akhirnya adalah bagaimana masyarakat mendapatkan pelayanan yang baik dan kesejahteraannya meningkat,” tuturnya.
Ia menegaskan bahwa perbedaan pandangan politik maupun kepentingan kelembagaan merupakan bagian dari dinamika demokrasi. Namun, perbedaan tersebut tidak boleh menghambat kepentingan masyarakat dan pembangunan daerah.
Kemerdekaan Harus Dilanjutkan dengan Pengabdian
Dalam momentum tersebut, Aris juga mengajak seluruh peserta untuk mengenang dan mendoakan para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.
Menurutnya, kemerdekaan yang dinikmati saat ini merupakan hasil perjuangan panjang yang membutuhkan pengorbanan tenaga, pikiran, harta hingga nyawa.
Karena itu, generasi saat ini memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga kemerdekaan sekaligus melanjutkan perjuangan para pendahulu melalui pembangunan dan pengabdian kepada masyarakat.
“Momentum ini juga menjadi kesempatan bagi kita untuk mendoakan para pahlawan yang telah mendahului kita,” ucapnya.
Aris Berharap Garut Semakin Maju dan Sejahtera
Aris berharap momentum HUT ke-81 Kemerdekaan RI dapat menjadi energi baru bagi Kabupaten Garut untuk mempercepat pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperkuat pemerataan pembangunan.
Ia meminta seluruh pemangku kepentingan menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama dalam setiap kebijakan dan keputusan.
“Kita berharap semangat kemerdekaan ini bisa menjadi energi positif bagi seluruh masyarakat Garut. Mari kita bersama-sama menjaga persatuan, memperkuat gotong royong dan memastikan pembangunan memberikan manfaat yang seluas-luasnya bagi masyarakat,” ujarnya.
Menurut Aris, keterbukaan komunikasi dan kolaborasi antara DPRD, pemerintah daerah dan masyarakat menjadi salah satu kunci untuk mewujudkan pembangunan yang lebih efektif dan tepat sasaran.
“Harapan kita tentu Garut semakin maju, masyarakatnya semakin sejahtera, pembangunan semakin merata dan pemerintah bersama DPRD dapat terus memberikan yang terbaik bagi masyarakat,” pungkasnya.
Rapat paripurna kemudian dilanjutkan dengan mengikuti rangkaian penyampaian Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI.
Momentum tersebut menjadi refleksi bagi seluruh penyelenggara pemerintahan di Kabupaten Garut agar pesan Presiden mengenai birokrasi yang efektif, pemberantasan korupsi, ketahanan pangan dan pentingnya mendengar suara rakyat dapat diterjemahkan ke dalam kerja nyata di daerah.
Kemerdekaan, pada akhirnya, bukan sekadar mengenang sejarah. Kemerdekaan harus diwujudkan melalui negara yang hadir, pelayanan publik yang memudahkan masyarakat, pemerintahan yang bersih, serta pembangunan yang benar-benar memberikan manfaat bagi rakyat. (Hil)
About the Author
