RuangRakyatGarut.id – Kebijakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut yang mengimbau Aparatur Sipil Negara (ASN) menggunakan transportasi umum setiap hari Senin dan Jumat mendapat dukungan dari kalangan legislatif. Kebijakan tersebut dinilai dapat membantu mengurangi kemacetan, menertibkan kawasan perkantoran, sekaligus mendorong penggunaan transportasi yang lebih ramah lingkungan. (15/11/2026)
Dukungan tersebut disampaikan Anggota DPRD Kabupaten Garut Komisi I dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), H. Yusuf Musyaffa, Lc., M.H. Menurutnya, kebijakan tersebut relevan untuk mengatasi kepadatan kendaraan, khususnya di sekitar Kantor Bupati Garut saat pelaksanaan apel hari Senin.
Ia menjelaskan, kehadiran ASN dari berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mayoritas menggunakan kendaraan pribadi, terutama mobil, kerap menimbulkan persoalan parkir dan mengganggu kelancaran lalu lintas.
Bahkan, kondisi tersebut turut dirasakan di sekitar kantor DPD PKS yang berada tepat di depan Kantor Bupati Garut. Area tersebut kerap digunakan sebagai tempat parkir kendaraan ASN hingga pukul 09.00 atau 10.00 WIB sehingga mengganggu aktivitas perkantoran, usaha, maupun pengguna jalan.
“Menurut saya, ini merupakan upaya untuk menertibkan, terutama pada hari Senin saat apel. ASN dari seluruh SKPD hadir dalam jumlah yang sangat banyak dan rata-rata menggunakan mobil. Akibatnya, parkir menjadi tidak terkendali dan jalanan mengalami kemacetan,” ungkap Yusuf.
Selain membantu menciptakan ketertiban lalu lintas, Yusuf menilai kebijakan tersebut juga berpotensi memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat, khususnya pengemudi angkutan kota (angkot) dan ojek daring.
Menurutnya, meningkatnya jumlah ASN yang menggunakan transportasi umum dapat membuka peluang tambahan penumpang bagi para pengemudi, terutama pada pagi hari ketika aktivitas perkantoran dimulai.
“Di samping untuk ketertiban, ini juga bisa membantu teman-teman kita para sopir angkot dan pengemudi ojek online. Pagi hari merupakan waktu yang cukup efektif bagi mereka untuk mendapatkan konsumen, apalagi jumlah ASN yang menggunakan transportasi umum cukup banyak,” jelasnya.
Pemkab Garut Diminta Tegas dalam Pengawasan
Meski memberikan dukungan, Yusuf mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak berhenti sebatas imbauan. Ia menilai diperlukan komitmen dan pengawasan nyata dari pemerintah daerah agar seluruh ASN benar-benar menjalankan kebijakan tersebut.
Menurutnya, pemberitahuan melalui media sosial maupun imbauan tertulis belum tentu efektif apabila tidak disertai pengawasan dan penertiban langsung di lapangan.
Karena itu, ia menyarankan Pemkab Garut melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk membantu mengawasi dan menertibkan kendaraan yang masih parkir sembarangan, khususnya di sepanjang jalan depan Kantor Bupati Garut.
“Perlu ada ketegasan. Kalau imbauan seperti itu hanya sekadar disampaikan di media sosial, saya kira agak sulit. Satpol PP bisa difungsikan untuk membantu menertibkan, sehingga tidak boleh ada kendaraan yang parkir sembarangan. Kalau memang ada yang melanggar, harus jelas apa konsekuensinya,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa kebijakan penertiban serupa telah beberapa kali disampaikan. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memastikan konsistensi pelaksanaannya agar kebijakan tersebut tidak hanya menjadi wacana.
Dorong Transportasi Ramah Lingkungan dan Budaya Disiplin
Lebih lanjut, Yusuf menilai penggunaan transportasi umum di kalangan ASN merupakan bagian dari upaya membangun pola mobilitas yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan.
Dengan berkurangnya penggunaan kendaraan pribadi, diharapkan kepadatan lalu lintas dapat ditekan, polusi udara berkurang, serta emisi karbon dapat diminimalkan. Di sisi lain, meningkatnya pengguna angkutan umum juga berpotensi mendukung keberlangsungan ekonomi para pelaku transportasi publik.
Ia menilai ASN dapat menjadi contoh bagi masyarakat dalam membangun kebiasaan menggunakan transportasi umum. Menurutnya, kebijakan tersebut bukan semata-mata pembatasan penggunaan kendaraan pribadi, melainkan juga bagian dari upaya menumbuhkan kedisiplinan dan kesadaran dalam menaati aturan.
“Sebetulnya kita tidak perlu sampai membicarakan sanksi yang terlalu jauh. Ini kan urusannya bagaimana mencoba melatih diri untuk berdisiplin dan tertib. Hal-hal kecil seperti ini justru penting, karena perubahan besar sesungguhnya dimulai dari hal-hal kecil,” tuturnya.
Yusuf berharap kebijakan penggunaan transportasi umum setiap Senin dan Jumat dapat diterapkan secara konsisten oleh seluruh ASN di lingkungan Pemkab Garut. Ia juga meminta pemerintah daerah memastikan pengawasan dan penertiban berjalan efektif.
Menurutnya, keberhasilan kebijakan tersebut diharapkan tidak hanya menciptakan ketertiban di sekitar Kantor Bupati Garut, tetapi juga mengurangi kemacetan, memberikan kenyamanan bagi pengguna jalan, serta membuka peluang ekonomi bagi pengemudi angkutan umum.
“Dengan adanya kebijakan ini, saya berharap pelaksanaannya bisa efektif, khususnya pada hari Senin dan Jumat. Jangan sampai hanya menjadi imbauan, tetapi harus benar-benar dilaksanakan agar ketertiban di sekitar Kantor Bupati Garut bisa terwujud,” pungkasnya. (Hil)
