RuangRakyatGarut.id — Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Garut, Dadan Wandiansyah, S.ip., menegaskan bahwa pandangan umum fraksi dalam rapat paripurna bukan sekadar formalitas, melainkan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD sekaligus sarana menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah daerah. (13/11/2026)
Menurut Dadan, pandangan umum fraksi merupakan hak konstitusional DPRD untuk menyampaikan sikap politik berdasarkan kajian regulasi, pembahasan bersama perangkat daerah (SKPD), serta berbagai aspirasi yang dihimpun melalui kegiatan reses, rapat komisi, hearing, dan dialog langsung dengan masyarakat.
Ia menjelaskan, pandangan umum tersebut berisi berbagai catatan, mulai dari koreksi terhadap program yang belum optimal, permintaan penjelasan dan kelengkapan data, saran perbaikan, hingga apresiasi terhadap kinerja perangkat daerah.
Dadan menegaskan, masukan yang disampaikan Fraksi PDI Perjuangan bukan bertujuan menyerang SKPD, melainkan mendorong peningkatan kualitas kebijakan dan pelaksanaan pembangunan agar lebih bermanfaat bagi masyarakat.
Kawal Janji Politik Bupati Garut
Dadan juga menekankan bahwa dukungan politik PDI Perjuangan terhadap pemerintahan Bupati Abdusy Syakur Amin dan Wakil Bupati Putri Karlina tidak berhenti setelah proses kemenangan dan pelantikan.
Sebagai salah satu partai pengusung dan pendukung pasangan kepala daerah tersebut, PDI Perjuangan memiliki tanggung jawab untuk mengawal realisasi visi, misi, dan janji politik agar benar-benar dirasakan masyarakat.
“Bentuk dukungan dan rasa sayang kami kepada pemerintahan ini bukan hanya selesai ketika memenangkan dan mengantarkan pasangan Bupati dan Wakil Bupati menjadi pemimpin. Tugas yang paling berat adalah bagaimana mengawal program-programnya agar janji politik yang disampaikan melalui visi dan misinya bisa dilaksanakan serta mengakomodasi harapan masyarakat,” tegasnya.
Ia berharap pemerintah daerah menjadikan setiap masukan fraksi sebagai bahan evaluasi, terlebih di tengah keterbatasan kemampuan fiskal. Menurutnya, pemerintah harus mampu menentukan skala prioritas dan memastikan anggaran digunakan secara efektif serta tepat sasaran.
Dorong Prioritas Infrastruktur dan Pelayanan Dasar
Dalam pandangannya, Dadan menilai pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan penguatan ekonomi masyarakat harus menjadi prioritas pembangunan Kabupaten Garut.
Ia secara khusus menyoroti pentingnya penguatan anggaran infrastruktur, terutama akses jalan di sejumlah wilayah Garut Selatan yang dinilai masih membutuhkan perhatian.
Menurutnya, kondisi infrastruktur yang kurang memadai dapat menghambat aktivitas ekonomi, distribusi hasil usaha, serta akses masyarakat terhadap fasilitas pendidikan dan kesehatan.
“Ekonomi akan terbangun apabila akses infrastrukturnya baik. Kalau akses jalan tidak mendukung, seperti di beberapa wilayah Garut Selatan, aktivitas ekonomi pasti tertahan. Begitu juga akses pendidikan dan kesehatan masyarakat,” jelasnya.
Karena itu, Fraksi PDI Perjuangan mendorong pemerintah mengevaluasi belanja yang kurang mendesak agar anggaran dapat dialihkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang lebih prioritas.
Usulkan Bantuan Bahan Bangunan Melalui BPBD
Selain infrastruktur, Dadan juga mengusulkan optimalisasi penyaluran bantuan bahan bangunan bagi masyarakat yang rumahnya rusak akibat bencana, seperti roboh atau kebakaran.
Ia menilai Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dapat dipertimbangkan sebagai salah satu jalur penyaluran bantuan material, mengingat lembaga tersebut memiliki jaringan relawan di berbagai wilayah.
Melalui mekanisme asesmen BPBD, bantuan bahan bangunan diharapkan tidak hanya berhenti pada penyerahan material, tetapi juga dapat melibatkan relawan, pemerintah desa, dan masyarakat sekitar untuk membantu proses pembangunan kembali rumah warga melalui semangat gotong royong.
“Kalau ada masyarakat yang terkena bencana, rumahnya roboh atau kebakaran, BPBD bisa melakukan asesmen. Kemudian bahan bangunan disalurkan dan relawan dapat diajak bergotong royong membantu pembangunan rumah masyarakat. Dengan begitu, manfaat anggaran bisa lebih besar,” paparnya.
Dadan menjelaskan, usulan tersebut khususnya berkaitan dengan bantuan material bagi korban bencana. Sementara bantuan pembangunan rumah secara utuh atau program perumahan tetap dapat dilaksanakan melalui mekanisme dan kewenangan Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim).
Pandangan Fraksi Harus Berpihak kepada Masyarakat
Dadan menegaskan, seluruh catatan yang disampaikan Fraksi PDI Perjuangan merupakan rangkuman aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui berbagai kegiatan kedewanan dan komunikasi langsung dengan warga.
Ia berharap Bupati Garut beserta seluruh SKPD dapat menindaklanjuti masukan tersebut sebagai bahan evaluasi dalam menentukan arah kebijakan dan prioritas pembangunan.
Menurutnya, keterbatasan anggaran harus dijawab dengan pengelolaan belanja yang lebih efektif, penguatan pelayanan dasar, serta kebijakan yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
Fraksi PDI Perjuangan, lanjut Dadan, akan terus menjalankan fungsi pengawasan dan mengawal kebijakan pemerintah daerah agar visi dan janji politik kepala daerah dapat direalisasikan serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Garut. (Hil)
About the Author
