Ruangrakyatgarut.id 01 Agustus 2026 – Pertarungan menuju kursi Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Garut mulai memasuki fase yang semakin panas. Musyawarah Daerah (Musda) tidak lagi sekadar dipandang sebagai agenda rutin pergantian kepemimpinan, tetapi menjadi panggung pertarungan dua kekuatan politik dengan latar belakang dan jalur perjuangan yang berbeda.
Di satu sisi ada Bupati Garut Abdusy Syakur Amin. Di sisi lain berdiri Ketua DPRD Kabupaten Garut Aris Munandar.
Dua nama. Dua jalur politik. Satu kursi strategis di tubuh Partai Beringin.
Kontestasi ini bahkan mulai dibaca sebagai pertarungan harga diri, loyalitas, militansi kader, sekaligus jati diri Partai Golkar di Kabupaten Garut.
Diskresi DPP dan Menguatnya Posisi Abdusy Syakur
Sinyal politik Abdusy Syakur Amin semakin menguat pascaturunnya diskresi dari DPP Partai Golkar.
Dukungan dari sejumlah Pimpinan Kecamatan (PK), organisasi pendiri maupun yang didirikan Partai Golkar, serta elemen internal lainnya menjadi bagian penting dari konstelasi menjelang Musda.
Terlebih, deklarasi dukungan yang melibatkan 28 PK dan ORSAMENDI menjadi salah satu momentum politik yang memperlihatkan adanya konsolidasi dukungan terhadap Abdusy Syakur sebagai calon Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Garut.
Jika dukungan tersebut mampu dipertahankan hingga proses Musda, posisi Abdusy Syakur tentu menjadi semakin diperhitungkan.
Kekuatan sebagai kepala daerah juga memberikan modal politik tersendiri. Ia memiliki panggung pemerintahan, jaringan politik, serta kapasitas untuk mengonsolidasikan berbagai kekuatan dalam menghadapi agenda politik Partai Golkar ke depan.
Namun, politik tidak pernah berhenti hanya pada satu sinyal dukungan.
Musda tetap menjadi arena penentuan.
Aris Munandar, Kader yang Meniti dari Bawah
Sementara itu, Aris Munandar datang dengan narasi politik yang berbeda.
Sebagai Ketua DPRD Kabupaten Garut, Aris bukan figur yang tiba-tiba muncul menjelang Musda. Ia membawa perjalanan sebagai kader yang meniti karier politik melalui proses organisasi dan dinamika internal Partai Golkar.
Dari bawah, berproses, kemudian mencapai posisi strategis sebagai pimpinan lembaga legislatif Kabupaten Garut.
Di sinilah kekuatan narasi Aris Munandar berada.
Pencalonannya dapat dibaca sebagai representasi dari kaderisasi, loyalitas, militansi, dan perjuangan kader yang tumbuh dari internal partai.
Pertanyaannya kemudian menjadi lebih besar:
Apakah kursi Ketua DPD Partai Golkar harus menjadi milik figur dengan kekuatan elektoral terbesar, atau kader yang memiliki perjalanan panjang dalam membangun partai dari bawah?
Pertanyaan itu tentu bukan untuk mengerdilkan salah satu pihak. Justru di situlah Musda menjadi penting—karena kader akan menentukan arah kepemimpinan Partai Golkar Garut.
Bupati vs Ketua DPRD: Dua Modal Politik Berhadapan
Abdusy Syakur memiliki kekuatan sebagai kepala daerah dan dukungan politik yang belakangan semakin terlihat.
Aris Munandar memiliki kekuatan sebagai Ketua DPRD sekaligus kader yang memiliki perjalanan panjang dalam dinamika organisasi.
Yang satu membawa kekuatan eksekutif.
Yang satu membawa kekuatan legislatif dan kaderisasi.
Keduanya memiliki modal masing-masing.
Maka, pertarungan ini tidak cukup dibaca sebagai persoalan siapa lebih kuat.
Lebih jauh, Musda akan menjadi ujian tentang arah Partai Golkar Garut setelah pertarungan selesai.
Bukan Sekadar Berebut Kursi
Kursi Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Garut memang hanya satu.
Tetapi dampaknya bisa dirasakan oleh seluruh struktur partai.
Ketua terpilih nantinya tidak hanya membutuhkan suara untuk menang. Ia membutuhkan kemampuan untuk merangkul pihak yang kalah, menyatukan kader, memperkuat struktur organisasi, dan mengembalikan seluruh energi politik ke dalam satu tujuan.
Sebab, kemenangan dalam Musda tanpa kemampuan menyatukan kader hanya akan melahirkan persoalan baru.
Sebaliknya, Musda yang berlangsung kompetitif namun berakhir dengan rekonsiliasi justru dapat menjadi kekuatan baru bagi Partai Golkar Garut.
Harga Diri dan Jati Diri Beringin Dipertaruhkan
Pada akhirnya, pertarungan Abdusy Syakur Amin dan Aris Munandar bukan sekadar pertarungan dua figur.
Ini adalah pertarungan dua narasi kepemimpinan.
Kekuatan kepala daerah berhadapan dengan militansi kader.
Kekuatan elektoral berhadapan dengan perjalanan kaderisasi.
Pengaruh kekuasaan pemerintahan berhadapan dengan pengalaman membangun organisasi dari bawah.
Namun satu hal harus tetap menjadi garis merah: jangan sampai pertarungan merebut kursi ketua justru membuat Partai Beringin kehilangan akar persaudaraannya.
Siapapun yang mendapatkan mandat, pekerjaan terbesar justru dimulai setelah Musda.
Merangkul yang berbeda pilihan.
Menghentikan sekat-sekat kubu.
Mengembalikan soliditas.
Dan membuktikan bahwa Musda bukan arena untuk mencari musuh, melainkan mekanisme demokrasi untuk menentukan nahkoda baru Partai Golkar Garut.
Abdusy Syakur atau Aris Munandar?
Bupati atau kader militan?
Kekuatan elektoral atau kaderisasi dari bawah?
Jawabannya akan ditentukan oleh dinamika Musda.
Sebab pada akhirnya, yang dipertaruhkan bukan hanya siapa yang duduk di kursi Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Garut, tetapi juga siapa yang mampu menjaga Partai Beringin tetap berdiri kokoh setelah pertarungan berakhir.
Pertarungan boleh panas. Kontestasi boleh tajam. Tetapi Beringin harus tetap satu akar. (Hil)
About the Author
