ruangrakyatgarut.id 13 Agustus 2026 — Menjelang Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar Kabupaten Garut yang dijadwalkan pada 27 Agustus 2026, nama Bupati Garut Abdusy Syakur Amin mencuat sebagai salah satu kandidat yang dibidik untuk memimpin DPD Partai Golkar Garut.
Namun, di balik dinamika tersebut muncul pertanyaan besar: apakah kepemimpinan Syakur Amin di tubuh Partai Golkar akan memperkuat konsolidasi politik, atau justru berpotensi mengganggu fokusnya dalam menjalankan pemerintahan Kabupaten Garut?
Pengamat kebijakan dan politik, Ahirudin Yunus, menilai persoalan tersebut tidak semata-mata berkaitan dengan perebutan kursi ketua partai. Menurutnya, ada persoalan lebih besar yang harus dipertimbangkan, yakni bagaimana memastikan kepentingan masyarakat Garut tidak menjadi korban dari manuver politik.
Ujian Syarat Formal dan Resistensi Internal
Menurut Ahirudin, langkah Syakur Amin untuk memimpin Golkar Garut tidak serta-merta akan berjalan mulus. Selain persoalan aturan internal partai, terdapat dinamika kaderisasi dan aspirasi dari struktur Golkar di tingkat bawah yang perlu diperhatikan.
Syakur Amin sendiri bukan kader yang tumbuh melalui jenjang struktural Partai Golkar. Latar belakangnya sebagai akademisi dan mantan Rektor Universitas Garut membuat pencalonannya memiliki karakter berbeda dibandingkan kader yang telah lama berproses di internal partai.
“Musda ini bukan hanya soal siapa yang memiliki popularitas atau posisi strategis. Ada persoalan kaderisasi, AD/ART dan aspirasi pemegang hak suara yang harus dihormati,” kata Ahirudin.
Ia menilai, apabila mayoritas Pengurus Kecamatan (PK) Golkar memiliki aspirasi berbeda dan menghendaki kader internal seperti Aris Munandar, maka dinamika tersebut tidak boleh dianggap sebagai persoalan kecil.
“Jangan sampai kekuatan eksekutif justru dipakai untuk memotong proses kaderisasi yang selama ini dibangun di tubuh partai,” ujarnya.
Jangan Sampai Pemerintahan Garut Kehilangan Fokus
Ahirudin juga menyoroti konsekuensi apabila seorang kepala daerah harus menjalankan dua agenda besar sekaligus, yakni memimpin pemerintahan daerah dan mengendalikan mesin politik partai.
Menurutnya, menjadi bupati bukan pekerjaan sambilan. Kabupaten Garut memiliki kompleksitas persoalan birokrasi, pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, ekonomi, pendidikan, kesehatan hingga persoalan sosial yang membutuhkan konsentrasi penuh kepala daerah.
“Memimpin Garut saja membutuhkan energi yang sangat besar. Ketika energi itu harus dibagi untuk mengurus organisasi politik sebesar Golkar, tentu publik berhak mempertanyakan apakah pemerintahan akan tetap menjadi prioritas utama,” tutur Ahirudin.
Ia menilai, apabila kinerja sejumlah perangkat daerah masih menjadi sorotan masyarakat, maka penambahan beban politik justru berpotensi memperlebar persoalan.
“Jangan sampai masyarakat mendapatkan pemerintahan yang kehilangan fokus hanya karena kepala daerah terlalu sibuk mengurus kepentingan politik,” katanya.
Mundur Bisa Menjadi Jalan Keluar
Dalam perspektif Ahirudin, apabila Syakur Amin memang memiliki komitmen serius untuk membesarkan Partai Golkar Garut, maka terdapat pilihan politik yang menurutnya jauh lebih elegan: melepaskan jabatan bupati dan memberikan ruang kepada wakilnya untuk melanjutkan pemerintahan.
“Kalau memang ingin total membesarkan partai, maka mundur dari jabatan bupati bisa menjadi pilihan yang justru terhormat. Dengan begitu tidak ada lagi persoalan pembagian fokus, konflik kepentingan ataupun tudingan penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan politik,” jelasnya.
Menurut Ahirudin, pengunduran diri Syakur Amin akan membuka ruang bagi Wakil Bupati Garut, Luthfianisa Putri Karlina, untuk mengambil alih kepemimpinan pemerintahan secara lebih leluasa sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan.
Ia melihat skenario tersebut bukan semata-mata sebagai pergantian figur, tetapi sebagai momentum untuk melakukan penyegaran pemerintahan.
“Putri Karlina akan memiliki kesempatan membuktikan kapasitas kepemimpinannya secara penuh. Ia tidak lagi berada dalam posisi sebagai wakil, tetapi menjadi pengambil keputusan utama dalam pemerintahan,” ujarnya.
Putri Karlina Bisa Membuktikan Kapasitas
Ahirudin menilai, naiknya Putri Karlina sebagai bupati definitif—apabila secara hukum dan politik memenuhi seluruh mekanisme yang berlaku—dapat menjadi momentum pembuktian bagi kepemimpinan generasi baru di Garut.
Dengan kewenangan yang lebih kuat, Putri dapat melakukan evaluasi terhadap efektivitas birokrasi dan memastikan setiap perangkat daerah bekerja sesuai target pembangunan.
“Ini bukan soal apakah Putri lebih baik daripada Syakur atau sebaliknya. Ini soal memberikan ruang kepada seorang wakil kepala daerah untuk membuktikan kapasitasnya secara mandiri,” katanya.
Menurutnya, penyegaran kepemimpinan juga dapat menjadi kesempatan untuk memperbaiki ritme kerja birokrasi yang selama ini masih mendapat kritik dari masyarakat.
Hindari Politisasi Birokrasi
Persoalan lain yang menurut Ahirudin harus menjadi perhatian adalah potensi munculnya tudingan politisasi birokrasi apabila seorang kepala daerah aktif mengonsolidasikan kekuatan politik untuk kepentingan Musda.
“Pemerintahan harus steril dari kepentingan kontestasi internal partai. ASN harus tetap profesional dan fasilitas negara harus digunakan untuk kepentingan publik, bukan kepentingan politik,” tegasnya.
Karena itu, menurut Ahirudin, semakin besar posisi politik yang hendak diambil Syakur Amin di Partai Golkar, semakin besar pula tuntutan publik agar batas antara kepentingan pemerintahan dan kepentingan partai dijaga.
Musda Golkar Jadi Ujian Kedewasaan Politik
Ahirudin menilai Musda Golkar Garut pada akhirnya bukan sekadar persoalan siapa yang menjadi ketua DPD.
Lebih dari itu, Musda akan menjadi ujian bagi seluruh elite politik Garut dalam menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan kekuasaan.
“Jangan sampai Garut dikorbankan demi kepentingan politik siapa pun. Kalau memang ada pilihan antara mengurus pemerintahan atau membesarkan partai secara total, maka harus ada keberanian mengambil keputusan yang paling bertanggung jawab,” pungkasnya.
Bagi Ahirudin, jika Syakur Amin memilih berkonsentrasi penuh di Partai Golkar, memberikan ruang kepada Putri Karlina untuk memimpin pemerintahan Garut bukanlah bentuk kekalahan politik.
Sebaliknya, langkah tersebut dapat menjadi bentuk kedewasaan politik: Syakur fokus membangun partai, Putri fokus membangun Garut.
Dengan demikian, kepentingan partai tetap berjalan, sementara pemerintahan Kabupaten Garut juga mendapatkan pemimpin yang dapat bekerja dengan fokus penuh untuk masyarakat.
About the Author
