Ruangrakyatgarut.id 07 juli 2026 – Polemik Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) di Kabupaten Garut terus bergulir dan memicu sorotan luas dari masyarakat. Di tengah situasi yang kian memanas, muncul persoalan lain yang tak kalah menyita perhatian, yakni belum tuntasnya polemik penunjukan Pelaksana Tugas (PLT) Koordinator Wilayah (Korwil) serta sulitnya akses masyarakat untuk bertemu langsung dengan Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Garut.
Kondisi ini memperkuat persepsi publik bahwa terdapat persoalan mendasar dalam tata kelola pendidikan yang belum sepenuhnya terbuka. Sejumlah orang tua siswa mengaku kesulitan mendapatkan penjelasan langsung dari pihak dinas terkait berbagai kebijakan, khususnya dalam pelaksanaan SPMB tahun ini.
Presidium Ruang Rakyat Garut, Eldy Supriadi, turut menyoroti kinerja Kepala Dinas Pendidikan yang dinilai belum optimal dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul. Ia juga menilai komunikasi antara pihak dinas dan masyarakat masih belum berjalan dengan baik.
“Komunikasi yang sulit dan minimnya keterbukaan membuat persoalan terus berlarut. Kami meminta Bupati Garut untuk segera mengambil langkah tegas, termasuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kepemimpinan di Dinas Pendidikan,” ujar Eldy.
Sejumlah kalangan menilai, mencuatnya polemik SPMB seakan membuka kembali persoalan lama yang belum sepenuhnya terselesaikan, terutama terkait transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran.
Polemik SPMB sendiri dipicu oleh banyaknya keluhan masyarakat terkait sistem zonasi dan proses seleksi yang dinilai belum sepenuhnya adil dan transparan. Bahkan, sejumlah orang tua siswa mendatangi langsung kantor Dinas Pendidikan Garut untuk menyampaikan protes serta mempertanyakan mekanisme penerimaan.
Namun, upaya tersebut tidak selalu membuahkan hasil. Beberapa orang tua mengaku kesulitan bertemu langsung dengan Kadisdik, sehingga aspirasi mereka dinilai belum tersampaikan secara maksimal.
Sorotan publik pun semakin tajam, tidak hanya terhadap sistem SPMB, tetapi juga terhadap kepemimpinan dan pola komunikasi di lingkungan Dinas Pendidikan Garut. Minimnya penjelasan resmi dinilai turut memperkeruh situasi dan memperbesar ketidakpercayaan masyarakat.
Belum tuntasnya polemik penunjukan PLT Korwil juga menambah daftar persoalan yang dipertanyakan publik. Hingga kini, kejelasan mengenai kebijakan tersebut dinilai masih belum transparan dan menyisakan tanda tanya.
Sejumlah pihak mendorong pemerintah daerah untuk segera mengambil langkah tegas dan terbuka dalam menjawab berbagai persoalan yang mencuat. Transparansi dinilai menjadi kunci untuk meredam polemik sekaligus memulihkan kepercayaan masyarakat.
Pengamat menilai, situasi ini seharusnya menjadi momentum evaluasi menyeluruh bagi tata kelola pendidikan di Garut. Keterbukaan informasi, akuntabilitas kebijakan, serta keberpihakan kepada masyarakat menjadi hal yang tidak bisa lagi ditunda.
Jika tidak segera ditangani secara serius, polemik yang berlarut dikhawatirkan akan terus menggerus kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan di daerah.
About the Author
