Ruangrakyatgarut.id 06 juli 2026 – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) terus menjadi perhatian publik. Selain menjadi program strategis untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat menuju Indonesia Emas 2045, program ini juga menghadapi berbagai tantangan dalam aspek tata kelola, efisiensi anggaran, serta keberlanjutan investasi para mitra pelaksana di daerah.
Melalui Surat Edaran Nomor 12 Tahun 2026, BGN memutuskan menghentikan sementara operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) selama masa libur sekolah. Kebijakan tersebut diambil sebagai bagian dari langkah evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG.
Pemerintah menyebut penghentian sementara ini bertujuan meningkatkan efektivitas program sekaligus menghemat anggaran negara. Selama sekitar 18 hari masa libur sekolah, tidak dibayarkannya insentif operasional kepada ribuan SPPG diperkirakan mampu menghemat anggaran hingga sekitar Rp3,4–Rp3,5 triliun.
Selain efisiensi anggaran, masa jeda tersebut juga dimanfaatkan untuk melakukan audit tata kelola, mulai dari verifikasi data penerima manfaat, evaluasi penyedia, peningkatan standar sanitasi, hingga penguatan kapasitas sumber daya manusia yang terlibat dalam penyelenggaraan program.
Pemerintah juga melakukan pengetatan pengawasan terhadap seluruh SPPG dengan mewajibkan setiap dapur memiliki Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS), sebagai upaya menjamin keamanan dan kualitas makanan yang diberikan kepada para penerima manfaat.
Di sisi lain, program MBG tetap dipandang memiliki dampak positif terhadap perekonomian masyarakat. Kebijakan penggunaan bahan pangan lokal dinilai mampu menggerakkan sektor pertanian, peternakan, perikanan, serta pelaku UMKM yang menjadi bagian dari rantai pasok program tersebut.
Namun demikian, Rizal Mardiansyah, salah satu anggota Asosiasi Pemenuhan Gizi Indonesia (APGIN) Kabupaten Garut, menilai kebijakan yang diterapkan BGN juga perlu memperhatikan rasa keadilan bagi para mitra yang telah berinvestasi untuk mendukung program prioritas pemerintah.
Menurut Rizal, banyak mitra SPPG yang telah mengeluarkan modal besar untuk membangun dapur pelayanan sesuai arahan pemerintah. Namun, setelah adanya kebijakan penghentian sementara pembangunan, sejumlah proyek menjadi terhenti sehingga menimbulkan kerugian materiil bagi para investor.
“Kebijakan yang dilakukan BGN harus mengedepankan rasa keadilan bagi para mitra yang telah berinvestasi dalam mendukung program prioritas pemerintah. Jangan sampai muncul polemik di tengah masyarakat karena akan berdampak kepada berbagai stakeholder. Saat ini masih banyak mitra dapur SPPG yang sudah membangun, tetapi pembangunannya menjadi mangkrak dan belum jelas kelanjutannya akibat kebijakan penghentian tersebut,” ujar Rizal.
Meski demikian, Rizal menegaskan bahwa APGIN Kabupaten Garut tetap mendukung penuh Program Makan Bergizi Gratis sebagai salah satu program prioritas pemerintah. Ia berharap proses evaluasi yang dilakukan BGN dapat menghasilkan kebijakan yang lebih matang, memberikan kepastian bagi para mitra, serta memastikan program berjalan secara efektif, transparan, dan berkelanjutan demi tercapainya tujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat Indonesia.
About the Author
