Ruangrakyatgarut.id — Kegiatan reses Anggota DPRD Kabupaten Garut dari Fraksi PDI Perjuangan, Yudha Puja Turnawan, tak sekadar menjadi momentum untuk menyerap aspirasi masyarakat. Dalam Reses Masa Sidang I Tahun 2026 di Daerah Pemilihan (Dapil) 1, Yudha juga menghadirkan berbagai pelayanan publik secara langsung bagi masyarakat.
Kegiatan yang digelar di Hotel Augusta, Jalan Raya Cipanas, Kecamatan Tarogong Kaler, Kamis (8/10/2026), tersebut dirangkaikan dengan pelayanan administrasi kependudukan, Cek Kesehatan Gratis (CKG), hingga aksi donor darah.
Yudha berkolaborasi dengan sejumlah instansi, di antaranya Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Sosial (Dinsos), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), serta Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Garut.
“Jadi kegiatan reses hari ini kita berkolaborasi dengan beberapa SKPD. Intinya sebagaimana semaksimal mungkin melayani masyarakat Garut,” ujar Yudha.
Menurutnya, reses bukan hanya ruang bagi anggota DPRD untuk mendengarkan aspirasi masyarakat, tetapi juga menjadi kesempatan untuk menghadirkan pelayanan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan warga.
Di tengah kegiatan tersebut, persoalan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin turut menjadi salah satu isu yang mendapat perhatian.
Yudha menyoroti persoalan kepesertaan BPJS Kesehatan segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI), terutama adanya warga yang secara kondisi ekonomi masih tergolong miskin atau prasejahtera, namun dalam pendataan justru tercatat berada pada desil tinggi.
Kondisi tersebut dinilai dapat berdampak terhadap status kepesertaan BPJS PBI yang diterima masyarakat.
“Sambil dicari solusi, ternyata ada warga yang miskin tapi di desil tinggi. Nanti dicari solusi agar yang bersangkutan mendapatkan BPJS gratis,” tegasnya.
Yudha menilai persoalan tersebut perlu mendapatkan perhatian karena perubahan status kepesertaan BPJS PBI dapat berpengaruh langsung terhadap akses masyarakat terhadap layanan kesehatan.
Karena itu, persoalan data perlu dikoordinasikan bersama pemerintah daerah, perangkat desa, serta instansi terkait agar kondisi sosial ekonomi masyarakat dapat tergambarkan secara lebih faktual.
Kegiatan reses tersebut melibatkan perangkat desa dari empat kecamatan, yakni Tarogong Kidul, Tarogong Kaler, Leles, dan Kadungora.
Selain menyampaikan aspirasi terkait BPJS PBI, masyarakat yang hadir juga dapat memanfaatkan sejumlah pelayanan publik yang disediakan di lokasi.
Pelayanan administrasi kependudukan meliputi pembuatan akta kelahiran, perekaman dan pencetakan e-KTP, pembaruan Kartu Keluarga (KK), hingga aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD).
Kehadiran layanan tersebut diharapkan dapat memudahkan masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan yang juga menjadi bagian penting dalam mengakses berbagai program pelayanan dan perlindungan sosial pemerintah.
Sementara itu, melalui Dinas Kesehatan, masyarakat juga mendapatkan layanan Cek Kesehatan Gratis (CKG). Kegiatan turut dirangkaikan dengan aksi donor darah bersama PMI Kabupaten Garut.
Yudha mengatakan, kolaborasi pelayanan dalam kegiatan reses tersebut merupakan bagian dari upaya mendekatkan fungsi wakil rakyat dengan kebutuhan masyarakat di lapangan.
“Reses ini kita manfaatkan bukan hanya untuk menyerap aspirasi, tetapi bagaimana masyarakat juga bisa mendapatkan pelayanan secara langsung,” ujarnya.
Di sisi lain, persoalan BPJS PBI dan data desil menjadi catatan yang akan ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan pihak-pihak terkait.
Menurut Yudha, pemutakhiran data harus mampu mencerminkan kondisi sosial ekonomi masyarakat secara faktual. Jangan sampai warga yang secara nyata masih membutuhkan perlindungan sosial justru kehilangan akses terhadap jaminan kesehatan akibat ketidaksesuaian data.
Selain pelayanan publik dan penyampaian aspirasi, kegiatan reses juga diwarnai pemberian doorprize bagi masyarakat. Sejumlah hadiah yang disiapkan antara lain mesin cuci, kompor gas, rice cooker, dan dispenser.
Melalui kegiatan tersebut, Yudha berharap reses dapat menjadi ruang interaksi yang lebih dekat antara wakil rakyat dengan masyarakat sekaligus menjadi momentum untuk membantu menyelesaikan persoalan warga secara langsung, khususnya terkait pelayanan dasar, administrasi kependudukan, dan jaminan kesehatan. (Hilman)
About the Author
