Ruangrakyatgarut.id — Upaya memperkuat kepedulian sosial sekaligus meningkatkan ketepatan penanganan kemiskinan di daerah menjadi bahasan utama dalam Talkshow “Ngopi Jasmerah” dengan tema “Jaga Sosial, Atasi Kemiskinan di Daerah” yang digelar di Social Worker Center, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut, Senin (5/10/2026).
Kegiatan tersebut menjadi ruang dialog antara pemerintah kecamatan, pendamping sosial, legislatif dan masyarakat untuk membahas berbagai persoalan sosial, khususnya terkait pemutakhiran data dan penyaluran bantuan sosial agar lebih tepat sasaran.
Talkshow menghadirkan Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Leles Donny Januar, Ketua Tim Program Keluarga Harapan (PKH) Kecamatan Leles Andri Fitriyanto, M.Pd., serta Wakil Ketua DPRD Kabupaten Garut Hj. Dilla Nurul Fadilah, SE.
Salah satu fokus utama pembahasan adalah gerakan nasional peduli tetangga melalui Portal Perlindungan Sosial (Perlinsos). Program tersebut diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk lebih aktif memperhatikan kondisi sosial dan ekonomi warga di lingkungan masing-masing.
Dalam kesempatan tersebut, Hj. Dilla Nurul Fadilah menegaskan bahwa persoalan kemiskinan tidak semata-mata dapat dilihat dari rendahnya pendapatan masyarakat. Menurutnya, terdapat sejumlah faktor yang saling berkaitan, mulai dari pendidikan, kesehatan, kondisi ekonomi hingga akurasi data penerima bantuan sosial.
“Sebetulnya persoalan di masyarakat itu banyak. Ada masyarakat yang memang tidak mampu, ada juga yang rentan secara ekonomi dan sebagainya. Program ini diharapkan bisa tepat sasaran,” ujar Dilla.
Masyarakat Didorong Jadi Agen Perlinsos
Dilla menilai dinamika kondisi masyarakat menjadi salah satu tantangan dalam penyaluran bantuan sosial. Kondisi ekonomi seseorang dapat berubah dari waktu ke waktu sehingga data penerima bantuan perlu terus diperbarui.
Karena itu, menurutnya, digitalisasi melalui sistem Perlindungan Sosial dapat membuka ruang bagi masyarakat untuk ikut berperan sebagai agen kepedulian sosial di lingkungan masing-masing.
“Dengan adanya sistem digitalisasi yang transparan, masyarakat di sekitar kita bisa menjadi agen. Ketika ada bantuan sosial, masyarakat bisa mengusulkan dan juga bisa menyanggah,” katanya.
Ia menjelaskan, masyarakat dapat memberikan informasi apabila terdapat perubahan kondisi warga yang sebelumnya tercatat sebagai penerima bantuan. Misalnya, seseorang yang sebelumnya mengalami kesulitan ekonomi, namun kini kondisi ekonominya telah membaik.
Begitu pula apabila terdapat warga yang sudah meninggal dunia tetapi masih tercatat dalam data penerima bantuan, informasi tersebut dapat disampaikan untuk dilakukan pemutakhiran.
“Yang tadinya tidak baik-baik saja sekarang ekonominya sudah bagus, tetapi masih masuk ke dalam data, itu bisa disanggah. Misalkan ada masyarakat yang sudah meninggal tetapi masih ada di dalam data, itu juga bisa disanggah,” jelasnya.
Menurut Dilla, keterlibatan masyarakat sangat penting karena kondisi sosial warga di lingkungan masing-masing dapat diketahui lebih cepat oleh tetangga atau masyarakat sekitar.
Pendidikan, Kesehatan dan Ekonomi Jadi Fondasi
Lebih jauh, Dilla menyampaikan bahwa penanganan kemiskinan di Kabupaten Garut perlu menyentuh akar persoalan. Menurutnya, pendidikan, kesehatan dan ekonomi merupakan tiga sektor fundamental yang perlu diperkuat.
Menurutnya Pemerintah, memiliki peran penting dalam memastikan masyarakat memperoleh akses dan kualitas pelayanan yang baik pada ketiga sektor tersebut.
“Kalau dari segi pendidikan berarti pendidikannya harus bagus. kesehatannya juga akan ikut bagus, Intinya fundamentalnya di situ,” ungkapnya.
Sementara dari sisi ekonomi, Dilla melihat keberadaan pelaku UMKM sebagai salah satu potensi yang dapat terus dikembangkan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Ia juga menyinggung berbagai program pemberdayaan masyarakat, termasuk dukungan kendaraan bagi masyarakat yang bekerja menggunakan becak. Menurutnya, penggunaan becak motor dapat membantu meringankan beban kerja sekaligus berpotensi meningkatkan produktivitas.
“Kalau yang tadinya menggunakan becak kayu tentu capek. Dengan adanya becak motor, beban bisa lebih ringan dan mudah-mudahan bisa meningkatkan kesejahteraan,” katanya.
Luas Wilayah Garut Jadi Tantangan Pelayanan
Dilla juga menyoroti tantangan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat yang tersebar di wilayah Kabupaten Garut yang luas.
Menurutnya, kondisi geografis dan cakupan wilayah pelayanan membutuhkan dukungan serta kolaborasi dari berbagai tingkatan pemerintahan.
“Memang kalau saya lihat ini adalah keterbatasan anggaran di kabupaten, karena luas wilayah yang sangat luas. Kecamatan ada 42, kemudian desa dan kelurahan juga banyak, sehingga pelayanan mungkin perlu diperkuat,” ujarnya.
Untuk itu, ia menilai sinergi antara pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat diperlukan agar berbagai program penanganan kemiskinan dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas.
DPRD Dorong Penanganan Kemiskinan Berbasis Data
Terkait upaya pengurangan kemiskinan, Dilla menekankan pentingnya memastikan masyarakat yang benar-benar membutuhkan dapat segera mendapatkan bantuan maupun intervensi pemerintah.
Keberadaan agen Perlinsos di lingkungan masyarakat, kata dia, diharapkan dapat mempercepat penyampaian informasi mengenai perubahan kondisi sosial warga sekaligus membantu proses pemutakhiran data.
“Dengan adanya agen Perlinsos ini, mudah-mudahan bisa membantu masyarakat sekitar atau tetangga. Sehingga masyarakat yang ada di lingkungan kita bisa terbantukan dan lebih cepat pelayanannya,” tutur Dilla.
Ia berharap gerakan peduli tetangga tidak hanya menjadi sebuah program, tetapi dapat tumbuh menjadi kepedulian bersama di tengah masyarakat.
Dengan keterlibatan warga, informasi mengenai masyarakat yang membutuhkan bantuan maupun warga yang kondisi ekonominya telah berubah dapat lebih cepat disampaikan. Hal tersebut dinilai penting agar data sosial tetap responsif terhadap dinamika kehidupan masyarakat.
Talkshow Ngopi Jasmerah pun menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah, pendamping sosial, legislatif dan masyarakat dalam menangani persoalan kemiskinan.
Pemutakhiran data yang lebih responsif, keterlibatan masyarakat serta penguatan sektor pendidikan, kesehatan dan ekonomi diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya bersama untuk memastikan program perlindungan sosial benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan. (Hilman)
About the Author
