Ruangrakyatgarut.id — Rendahnya alokasi anggaran pembangunan jalan Kabupaten Garut yang hanya sekitar 2,2 persen dari APBD menuai sorotan tajam. Ryan Multama Ranu Putra, S.H., yang akrab disapa Acil, Wakil Ketua 234 SC DPC Garut, mempertanyakan arah kebijakan pembangunan Pemkab Garut setelah Gubernur Jawa Barat menyoroti rendahnya anggaran infrastruktur tersebut.
Menurut Acil, persoalan ini tidak boleh hanya dilihat sebagai perbedaan kebijakan anggaran. Sebab, pembangunan jalan memiliki dampak langsung terhadap pergerakan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
“Kalau rekomendasi Gubernur untuk memperkuat pembangunan jalan tidak direspons secara serius, maka wajar publik mempertanyakan: apakah Bupati Garut sedang membangkang terhadap rekomendasi Gubernur?” ujar Acil.
Ia menegaskan, jalan merupakan urat nadi ekonomi rakyat. Jalan yang buruk berdampak pada biaya distribusi hasil pertanian, aktivitas UMKM, perdagangan, pariwisata hingga mobilitas masyarakat.
“Jangan sampai yang dipertahankan adalah angka dalam APBD, sementara yang dikorbankan justru ekonomi rakyat. Ketika biaya distribusi naik dan akses masyarakat terhambat, rakyat yang menanggung akibatnya,” tegasnya.
Acil juga mempertanyakan komposisi sumber pendapatan yang digunakan Pemkab Garut untuk membiayai pembangunan infrastruktur.
Menurutnya, jika melihat data penerimaan opsen pajak yang berada di kisaran Rp105 miliar, sementara anggaran jalan, jembatan dan PJU juga berada di kisaran angka tersebut, maka muncul pertanyaan yang perlu dijawab secara terbuka oleh pemerintah daerah.
“Kalau penerimaan opsen pajak sekitar Rp105 miliar, sementara alokasi untuk jalan, jembatan dan PJU juga kurang lebih Rp105 miliar, lalu bagaimana dengan sumber-sumber pendapatan APBD lainnya? Digunakan untuk apa dan seberapa besar yang kembali untuk pembangunan infrastruktur?”
Acil menegaskan, pernyataan tersebut bukan tuduhan, melainkan pertanyaan publik yang harus dijawab dengan transparansi anggaran.
“Kami tidak sedang menuduh. Kami sedang bertanya. APBD bukan hanya bersumber dari pajak masyarakat. Ada sumber pendapatan lainnya. Kalau uang pajak masyarakat pada akhirnya digunakan untuk pembangunan jalan, lalu sumber pendapatan lainnya diarahkan ke mana? Ini yang harus dijelaskan,” katanya.
Garut Hebat Jangan Hanya Jadi Slogan
Acil kemudian mempertanyakan konsistensi antara kebijakan anggaran dengan visi-misi Garut Hebat.
“Garut Hebat jangan hanya menjadi slogan dan dokumen perencanaan. Kalau pemerataan pembangunan dan penguatan ekonomi rakyat menjadi bagian dari visi-misi, keberpihakan itu harus terlihat dalam APBD. Jangan sampai visi-misinya bicara pemerataan, tetapi kebijakan anggarannya justru berkata lain.”
Ia meminta Bupati dan DPRD Garut membuka dasar penentuan prioritas APBD kepada masyarakat.
“Kalau memang ada alasan mengapa rekomendasi Gubernur tidak dapat dijalankan secara maksimal, jelaskan kepada publik. Kalau ada sumber pendapatan lain dalam APBD, masyarakat juga berhak tahu ke mana uang tersebut diarahkan.”
Menurut Acil, teguran Gubernur Jawa Barat seharusnya menjadi alarm keras bagi Pemkab Garut untuk mengevaluasi kembali arah pembangunan.
“Kami tidak sedang mencari konflik. Kami sedang mengingatkan bahwa APBD adalah cermin keberpihakan pemerintah. Kalau jalan adalah urat nadi ekonomi, jangan sampai salah menentukan prioritas justru membuat urat nadi ekonomi rakyat tersumbat.”
Acil menutup dengan pertanyaan yang menurutnya harus dijawab Bupati Garut:
“Kalau rekomendasi Gubernur menyangkut pembangunan infrastruktur yang berdampak langsung terhadap ekonomi rakyat tetapi tidak menjadi prioritas anggaran, sementara sumber pendapatan APBD lainnya juga cukup besar, sebenarnya Garut sedang dibangun untuk siapa dan dengan arah pembangunan seperti apa?”
About the Author
