Ruangrakyatgarut.id 19 Agustus 2026 — Organisasi masyarakat 234 Solidarity Community (234 SC) menyatakan kesiapan untuk membersamai aksi masyarakat Banjarwangi sebagai bentuk kepedulian terhadap aspirasi publik, khususnya terkait isu pembangunan dan kebijakan anggaran daerah.
Sekretaris 234 SC Kabupaten Garut, Cacan Cahyadi, S.H., menegaskan bahwa setiap persoalan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat harus dibahas secara terbuka, objektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Menurutnya, masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi, sementara pemerintah daerah bersama DPRD berkewajiban menyediakan ruang dialog serta penjelasan yang jelas kepada publik.
“Dinamika dalam pembahasan KUAPPAS, termasuk sikap walk out Fraksi Gerindra, merupakan bagian dari proses demokrasi yang perlu dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat,” ujarnya.
Ia menilai perbedaan pandangan dalam proses politik dan penganggaran adalah hal yang wajar, namun kepentingan masyarakat harus tetap menjadi prioritas utama.
Lebih jauh, 234 SC juga menyoroti kebijakan opsen pajak, khususnya terkait pemanfaatan dan dampaknya terhadap pembangunan infrastruktur daerah.
Menurut 234 SC, apabila terdapat instruksi atau kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang mengarahkan pemanfaatan opsen untuk mendukung pembangunan dan pemeliharaan jalan, maka pemerintah daerah harus mampu menjelaskan secara terbuka realisasi serta dampaknya bagi masyarakat.
“Jangan sampai masyarakat terus menunggu program demi program untuk mendapatkan jalan yang layak, sementara ada sumber pembiayaan yang bisa dimaksimalkan,” lanjutnya.
Ia menambahkan, apabila pembiayaan infrastruktur jalan dapat ditopang melalui pemanfaatan opsen sesuai ketentuan dan regulasi yang berlaku, maka pembangunan seharusnya dapat dilakukan lebih cepat, terarah, dan tidak selalu bergantung pada program tertentu seperti IJD.
Namun demikian, hal tersebut tetap harus dilakukan sesuai mekanisme penganggaran dan ketentuan hukum yang berlaku.
234 SC juga mendorong pemerintah daerah untuk membuka secara transparan informasi mengenai besaran penerimaan opsen, peruntukannya, realisasi, serta titik lokasi pembangunan atau pemeliharaan jalan yang dibiayai dari sumber tersebut.
Hal ini dinilai penting agar masyarakat tidak hanya memahami kewajiban pajak, tetapi juga mengetahui ke mana dana tersebut dialokasikan dan sejauh mana manfaatnya kembali kepada publik.
“234 SC hadir bukan untuk memperkeruh keadaan, tetapi untuk mengawal aspirasi masyarakat agar disampaikan secara tertib, damai, konstitusional, dan bermartabat,” tegasnya.
Ia menutup dengan penegasan bahwa suara masyarakat harus didengar, anggaran harus transparan, dan pembangunan harus benar-benar dirasakan masyarakat.
“Jalan untuk rakyat, pembangunan untuk rakyat,” pungkasnya.
About the Author
