Poto Jurnalis Ruangrakyatgarut.id
Ruangrakyatgarut.id – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), H. Aceng Malki, menggelar kegiatan Reses I Tahun Sidang 2026–2027 di gedung Pemuda jalan merdeka kecamatan Tarogong kidul Kabupaten Garut, Selasa (17/11/2026). Dalam kegiatan tersebut, ia menggandeng Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMPD) Provinsi Jawa Barat untuk menyosialisasikan rencana penerapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) berbasis elektronik atau digital.
Kegiatan sosialisasi ini menjadi langkah awal dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait perubahan mekanisme pemilihan kepala desa yang direncanakan akan diterapkan pada pelaksanaan Pilkades tahun 2027.
Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala DPMPD Provinsi Jawa Barat, Drs. Mochamad Ade Afriandi, M.T., Kepala Dinas DPMPD Kabupaten Garut, Ahmad Ramdani, S.Sos., M.Si., Plt. Sekretaris Dinas DPMPD Kabupaten Garut, Idad Badrudin, S.E., serta Anggota DPRD Kabupaten Garut Komisi I, Luqi Saadilah Farindani, S.E., M.AP.
Dalam keterangannya, H. Aceng Malki menjelaskan bahwa sosialisasi Pilkades Digital merupakan upaya memberikan pemahaman lebih awal kepada masyarakat, khususnya desa-desa yang dipersiapkan mengikuti pelaksanaan Pilkades pada 2027.
Menurutnya, sistem pemilihan yang sebelumnya dilakukan secara manual nantinya direncanakan beralih menggunakan mekanisme elektronik atau digital dengan prinsip satu KTP satu suara.
“Konsepnya seperti yang sudah diterangkan oleh Kepala Dinas tadi, bahwa pelaksanaannya akan menggunakan sistem elektronik. Jadi, tidak ada lagi sistem manual, semuanya menggunakan sistem digital dengan prinsip satu KTP satu suara,” ungkap H. Aceng Malki.
Ia menerangkan, melalui sistem tersebut setiap pemilih hanya memiliki hak untuk memberikan satu suara. Mekanisme ini diharapkan dapat meminimalkan potensi pemungutan suara ganda sekaligus meningkatkan efektivitas proses pemilihan.
Selain itu, hasil pemilihan diharapkan dapat diketahui lebih cepat setelah seluruh proses pemungutan dan penghitungan suara selesai dilaksanakan.
H. Aceng Malki juga menyebutkan bahwa penerapan Pilkades Digital bukan sekadar wacana. Sistem serupa telah diterapkan di sejumlah daerah, salah satunya Kabupaten Karawang, yang dapat menjadi referensi dalam mempersiapkan digitalisasi Pilkades di Kabupaten Garut.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa keberhasilan penerapan sistem tersebut tidak hanya bergantung pada kesiapan teknologi dan infrastruktur, tetapi juga harus didukung kesiapan masyarakat sebagai pemilih.
Terutama bagi masyarakat lanjut usia maupun warga yang belum terbiasa menggunakan perangkat elektronik, diperlukan sosialisasi dan edukasi secara intensif agar tidak mengalami kesulitan ketika mengikuti proses pemilihan.
“Jadi, masyarakat harus sudah siap dengan proses pemilihan digital ini. Terutama orang tua yang belum memahami teknologi elektronik, harus secepatnya diberikan wawasan terkait bagaimana cara melakukan pemilihan,” jelasnya.
Ia menegaskan, sosialisasi tidak boleh hanya menyasar masyarakat sebagai pemilih, tetapi juga harus melibatkan seluruh unsur pemerintahan dan kelembagaan di tingkat desa.
Mulai dari kepala desa, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), hingga unsur masyarakat di lingkungan RT dan RW perlu mendapatkan pemahaman yang sama mengenai mekanisme Pilkades Digital.
Menurutnya, keterlibatan seluruh unsur tersebut sangat penting mengingat sistem pemilihan berbasis elektronik masih tergolong baru bagi sebagian masyarakat. Dengan persiapan dan edukasi yang memadai, diharapkan pelaksanaannya dapat berjalan lancar tanpa menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat.
Lebih lanjut, H. Aceng Malki mengungkapkan bahwa terdapat sebanyak 148 desa di Kabupaten Garut yang menjadi sasaran persiapan pelaksanaan Pilkades tahun 2027.
Selain itu, ia berharap rencana pembentukan sekitar 22 desa baru atau desa hasil pemekaran di Kabupaten Garut dapat segera memperoleh persetujuan dan pengesahan sesuai ketentuan yang berlaku.
Apabila proses tersebut telah selesai dan memenuhi persyaratan, desa-desa hasil pemekaran tersebut diharapkan berpeluang mengikuti pelaksanaan Pilkades tahun 2027.
“Mudah-mudahan 22 desa baru atau desa hasil pemekaran bisa segera mendapatkan persetujuan. Harapannya, kalau sudah disetujui, bisa ikut dalam pelaksanaan Pilkades tahun 2027,” tuturnya.
Melalui kolaborasi antara DPRD Provinsi Jawa Barat dan DPMPD Provinsi Jawa Barat tersebut, H. Aceng Malki berharap seluruh elemen masyarakat, khususnya desa-desa yang masuk dalam persiapan Pilkades 2027, dapat mulai mempersiapkan diri menghadapi perubahan sistem pemilihan.
Ia menilai sosialisasi sejak dini menjadi bagian penting agar penerapan Pilkades Digital tidak sekadar menjadi perubahan dari sisi teknologi, tetapi juga dapat dipahami dan diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.
Dengan demikian, persiapan pelaksanaan Pilkades tahun 2027 di Kabupaten Garut diharapkan semakin matang, baik dari sisi infrastruktur, sumber daya manusia, maupun kesiapan masyarakat dalam mengikuti mekanisme pemungutan suara secara digital. (Hilman)
