Ruangrakyatgarut.id 16 November 2026 – Penanggulangan HIV/AIDS, tuberkulosis (TBC), dan malaria bukan semata-mata persoalan medis. Di balik upaya pengobatan dan pencegahan, terdapat tantangan sosial, keterbatasan jangkauan pelayanan, hingga persoalan kelompok masyarakat rentan yang membutuhkan pendekatan lebih dekat dan manusiawi.
Kesadaran itulah yang menjadi salah satu perhatian Anggota DPRD Kabupaten Garut dari Fraksi PDI Perjuangan, Yudha Puja Turnawan, saat menghadiri Lokakarya Penguatan Perencanaan, Penganggaran, dan Pembiayaan Program AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria (ATM) melalui Monitoring dan Evaluasi serta Implementasi Social Contracting Tingkat Kabupaten/Kota.
Kegiatan yang diselenggarakan Asosiasi Dinas Kesehatan Seluruh Indonesia melalui program Resilient and Sustainable Systems for Health (RSSH) ATM Provinsi Jawa Barat tersebut berlangsung selama dua hari, Senin hingga Selasa, 16–17 November 2026, bertempat di Hotel Sabda Alam, Kabupaten Garut.
Yudha hadir mewakili Komisi IV DPRD Kabupaten Garut. Dalam kesempatan tersebut, ia menegaskan pentingnya memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah, DPRD, organisasi masyarakat sipil (OMS), dan kelompok masyarakat dalam mempercepat upaya pencegahan serta pengendalian HIV/AIDS, TBC, dan malaria.
Menurut Yudha, upaya penanggulangan penyakit tersebut tidak akan berjalan optimal apabila hanya mengandalkan Dinas Kesehatan dan puskesmas. Keterbatasan jumlah tenaga kesehatan serta luasnya persoalan sosial di tengah masyarakat menuntut adanya keterlibatan berbagai elemen yang memiliki kedekatan langsung dengan kelompok sasaran.
“Penanggulangan HIV/AIDS dan TBC tidak bisa hanya dibebankan kepada Dinas Kesehatan maupun puskesmas. Ada keterbatasan tenaga dan jangkauan pelayanan. Karena itu, perlu kolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil dan komunitas yang selama ini sudah bergerak langsung di tengah masyarakat,” ungkap Yudha.
Ia menjelaskan, organisasi masyarakat sipil memiliki posisi strategis karena dibangun melalui kedekatan sosial dan jaringan akar rumput. Pendekatan tersebut memungkinkan mereka menjangkau kelompok masyarakat yang selama ini sulit disentuh oleh pelayanan formal pemerintah.
Dalam penanggulangan HIV/AIDS, misalnya, masih terdapat kelompok rentan dan termarginalkan yang membutuhkan pendekatan persuasif, pendampingan, serta perlindungan dari stigma dan diskriminasi. Sementara itu, penularan TBC juga berkaitan erat dengan kondisi lingkungan, kepadatan hunian, kemiskinan, dan keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan.
Karena itu, keterlibatan organisasi masyarakat sipil bukan sekadar pelengkap program pemerintah, melainkan bagian penting dari strategi untuk memperluas jangkauan pencegahan, penemuan kasus, pendampingan, hingga memastikan masyarakat mendapatkan akses pelayanan kesehatan.
Yudha Minta Dukungan Anggaran yang Lebih Konkret
Lebih jauh, Yudha menekankan bahwa kolaborasi tidak boleh berhenti pada sebatas ajakan atau komitmen di atas kertas. Pemerintah daerah perlu memberikan dukungan nyata melalui kebijakan perencanaan dan penganggaran yang berpihak pada keberlanjutan kerja organisasi masyarakat sipil.
Ia mendorong DPRD agar turut memperkuat alokasi anggaran bagi organisasi masyarakat sipil yang selama ini telah berkontribusi dalam menjangkau dan mendampingi masyarakat terdampak HIV/AIDS maupun TBC.
Menurutnya, organisasi yang sudah memiliki pengalaman, jaringan, serta kapasitas pendampingan harus mendapatkan ruang kemitraan yang jelas dalam program pemerintah daerah.
Di Kabupaten Garut sendiri, sejumlah organisasi telah bergerak dalam upaya tersebut. Untuk penanggulangan HIV/AIDS terdapat Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI), Female Plus, dan Komisi Penanggulangan AIDS (KPA). Sementara dalam penanggulangan TBC terdapat Stop TB Partnership Indonesia (STPI) Penabulu dan ‘Aisyiyah.
Keberadaan organisasi-organisasi tersebut merupakan modal sosial yang perlu diperkuat. Pemerintah daerah tidak seharusnya membangun seluruh sistem penjangkauan dari awal, melainkan dapat mengoptimalkan jaringan dan pengalaman organisasi yang sudah bekerja di lapangan.
Social Contracting, Jalan Memperkuat Kemitraan Pemerintah dan Masyarakat
Salah satu isu penting dalam lokakarya tersebut adalah penerapan Social Contracting, yakni pola kemitraan pemerintah dengan organisasi masyarakat sipil dan kelompok masyarakat melalui mekanisme Swakelola Tipe III dan Tipe IV.
Melalui pendekatan ini, pemerintah daerah dapat melibatkan organisasi masyarakat sipil dan kelompok masyarakat dalam pelaksanaan program yang sesuai dengan kapasitas serta kompetensi mereka, dengan tetap memperhatikan ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah dan tata kelola anggaran.
Bagi Yudha, skema tersebut perlu dimanfaatkan secara optimal agar organisasi masyarakat sipil tidak hanya diminta membantu pemerintah, tetapi juga memperoleh dukungan pembiayaan yang memadai untuk menjalankan program secara berkelanjutan.
Ia juga mengingatkan pentingnya komitmen pemerintah daerah dalam mengintegrasikan target pencegahan dan pengendalian ATM ke dalam dokumen perencanaan pembangunan serta APBD.
Hal ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis, yang mengatur tanggung jawab pemerintah daerah dalam mendukung penanggulangan TBC, termasuk melalui perencanaan, pendanaan, penemuan kasus secara aktif, serta pencatatan dan pelaporan.
Dengan demikian, penanggulangan TBC bukan hanya menjadi agenda sektor kesehatan, tetapi juga membutuhkan dukungan lintas sektor dan komitmen anggaran yang berkesinambungan.
Jangan Biarkan Organisasi yang Bekerja di Akar Rumput Berjuang Sendirian
Yudha berharap lokakarya tersebut tidak berhenti sebagai forum diskusi dan pertukaran gagasan. Lebih dari itu, harus ada tindak lanjut berupa kebijakan konkret yang memperkuat kemitraan antara pemerintah daerah dan organisasi masyarakat sipil.
Baginya, keberhasilan eliminasi HIV/AIDS, TBC, dan malaria tidak cukup diukur dari banyaknya program yang dilaksanakan atau besarnya anggaran yang terserap. Keberhasilan sesungguhnya adalah ketika masyarakat yang membutuhkan benar-benar terjangkau, mendapatkan pendampingan, memperoleh pelayanan kesehatan, dan tidak lagi terhambat oleh stigma maupun keterbatasan akses.
“Organisasi masyarakat sipil sudah bekerja menjangkau masyarakat hingga ke akar rumput. Pemerintah daerah harus hadir memperkuat kerja mereka melalui kebijakan dan dukungan anggaran yang jelas. Jangan sampai organisasi yang selama ini membantu pemerintah justru harus berjuang sendiri karena keterbatasan pembiayaan,” menjadi pesan penting dari dorongan penguatan kolaborasi tersebut.
Melalui keterlibatan DPRD dalam forum ini, Yudha berharap Kabupaten Garut dapat membangun sistem penanggulangan ATM yang lebih inklusif, terencana, dan berkelanjutan.
Sebab, melindungi kesehatan masyarakat bukan hanya tanggung jawab tenaga medis. Ini adalah tanggung jawab bersama, dan negara harus memastikan tidak ada kelompok masyarakat yang tertinggal dalam mendapatkan hak atas kesehatan.
