Ruangrakyatgarut.id 31 Oktober 2026 – Memasuki musim penghujan, Pemerintah Kabupaten Garut didesak untuk segera mengambil langkah konkret dalam memperkuat mitigasi bencana. Evaluasi menyeluruh terhadap wilayah rawan longsor, banjir bandang, hingga kerusakan lingkungan dinilai perlu menjadi prioritas, baik di wilayah Garut Selatan, Garut Utara, maupun kawasan perkotaan.
Desakan tersebut disampaikan Jajang Saepuloh, S.IP., M.Si., akademisi sekaligus pemerhati kebijakan. Ia menegaskan bahwa mitigasi bencana tidak boleh hanya menjadi agenda seremonial atau sebatas pembahasan di ruang rapat, melainkan harus diwujudkan melalui tindakan nyata dan terukur di lapangan.
“Persoalan bencana di Kabupaten Garut bukan hanya tentang datangnya musim hujan. Kita harus berani mengevaluasi tata ruang wilayah, kondisi lingkungan, sistem drainase, infrastruktur jalan, serta kesiapan pemerintah dalam melindungi masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana,” ungkap Jajang.
Menurutnya, masih terdapat sejumlah persoalan infrastruktur dan kerusakan lingkungan akibat bencana pada tahun-tahun sebelumnya yang belum mendapatkan penyelesaian secara optimal. Beberapa kawasan permukiman, fasilitas pendidikan, jalan lingkungan, hingga akses transportasi masyarakat pedesaan masih membutuhkan perhatian serius pemerintah.
Salah satu wilayah yang perlu mendapatkan perhatian khusus, lanjutnya, adalah Cigangsa, Kecamatan Cisurupan. Kawasan tersebut dinilai memiliki potensi kerawanan bencana sehingga membutuhkan penanganan lebih serius, khususnya berkaitan dengan keselamatan lingkungan permukiman dan fasilitas pendidikan.
“Jangan sampai masyarakat terus menjadi korban dari persoalan yang sebenarnya bisa diantisipasi sejak dini. Hujan dengan intensitas yang belum terlalu tinggi saja sudah memunculkan berbagai kejadian longsor dan banjir di sejumlah wilayah. Ini harus menjadi alarm bagi pemerintah untuk mengevaluasi kesiapan infrastruktur, tata ruang, dan sistem mitigasi bencana,” tegasnya.
Jajang juga mengingatkan Bupati Garut agar meningkatkan pengendalian dan pengawasan terhadap seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Menurutnya, setiap kebijakan harus memiliki tindak lanjut yang jelas, target penyelesaian yang terukur, serta pengawasan langsung untuk memastikan pelaksanaannya berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
LIMA DESAKAN EVALUASI KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
Dalam pernyataannya, Jajang menyampaikan lima poin penting yang perlu segera menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Garut dalam menghadapi musim penghujan.
1. Evaluasi Wilayah Rawan Bencana
Melakukan pemetaan menyeluruh terhadap kawasan rawan longsor dan banjir bandang, baik di Garut Selatan, Garut Utara, maupun wilayah perkotaan, sebagai dasar penentuan prioritas penanganan.
2. Penyelesaian Infrastruktur Terdampak Bencana
Memprioritaskan perbaikan jalan, jembatan, drainase, fasilitas pendidikan, serta kawasan permukiman yang hingga kini belum tertangani secara optimal akibat bencana sebelumnya.
3. Evaluasi Tata Ruang dan Lingkungan
Mengkaji kembali kesesuaian tata ruang, alih fungsi lahan, kondisi daerah resapan air, serta pengelolaan lingkungan, khususnya di kawasan yang memiliki tingkat kerawanan bencana tinggi.
4. Perlindungan Masyarakat Pedesaan
Memastikan desa-desa dengan tingkat kerawanan tinggi mendapatkan perhatian melalui dukungan anggaran, pembangunan infrastruktur mitigasi, serta penyediaan sistem peringatan dini bencana.
5. Pengawasan dan Eksekusi Lapangan
Meminta seluruh OPD terkait bekerja secara terukur, melakukan pemeriksaan langsung ke lokasi rawan bencana, serta menyampaikan perkembangan dan progres penanganan kepada masyarakat secara terbuka.
Lebih lanjut, Jajang menegaskan bahwa persoalan bencana yang terus berulang harus menjadi bahan evaluasi mendasar bagi pemerintah daerah. Ia meminta agar seluruh perangkat daerah tidak hanya berhenti pada penyampaian rencana dan koordinasi, tetapi benar-benar memastikan setiap program mitigasi terlaksana.
“Garut tidak boleh terus-menerus terjebak dalam persoalan bencana yang berulang tanpa penyelesaian mendasar. Bupati harus bekerja ekstra, memastikan seluruh OPD bergerak, bukan hanya membangun komunikasi dan wacana tanpa realisasi. Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama,” pungkasnya.
Jajang Saepuloh, S.IP., M.Si.
Akademisi dan Pemerhati Kebijakan
About the Author
