ruangrakyatgarut.id 24 Agustus 2026 — Memasuki tahun kedua kepemimpinan Bupati Garut Dr. Ir. H. Abdusy Syakur Amin, M.Eng., IPU bersama Wakil Bupati drg. Hj. L. Putri Karlina, MBA, arah pembangunan Kabupaten Garut sepanjang 2026 dinilai mulai menunjukkan kecenderungan yang lebih terintegrasi.
Pembangunan tidak lagi semata-mata berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi mulai diarahkan pada penguatan konektivitas wilayah, ekonomi masyarakat, ketahanan pangan, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), transformasi pelayanan publik hingga pengembangan sektor pariwisata.
Pandangan tersebut disampaikan Febbie A. Zam Zami, S.Pd., M.Hum., Pemerhati Kebijakan Publik sekaligus Alumni YPL Golkar Institute, yang menilai keberhasilan pembangunan daerah seharusnya tidak hanya dilihat dari banyaknya program yang dilaksanakan pemerintah.
Menurutnya, ukuran yang lebih penting adalah sejauh mana kebijakan tersebut menghasilkan output, memperluas akses masyarakat, meningkatkan produktivitas dan pada akhirnya menciptakan public value bagi warga Garut.
Konektivitas Menjadi Fondasi Pertumbuhan
Salah satu aspek yang dinilai cukup menonjol sepanjang 2026 adalah perhatian terhadap pembangunan infrastruktur dan konektivitas, khususnya di wilayah Garut Selatan.
Peninjauan jalur Banjarwangi–Singajaya–Peundeuy–Cibalong, pembangunan dan perbaikan infrastruktur desa, pembangunan Jembatan Garuda Malangbong, penguatan irigasi hingga koordinasi pengembangan Pelabuhan Cilauteureun menunjukkan adanya upaya menghubungkan pembangunan infrastruktur dengan mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi.
“Infrastruktur tidak boleh berhenti sebagai proyek fisik. Nilai strategisnya terletak pada kemampuan membuka akses masyarakat terhadap pasar, pendidikan, layanan kesehatan, pekerjaan dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Karena itu, perhatian terhadap konektivitas Garut Selatan merupakan langkah yang patut diapresiasi, sekaligus perlu terus dikawal agar menghasilkan multiplier effect bagi masyarakat,” ujar Febbie.
Ia menilai konektivitas yang semakin baik akan menjadi fondasi penting untuk memperkecil kesenjangan antarwilayah sekaligus membuka peluang baru bagi investasi dan aktivitas ekonomi masyarakat.
Dari Pertanian Menuju Ekosistem Agribisnis
Pada sektor pertanian, berbagai agenda seperti panen raya jagung, dukungan irigasi petani, evaluasi program UPLAND dan FESTA Pertanian dinilai menunjukkan upaya memperkuat sektor yang menjadi salah satu basis ekonomi masyarakat Garut.
Namun, menurut Febbie, tantangan berikutnya adalah bagaimana pemerintah mengembangkan pertanian dari sekadar produksi komoditas menjadi ekosistem agribisnis yang mencakup produksi, pengolahan, distribusi, pemasaran hingga akses pembiayaan.
“Petani seharusnya tidak hanya menjadi produsen. Mereka harus menjadi bagian dari rantai nilai yang lebih panjang. Ketika produksi pertanian terkoneksi dengan industri pengolahan, transportasi, pasar dan pembiayaan, maka nilai tambah akan lebih banyak tinggal di Garut,” jelasnya.
Dengan pendekatan tersebut, sektor pertanian diharapkan tidak hanya meningkatkan produksi, tetapi juga mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat di kawasan perdesaan.
UMKM, Koperasi dan Pemuda sebagai Mesin Ekonomi Baru
Febbie juga menyoroti agenda kewirausahaan, termasuk Wirahebat, bootcamp kewirausahaan pemuda, penguatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih serta berbagai program pengembangan UMKM.
Menurutnya, kebijakan tersebut relevan dengan tantangan ekonomi daerah, terlebih Kabupaten Garut memiliki basis generasi muda yang besar.
“Kebijakan ekonomi daerah harus bergerak dari paradigma bantuan menuju pemberdayaan. Pemerintah menciptakan ekosistem, masyarakat menciptakan produktivitas. Di titik inilah kewirausahaan, vokasi, UMKM dan koperasi menjadi instrumen penting,” kata Febbie.
Ia menilai generasi muda perlu diberikan ruang untuk menjadi job creator, bukan semata-mata job seeker. Untuk itu, kebijakan ekonomi daerah harus mampu mempertemukan pelatihan, akses permodalan, pasar dan pendampingan usaha.
Vokasi dan SDM Menjadi Investasi Jangka Panjang
Pembangunan kualitas SDM juga dinilai menjadi bagian penting dari arah pembangunan Garut 2026.
Salah satu indikatornya adalah pelaksanaan pelatihan vokasi dan produktivitas yang diikuti 412 peserta pada Agustus 2026.
Febbie menilai program tersebut perlu dikembangkan secara berkelanjutan dengan menghubungkan kompetensi peserta dengan kebutuhan dunia industri, dunia usaha dan peluang kerja.
“Infrastruktur membangun konektivitas fisik, tetapi SDM membangun kapasitas ekonomi. Karena itu, pendidikan vokasi harus ditempatkan sebagai bagian integral dari strategi pembangunan ekonomi Garut, terutama untuk menghubungkan lulusan dengan kebutuhan industri, dunia usaha dan peluang kerja global,” ungkapnya.
Menurutnya, pembangunan SDM harus dipandang sebagai investasi jangka panjang yang menentukan daya saing Garut di masa mendatang.
MBG Berpotensi Menjadi Penggerak Ekonomi Lokal
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga dinilai memiliki potensi yang lebih luas daripada sekadar program pemenuhan kebutuhan gizi.
Febbie mengatakan, apabila rantai pasok MBG dapat melibatkan petani, peternak, UMKM, koperasi dan pelaku usaha lokal secara optimal, program tersebut berpotensi menciptakan efek ekonomi bagi masyarakat.
Namun, ia menekankan bahwa keterlibatan pelaku usaha lokal tetap harus berjalan dengan memperhatikan standar kualitas, keamanan pangan, transparansi dan akuntabilitas.
“MBG dapat menjadi kebijakan multidimensi: memperbaiki kualitas gizi anak sekaligus menciptakan permintaan terhadap produk lokal. Tantangannya adalah memastikan multiplier effect tersebut benar-benar terjadi dan dapat diukur, bukan sekadar menjadi narasi kebijakan,” tegasnya.
Digitalisasi Pelayanan Publik
Di bidang tata kelola pemerintahan, pengembangan aplikasi Sagarut juga menjadi salah satu agenda yang dinilai menarik untuk dicermati.
Menurut Febbie, digitalisasi pelayanan publik tidak semestinya hanya dimaknai sebagai modernisasi teknologi. Lebih jauh, teknologi harus mampu meningkatkan responsiveness, transparency dan accountability pemerintah.
“Ukuran keberhasilan digitalisasi bukan pada seberapa canggih aplikasinya, tetapi apakah masyarakat lebih mudah menyampaikan persoalan, memperoleh layanan, mengetahui progres penyelesaian dan mendapatkan kepastian. Jika Sagarut mampu memenuhi fungsi tersebut, maka ini merupakan langkah penting dalam reformasi pelayanan publik Garut,” ujarnya.
Ia menilai keberhasilan digitalisasi pada akhirnya harus dirasakan langsung oleh masyarakat melalui pelayanan yang lebih cepat, sederhana dan transparan.
Pariwisata dan Efek Berganda Ekonomi
Sektor pariwisata juga menjadi bagian penting dalam arah pembangunan Garut 2026.
Penguatan sejumlah destinasi seperti Talaga Bodas, Darajat, Situhapa dan Santolo, serta penyelenggaraan berbagai kegiatan seperti Papandayan Chicken Run dan Garut International Kite Festival, dinilai memiliki potensi untuk memperluas dampak ekonomi pariwisata.
Febbie menyebut pendekatan event-based tourism dapat menjadi instrumen untuk meningkatkan kunjungan wisatawan sekaligus menggerakkan UMKM, transportasi, kuliner, akomodasi dan ekonomi kreatif.
Namun, ia mengingatkan agar keberhasilan pariwisata tidak hanya diukur dari jumlah wisatawan yang datang.
“Indikator yang lebih penting adalah berapa lama wisatawan tinggal, berapa besar belanja wisatawan, berapa banyak UMKM yang terlibat dan berapa besar pendapatan masyarakat yang tercipta. Di situlah kita dapat mengukur economic impact secara objektif,” jelasnya.
Apresiasi Tetap Harus Disertai Pengawasan
Febbie menegaskan bahwa apresiasi terhadap pemerintah daerah bukan berarti menghilangkan ruang kritik dan evaluasi.
Menurutnya, pembangunan membutuhkan policy monitoring yang objektif agar setiap program dapat dibedakan antara input, output, outcome dan impact.
Sejumlah agenda 2026, kata dia, telah menghasilkan output konkret berupa pembangunan infrastruktur, pelatihan vokasi, dukungan sektor pertanian dan pengembangan pelayanan publik.
Sementara itu, agenda seperti pengembangan Pelabuhan Cilauteureun, energi panas bumi, investasi dan berbagai kerja sama internasional masih membutuhkan proses lanjutan agar dapat menghasilkan manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat.
“Pemerintah perlu terus menjaga disiplin kebijakan: setiap program harus memiliki baseline, target, indikator kinerja dan ukuran dampak yang jelas. Dengan begitu, masyarakat dapat menilai pembangunan bukan berdasarkan persepsi politik, melainkan berdasarkan evidence dan outcome,” katanya.
Empat Indikator Membaca Arah Pembangunan Garut
Dari berbagai agenda tersebut, Febbie melihat sedikitnya terdapat empat indikator utama untuk membaca arah pembangunan Kabupaten Garut pada 2026.
Pertama, konektivitas, yakni sejauh mana pembangunan infrastruktur mampu membuka akses masyarakat.
Kedua, produktivitas, yakni apakah kebijakan pemerintah meningkatkan kemampuan masyarakat menghasilkan nilai ekonomi.
Ketiga, kesejahteraan, yaitu apakah peningkatan aktivitas ekonomi berujung pada peningkatan pendapatan dan kualitas hidup masyarakat.
Keempat, kualitas pelayanan publik, yakni apakah pemerintah semakin cepat, transparan dan responsif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.
“Saya melihat arah kebijakan Kabupaten Garut mulai bergerak dari paradigma pembangunan fisik menuju pembangunan ekosistem. Ini merupakan arah yang positif. Tantangan berikutnya adalah memastikan seluruh program tersebut terintegrasi dan menghasilkan outcome yang dapat diukur secara konsisten,” tutur Febbie.
Mendorong Pembangunan Berbasis Data
Sebagai Pemerhati Kebijakan Publik dan Alumni YPL Golkar Institute, Febbie menyampaikan dukungannya terhadap upaya Pemerintah Kabupaten Garut dalam memperkuat pembangunan daerah.
Namun, dukungan tersebut menurutnya harus tetap disertai evaluasi berbasis data sebagai bagian dari kontrol publik.
“Dukungan terhadap pemerintah daerah harus diberikan secara objektif. Ketika kebijakan baik, kita apresiasi. Ketika ada kekurangan, kita beri masukan. Karena pada akhirnya yang kita pertanggungjawabkan bukan kepentingan pemerintah ataupun kelompok tertentu, melainkan public interest dan masa depan masyarakat Garut,” pungkasnya.
Ia menilai keberhasilan pembangunan Garut pada akhirnya tidak semata-mata ditentukan oleh banyaknya program yang dilaksanakan, tetapi oleh kemampuan pemerintah mengubah anggaran menjadi pelayanan, pelayanan menjadi produktivitas, produktivitas menjadi pertumbuhan, dan pertumbuhan menjadi kesejahteraan masyarakat.
Febbie A. Zam Zami, S.Pd., M.Hum.
Pemerhati Kebijakan Publik
Alumni YPL Golkar Institute
Daftar Pustaka
- Pemerintah Kabupaten Garut. (2026, 30 April). Wujudkan transparansi pelayanan, Pemkab Garut matangkan pengembangan aplikasi Sagarut.
- Pemerintah Kabupaten Garut. (2026, 9 Juni). SAGARUT permudah akses layanan publik masyarakat dalam satu aplikasi.
- Pemerintah Kabupaten Garut. (2026, 7 Juli). Bupati Garut tegaskan komitmen tingkatkan akuntabilitas pengelolaan APBD.
- Pemerintah Kabupaten Garut. (2026, 14 Juli). Buka bootcamp kewirausahaan, Bupati Garut dorong organisasi pemuda bangun ekosistem usaha mandiri.
- Pemerintah Kabupaten Garut. (2026, 17 Juli). Kementan dan IFAD evaluasi keberhasilan program UPLAND, Garut jadi percontohan pengembangan kentang.
- Pemerintah Kabupaten Garut. (2026, 23 Juli). Dorong perputaran ekonomi, Bupati Garut minta SKPD optimalkan penyerapan anggaran.
- Pemerintah Kabupaten Garut. (2026, 3 Agustus). Bupati Garut: Garut International Kite Festival jadi penggerak pariwisata dan ekonomi daerah.
- Pemerintah Kabupaten Garut. (2026, 4 Agustus). Bupati Garut dorong peningkatan keterampilan SDM, 412 peserta ikuti pelatihan vokasi di Lembang.
- Pemerintah Kabupaten Garut. (2026, 6 Agustus). FESTA Dinas Pertanian 2026 perkuat ekonomi petani, penuhi kebutuhan masyarakat.
- Pemerintah Kabupaten Garut. (2026, 7 Agustus). Penjajakan kolaborasi Garut dan Korea dorong inovasi budidaya komoditas unggulan.
- Pemerintah Kabupaten Garut. (2026, 10 Agustus). Jabar Jawara Ekspor 2026 buka peluang UMKM Garut tembus pasar internasional.
- Pemerintah Kabupaten Garut. (2026, 14 Agustus). Bupati Garut pastikan anggaran diprioritaskan untuk layanan dasar dan ekonomi.
About the Author
