Ruangrakyatgarut.id 12 Novi2026 — Keberanian anggota DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Hj. Imas Aan Ubudiah, dalam mendorong penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menuai apresiasi dari masyarakat Kabupaten Garut.
Sikap tersebut dinilai menjadi sinyal bahwa fungsi pengawasan parlemen masih memiliki ruang untuk dijalankan secara kritis di tengah kuatnya dinamika kekuasaan politik nasional.
Bagi sebagian masyarakat, keberanian seorang wakil rakyat bukan diukur dari seberapa dekat dirinya dengan lingkaran kekuasaan, melainkan dari sejauh mana ia berani memperjuangkan prinsip hukum, keadilan, dan kepentingan publik.
Warga Garut menilai langkah Imas Aan Ubudiah patut diapresiasi karena menunjukkan bahwa kursi parlemen bukan sekadar tempat mempertahankan jabatan politik, tetapi juga ruang untuk mempertanyakan kebijakan dan persoalan ketatanegaraan yang menyangkut kepentingan bangsa.
Namun, apresiasi tersebut sekaligus membawa pesan penting: keberanian politik tidak boleh berhenti pada momentum dan popularitas. Masyarakat membutuhkan konsistensi, bukan sekadar keberanian sesaat ketika isu nasional sedang menjadi sorotan.
Persoalan yang menyeret nama Gibran Rakabuming Raka harus ditempatkan dalam kerangka hukum dan konstitusi. Jika terdapat dugaan persoalan yang memenuhi ketentuan konstitusional, DPR memiliki tanggung jawab untuk mengkajinya secara serius, terbuka, dan tidak tebang pilih.
Dorongan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat bukanlah keputusan pemakzulan. Mekanisme tersebut harus melalui tahapan sebagaimana diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945, termasuk proses pemeriksaan oleh Mahkamah Konstitusi dan keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
Di sinilah integritas para legislator diuji. Apakah mereka benar-benar menjalankan fungsi pengawasan demi kepentingan rakyat, atau justru menjadikan persoalan konstitusi sebagai instrumen pertarungan kepentingan politik?
Publik tidak membutuhkan drama politik, apalagi pertunjukan keberanian yang hanya muncul ketika situasi menguntungkan. Yang dibutuhkan adalah keberanian mempertahankan prinsip, sekalipun harus berhadapan dengan kekuatan politik yang jauh lebih besar.
Nama Imas Aan Ubudiah kini menjadi perhatian masyarakat Garut. Sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan Jawa Barat XI, ia memiliki tanggung jawab untuk membuktikan bahwa mandat politik yang diterimanya tidak berhenti pada kepentingan partai, tetapi juga berpihak pada kepentingan publik.
Masyarakat pun diharapkan tidak hanya memberikan apresiasi, tetapi tetap mengawal setiap proses yang berlangsung. Sebab, pengawasan terhadap kekuasaan tidak boleh diserahkan sepenuhnya kepada elite politik. Rakyat memiliki hak untuk mengetahui, menilai, dan mengkritisi setiap keputusan yang diambil atas nama konstitusi.
Kekuasaan tidak boleh menjadi tameng dari pertanggungjawaban. Jabatan bukan warisan, parlemen bukan panggung sandiwara, dan konstitusi bukan sekadar tulisan yang dibaca ketika kepentingan politik sedang terancam.
Kini pertanyaannya bukan hanya seberapa berani Imas Aan Ubudiah menyuarakan pemakzulan Gibran, tetapi juga seberapa konsisten DPR RI menegakkan prinsip konstitusi tanpa pandang bulu. Sebab, demokrasi akan kehilangan makna ketika wakil rakyat lebih takut kepada kekuasaan daripada kepada suara rakyat yang memberinya mandat.
About the Author
