Ruangrakyatgarut.id 20 November 2026 – Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Garut melontarkan kritik keras terhadap kualitas fasilitas dan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Slamet Garut. Sorotan tersebut muncul menyusul berbagai persoalan pelayanan yang dinilai belum mencerminkan standar pelayanan publik yang layak, meskipun rumah sakit tersebut setiap tahunnya mendapatkan alokasi anggaran daerah dalam jumlah besar.
Bendahara Umum DPC GMNI Garut, Fahmi Abdul Aziz, menilai terdapat ketimpangan antara besarnya anggaran yang dialokasikan dengan kondisi pelayanan yang dirasakan masyarakat. Menurutnya, anggaran publik yang digelontorkan seharusnya berbanding lurus dengan peningkatan kualitas fasilitas, kenyamanan pasien, serta profesionalisme pelayanan kesehatan.
Ia menyoroti sejumlah persoalan yang masih dikeluhkan masyarakat, mulai dari antrean pelayanan yang semrawut, keterbatasan ruang rawat, hingga sarana dan prasarana penunjang medis yang dinilai belum memadai.
“RSUD dr. Slamet ini menyedot anggaran publik dalam jumlah yang sangat fantastis setiap tahunnya, tetapi fasilitas yang dirasakan rakyat justru seadanya, bahkan terkesan ala kadarnya. Mulai dari antrean yang semrawut, keterbatasan ruang rawat, hingga sarana penunjang medis yang jauh dari kata layak. Pertanyaannya sederhana: ke mana larinya anggaran jumbo itu jika nyawa dan kenyamanan masyarakat Garut masih saja diabaikan dengan kualitas layanan yang memble?” tegas Fahmi.
Senada dengan hal tersebut, Ketua Umum DPC GMNI Garut, Fazha MNN, menyampaikan bahwa kritik yang dilayangkan merupakan tindak lanjut dari proses advokasi lapangan yang telah dilakukan organisasinya. Ia menegaskan, persoalan fasilitas dan pelayanan rumah sakit tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa karena menyangkut hak dasar masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang layak.
Fazha juga mendesak manajemen RSUD dr. Slamet Garut agar membuka informasi secara transparan mengenai pengelolaan anggaran, khususnya terkait perencanaan, realisasi, serta peningkatan kualitas fasilitas dan pelayanan yang telah dibiayai melalui anggaran daerah.
“Menindaklanjuti hasil advokasi yang dilaksanakan oleh DPC GMNI Garut, kami mempertanyakan bagaimana RSUD dr. Slamet Garut memakan anggaran begitu banyak, tapi gagal memberikan pelayanan publik yang layak bagi masyarakat Garut. Kami menuntut transparansi terkait kualitas dan fasilitas yang sudah dianggarkan, dan menanyakan, kenapa pelayanan dan fasilitasnya tidak prima? Ini kan masalah besar buat masyarakat,” ujar Fazha.
Selain menyoroti manajemen rumah sakit, Fazha turut mempertanyakan efektivitas fungsi pengawasan yang seharusnya dijalankan oleh Dewan Pengawas (Dewas) RSUD dr. Slamet maupun DPRD Kabupaten Garut. Menurutnya, berbagai keluhan masyarakat terkait fasilitas dan pelayanan kesehatan semestinya menjadi perhatian serius lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan dalam melakukan pengawasan.
Ia menilai, pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik tidak cukup hanya dilakukan secara administratif, tetapi harus diwujudkan melalui langkah konkret untuk memastikan anggaran yang dikelola benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Lalu, bagaimana mekanisme pengawasan terkait penyelenggaraan pelayanan dan kualitas fasilitas yang ada di RSUD dr. Slamet Garut? Serta apa langkah konkret RSUD untuk menanggapi permasalahan terkait fasilitas dan pelayanan ini? Sedangkan masyarakat bukan hanya satu dua yang terabaikan dengan adanya pembiaran dari manajemen RSUD terkait isu ini, tentu ini menjadi masalah besar. Lalu kenapa DPRD dan Dewas begitu bisu dalam melihat permasalahan ini?” ungkapnya.
Fazha menegaskan, DPC GMNI Garut akan terus mengawal persoalan tersebut sebagai bagian dari tanggung jawab organisasi mahasiswa dalam menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
“Karena mereka diam, maka biarlah GMNI Garut yang terus berisik dalam mengawal isu ini sampai hak kesehatan rakyat Garut benar-benar terpenuhi,” pungkasnya.
DPC GMNI Garut berharap kritik dan advokasi yang disampaikan dapat menjadi bahan evaluasi serius bagi manajemen RSUD dr. Slamet, Dewan Pengawas, maupun DPRD Kabupaten Garut. Transparansi pengelolaan anggaran, peningkatan fasilitas, serta pembenahan kualitas pelayanan dinilai menjadi hal mendesak agar masyarakat mendapatkan hak pelayanan kesehatan yang layak, manusiawi, dan profesional.
