Ruangrakyatgarut.id – Gema Keadilan Provinsi Jawa Barat bersama sejumlah elemen masyarakat menggelar Aksi Nasional di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026). Dalam aksi tersebut, massa menyuarakan keprihatinan terhadap kondisi demokrasi dan penegakan konstitusi di Indonesia dengan membawa tuntutan agar DPR RI tidak mengabaikan aspirasi masyarakat terkait persoalan integritas demokrasi dan lembaga negara.
Salah satu tuntutan yang disuarakan dalam aksi tersebut adalah pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melalui mekanisme konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 7A dan 7B UUD 1945, sepanjang terdapat bukti dan alasan hukum yang memenuhi ketentuan.
Dalam aksi nasional itu, Sekretaris Gema Keadilan Garut, Asep Sukandar, turut menyampaikan orasi politik. Ia menegaskan bahwa demokrasi tidak boleh dikorbankan demi kepentingan kekuasaan. Menurutnya, konstitusi harus menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan negara, bukan dijadikan alat untuk melegitimasi kepentingan kelompok maupun keluarga yang sedang berkuasa.
Soroti Integritas Demokrasi dan Putusan Mahkamah Konstitusi
Gema Keadilan Garut menilai bahwa kontroversi Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang perubahan batas usia calon presiden dan wakil presiden telah meninggalkan persoalan serius dalam kepercayaan publik terhadap independensi lembaga peradilan.
Terlebih, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) melalui Putusan Nomor 2/MKMK/L/11/2023 menyatakan adanya pelanggaran etik berat oleh Ketua MK saat itu dalam penanganan perkara tersebut.
Bagi Gema Keadilan Garut, persoalan tersebut menjadi pengingat bahwa setiap jabatan dan kewenangan negara harus dijalankan dengan menjunjung tinggi integritas, independensi, serta menghindari konflik kepentingan.
Sementara itu, Wakil Ketua Gema Keadilan Garut, Riana Abdul Azis, menegaskan bahwa setiap putusan Mahkamah Konstitusi maupun Mahkamah Agung harus tetap dihormati sesuai kewenangan, amar putusan, dan ketentuan hukum yang berlaku.
Namun demikian, penghormatan terhadap putusan pengadilan tidak boleh dimaknai sebagai pembatasan terhadap hak masyarakat untuk menyampaikan kritik. Menurutnya, publik tetap memiliki hak untuk mengawasi dan mengkritisi proses, integritas, serta dampak konstitusional dari setiap kebijakan maupun keputusan lembaga negara.
Enam Tuntutan Gema Keadilan Garut kepada DPR RI
Melalui Aksi Nasional tersebut, Gema Keadilan Garut menyampaikan enam tuntutan kepada DPR RI sebagai lembaga perwakilan rakyat.
Pertama, mendesak DPR RI menjalankan fungsi pengawasan secara serius, objektif, dan terbuka terhadap berbagai persoalan yang berkaitan dengan integritas demokrasi dan lembaga negara.
Kedua, mendesak DPR RI mengkaji secara konstitusional berbagai persoalan hukum dan etik yang berkaitan dengan proses pencalonan serta legitimasi penyelenggaraan kekuasaan negara.
Ketiga, menuntut transparansi dan akuntabilitas terhadap setiap dugaan penyalahgunaan kewenangan, konflik kepentingan, serta pelanggaran prinsip kesetaraan di hadapan hukum.
Keempat, mendorong DPR RI menggunakan hak konstitusional dan kewenangan pengawasannya sesuai UUD 1945 serta peraturan perundang-undangan apabila ditemukan dasar hukum yang cukup.
Kelima, mendesak penegakan hukum dilakukan tanpa pandang bulu, termasuk terhadap pejabat negara, sehingga tidak ada pihak yang merasa kebal terhadap hukum.
Keenam, menyuarakan tuntutan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka apabila ditemukan bukti dan alasan hukum yang memenuhi ketentuan Pasal 7A dan 7B UUD 1945, dengan tetap menempuh mekanisme konstitusional yang berlaku.
DPR RI Diminta Tidak Hanya Menjadi Penonton
Dalam pernyataan sikapnya, Wakil Ketua Gema Keadilan Garut, Riana Abdul Azis, menyampaikan pesan tegas mengenai pentingnya menjaga kedaulatan rakyat dan integritas demokrasi.
“Negara ini bukan milik keluarga, bukan milik kelompok, dan bukan milik segelintir orang yang sedang berkuasa. Negara ini milik seluruh rakyat Indonesia.
Kami hadir bukan untuk merusak demokrasi, melainkan untuk mengingatkan bahwa demokrasi harus dijaga, konstitusi harus ditegakkan, dan hukum tidak boleh tunduk kepada kepentingan kekuasaan.
DPR RI jangan hanya menjadi penonton. Jalankan fungsi pengawasan, dengarkan suara rakyat, dan buktikan bahwa lembaga perwakilan benar-benar berdiri bersama kepentingan rakyat.
Jika terdapat pelanggaran yang memenuhi unsur konstitusional, jangan ada perlindungan politik. Proses harus berjalan secara terbuka, objektif, dan bertanggung jawab.
Jangan biarkan demokrasi tercoreng, jangan biarkan konstitusi dipermainkan, dan jangan biarkan suara rakyat berhenti di jalanan!”
Perjuangan Demokrasi Harus Tetap dalam Koridor Konstitusi
Gema Keadilan Garut menegaskan bahwa kekuatan demokrasi terletak pada keberanian masyarakat dalam mengawasi jalannya kekuasaan serta kesediaan lembaga negara untuk melakukan evaluasi dan perbaikan.
Pihaknya menilai bahwa kritik, kontrol publik, dan penyampaian aspirasi merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi. Namun, seluruh perjuangan tersebut harus tetap dilaksanakan secara damai, tertib, bertanggung jawab, serta berada dalam koridor hukum dan konstitusi.
Melalui Aksi Nasional di Senayan, Gema Keadilan Garut berharap DPR RI dapat memberikan perhatian serius terhadap aspirasi yang disampaikan masyarakat dan menjalankan fungsi konstitusionalnya secara maksimal.
SELAMATKAN DEMOKRASI!
TEGAKKAN KONSTITUSI!
KEMBALIKAN KEDAULATAN KEPADA RAKYAT!
About the Author
