Ruangrakyatgarut.id 20 September 2026 — Dinamika perebutan kursi Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Garut kian memanas seiring mendekatnya akhir masa jabatan pejabat saat ini. Pertarungan tidak lagi sekadar administratif, melainkan mulai mengerucut pada adu kuat dua poros utama: gerbong birokrasi alumni STPDN/IPDN dan kekuatan politik kekuasaan.
Presiden Ruang Rakyat Garut (RRG), Eldy Supriadi, menegaskan bahwa proses pengisian jabatan Sekda harus berjalan secara terbuka dan transparan tanpa intervensi kepentingan politik. Ia menekankan pentingnya menjaga marwah sistem seleksi agar tetap sesuai aturan yang berlaku.
“Seleksi Sekda harus benar-benar terbuka dan transparan. Jangan sampai ada muatan politik apalagi intervensi. Sistem penjaringan harus berjalan sesuai aturan dan prinsip meritokrasi,” tegas Eldy.
Sejumlah sumber di lingkungan pemerintahan menyebutkan, kandidat dari kalangan birokrasi murni yang memiliki latar belakang pendidikan STPDN/IPDN mulai melakukan konsolidasi internal. Mereka mengandalkan rekam jejak karier, pengalaman teknokratis, serta jejaring ASN yang solid sebagai modal utama.
Di sisi lain, poros kekuasaan yang memiliki kedekatan dengan pengambil kebijakan disebut juga tidak tinggal diam. Manuver politik, komunikasi intensif, hingga penjajakan dukungan dari berbagai pihak terus dilakukan untuk mengamankan posisi strategis tersebut.
Kursi Sekda sendiri merupakan jabatan krusial dalam struktur pemerintahan daerah. Selain sebagai koordinator Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Sekda juga berperan sebagai penghubung antara kepala daerah dengan birokrasi, sehingga faktor kepercayaan menjadi pertimbangan utama.
Meski secara formal proses pengisian jabatan dilakukan melalui mekanisme seleksi terbuka (open bidding), dalam praktiknya faktor non-teknis kerap menjadi penentu. Kedekatan dengan kekuasaan serta kemampuan membaca arah politik disebut sebagai variabel yang sulit dihindari.
Sejumlah pengamat menilai, pertarungan ini bukan sekadar soal siapa yang paling kuat, melainkan siapa yang paling mampu mengunci legitimasi. Kandidat yang memiliki keseimbangan antara kapasitas birokrasi dan penerimaan politik dinilai memiliki peluang lebih besar untuk terpilih.
“Sekda itu bukan hanya soal nilai seleksi, tapi juga soal kepercayaan dan stabilitas. Maka yang dicari biasanya figur yang aman bagi semua kepentingan,” ujar seorang sumber yang enggan disebutkan namanya.
Di tengah situasi tersebut, muncul kekhawatiran bahwa proses seleksi dapat bergeser dari prinsip meritokrasi menjadi ajang kompromi kepentingan. Jika hal itu terjadi, independensi birokrasi dinilai berpotensi melemah dan berdampak pada kualitas tata kelola pemerintahan.
Selain itu, potensi polarisasi di kalangan ASN juga menjadi ancaman nyata. Pembelahan berdasarkan kedekatan dengan kandidat tertentu dapat mengganggu soliditas internal pemerintahan dan berimbas pada efektivitas pelayanan publik.
Hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari Pemerintah Kabupaten Garut terkait nama-nama kandidat yang akan mengikuti proses seleksi. Namun dinamika di lapangan menunjukkan bahwa kontestasi sudah mulai berlangsung secara senyap.
Dengan berbagai kepentingan yang saling berkelindan, kursi Sekda Garut dipastikan tidak hanya menjadi ajang seleksi administratif, tetapi juga panggung pertarungan pengaruh antara birokrasi dan kekuasaan. Publik pun menunggu, apakah proses ini akan berjalan transparan dan berbasis kompetensi, atau justru menjadi cerminan tarik-menarik kepentingan di balik layar.Kalau mau,
About the Author
